|
 |
|
|
 |
|
Sabtu, 31/07/10, 21:31
AKSI PONG
Masuk G-20, Tapi Masih Ada yang Makan Nasi Aking |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:46
Patrialis Ogah Kirim Hasil Kerja PPATK ke Lumpur |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:35
Yusril Tak Mau Jadi Korban Peradilan Sesat |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:24
BOM TABUNG GAS
Menteri Sosial Baru Bisa Bantu 10 Orang |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:23
AKSI PONG
Tetangga DPR Juga Korban Ketidakadilan |
|
 |
|
|
|
|
WAWANCARA
Kamis, 22 Juli 2010, 06:22:18 WIB
Gondo Radityo Gambiro, Kalau Tidak Percaya, Nanti Ketemu Di Akhirat
 |
Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diterpa isu tak sedap. Kabarnya, ada dana untuk anggota Panitia Kerja (Panja) agar pembahasan BPIH bisa mulus. Jumlahnya Rp 25 miliar.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro adanya suap dalam pembahasan BPIH. Pimpinan Panja BPIH ini menjelaskan pembahasan mengenai penetapan biaya haji ini alot karena pemerintah ingin ada kenaikan. Sementara, DPR minta penurunan.
Berikut wawancara selengkapnya dengan politisi Partai Demokrat itu?
Ada kabar Anggota Panja BPIH menerima suap Rp 25 miliyar. Benarkah?
Saya kaget mendengar kabar itu. Terus terang saya tidak mengetahui sama sekali. Sepengetahuan saya di Komisi VIII DPR tidak pernah ada dana itu. Bahkan bisik-bisik saja tidak pernah. Saya benar-benar kaget, Gile bener, kami kerja sungguh sungguh malah diterpa isu yang menyakitkan.
Benarkah anggota Panja sempat mempertanyakan dana itu saat rapat dengan pihak Kementerian Agama?
Tidak ada. Kabar itu tidak benar sama sekali. Selama saya mengikuti rapat, tidak ada satu pun Anggota Panja BPIH yang membicarakan soal dana itu.
Saya heran kenapa isu itu muncul padahal kami kerja serius. Menteri Agama Suryadharma Ali usai rapat dengan Panja BPIH sempat ditanya oleh banyak wartawan, dan beliau menegaskan tidak ada satu rupiah pun yang dikeluarkan terkait pembahasan BPIH. Saya benar-benar tidak menyangka, kok sampai ada isu semacam itu.
Kenapa pembahasan BPIH alot?
Pembahasan alot, karena kami mengupas anggaran satu per satu dari sekian banyak komponen anggaran yang harus dikupas.
Pembahasan penyelenggaran haji untuk menwujudkan biaya haji yang murah itu tidak mudah. Untuk menurunkan BPIH, kami harus membahasnya hati-hati karena mengunakan dana umat.
Maksudnya?
Setiap jamaah yang ingin berangkat haji dikenai setoran awal. Sementara jamaah itu belum tentu bisa berangkat tahun depan karena antriannya panjang. Bahkan saya dengar, banyak yang sudah setor untuk pemberangkatan haji tahun 2016. Dana setoran itu disimpan di bank. Karena dana itu mendapatkan dana pemanfaatan dari bank, maka ada dana yang kami anggap bisa digunakan untuk mengurangi BPIH. Dana itu kami sebut dan optimalisasi. Kami maunya dana optimalisasi itu dipakai semaksimal mungkin untuk mengurangi biaya haji.
Untuk merealisasikan penggunaan dana optimalisasi, kami mengupas satu per satu ratusan komponen biaya penyelenggaraan. Ya wajah dong kalau alot pembahasannya. Yang jelas, maksudnya pembahasan itu agar ada efisiensi pengunaan dana.
Biaya yang akan dikurangi?
Salah satunya biaya pemondokan. Kementerian Agama minta agar biaya pemondokan 3.000 real. Kami menyepakati 2.850 real dan kekurangannya disubsidi dengan dana optimalisasi.
Kalau tahun lalu pemondokan di Ring I sebanyak 27 persen, tahun ini meningkat menjadi 63 persen. Semakin dekat dengan Masjidil Haram semakin tinggi biaya yang dibutuhkan. Kami minta agar dibantu dengan biaya optimalisasi. Selain itu, biaya asuransi Rp 100 ribu yang biasa dibebankan kepada jamaah, kami minta tidak dibebankan lagi. Biaya itu dibayar dengan menggunakan dana optimalisasi.
Jadi pembahasannya alot bukan karena ribut-ribut soal fee?
Tidaklah. Kami kerja sungguh-sungguh kok. Kalau tidak percaya nanti kita ketemu di akhirat. Saya kira tidak sebanding antara uang itu dengan pahala yang kami harapkan. Saya benar-benar sedih pembahasan BPIH dikait-kaitkan dengan itu.
Apa alasan Kementerian Agama menolak penurunan BPIH?
Awalnya, kami juga bertanya-tanya. Kementerian Agama lalu menjelaskan, mereka sedang memperjuangkan peningkatan kuota haji. Semakin besar jumlah jamaah maka semakin besar subsidinya.
Kedua, kami sepakat agar tahun depan sebisa mungkin jamaah haji berada di Ring I. Tentu ini akan menambah biaya.
Ketiga, dalam penyelenggaran haji itu diperlukan anggaran emergency, dana cadangan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa tetapi kewaspadaan tetap diperlukan. Tapi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita memiliki dana darurat. Semua itu ada perhitungannya. Setelah mempertimbangkan banyak hal, saya bersyukur kami akhirnya tetap bisa menurunkan BPIH.
Berapa penurunannya?
Ada sejumlah komponen biaya haji yang berhasil diturunkan. Terjadi penurunan sebesar 80 dollar plus Rp 100 ribu biaya asuransi.
Itulah hasil maksimal yang bisa kami capai. Kalau ditanya, puas atau tidak dengan hasil itu, itulah kesepakatan yang bisa kita lakukan. Kalau terus berdebat lama-lama, yang menjadi korban adalah jamaah. Jamaah tidak mendapatkan kepastian.
Kami patut bersyukur, karena bagaimanapun penurunan ini terjadi untuk pertama kalinya. Apalagi di awal pembahasan, Kementerian Agama berniat menaikkan BPIH.
Untuk mengawasi pelaksanaan haji, kami akan segera membentuk Panja Haji.Panja ini akan membuat penilaian secara komprehensif untuk membentuk sistem haji ke depan yang lebih baik.
KPK pernah mengumumkan indikasi penyimpangan biaya penyelenggaraan haji. Apa sempat dibahas?
Temuan itu menjadi salah satu perhatian kami. Kami sempat mempertanyakan , tetapi kalau terus didalami, pembahasan BPIH bisa makin molor. Tetapi hal itu kami jadikan catatan. Di Panja Haji, kami akan menjalankan masukan-masukan yang disampaikan KPK.
Kami tidak menuduh ada sesuatu yang terjadi di Kementerian Agama. Tapi, membangun sistem yang lebih baik dan transparan tentu diharapkan semua orang.
|
|
|
|
|
|
