NEW EDITION | HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Sabtu, 31/07/10, 21:31
AKSI PONG
Masuk G-20, Tapi Masih Ada yang Makan Nasi Aking
Sabtu, 31/07/10, 19:46
Patrialis Ogah Kirim Hasil Kerja PPATK ke Lumpur
Sabtu, 31/07/10, 19:35
Yusril Tak Mau Jadi Korban Peradilan Sesat
Sabtu, 31/07/10, 19:24
BOM TABUNG GAS
Menteri Sosial Baru Bisa Bantu 10 Orang
Sabtu, 31/07/10, 19:23
AKSI PONG
Tetangga DPR Juga Korban Ketidakadilan
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Edward Aritonang, Kalau Kasusnya Belum Tuntas, Kami Minta Maaf
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Hungaria Apresiasi Kerjasama di Bidang Sastra
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

WAWANCARA

Rabu, 28 Juli 2010, 07:02:37 WIB

Bachtiar Chamsyah, Sedikit Pun Tidak Merasa Terpojok Meski Disodok Berbagai Penjuru

Bachtiar Chamsyah merasa nggak terpojok meski ada ‘sodokan’ dari berbagai penjuru setelah tidak menjabat Menteri Sosial (Mensos).

Pertama, secara hukum di­tetapkan Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus mesin jahit, sarung dan sapi.

Kedua, secara politik ada kesan ‘menghabisi’ orang-orangnya dari Persaudaraan Muslimin Indo­nesia (Parmusi) di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ini bisa dilihat dari wacana yang dilemparkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali agar Muk­tamar partai itu dipercepat setahun. Jadwal Semula tahun 2012, tapi diusulkan ke Juni 2011.

Ada yang menafsirkan ini stra­tegi untuk menghabisi orang-orang­nya Bachtiar Chamsyah dari Parmusi. Soalnya, mereka di­anggap mengganggu soliditas partai. Dengan Muktamar diper­cepat, kubu Suryadharma Ali dengan mudah menggusur lawan politik. Ini dilakukan demi meng­hadapi Pemilu 2014.

Bahkan sudah beredar kabar, dalam Muktamar dipercepat itu yang terpilih sebagai Ketua Umum tetap Suryadharma Ali dan Sekjennya Romy Roma­hur­muzy yang kini menjabat Wakil Sekjen.

Tapi bagi Bachtiar Chamsyah percepatan Muktamar PPP tidak membuatnya terpojok. Bahkan bekas Ketua Umum PPP itu men­dukung percepatan tersebut.

“Saya setuju saja dilakukan per­cepatan Muktamar PPP. Se­bab, semakin panjang waktu­nya untuk melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2014,’’ ujar Ketua Umum Parmusi, Bachtiar Chamsyah, kepada Rakyat Mer­deka, di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jakarta, Senin (26/7).

Berikut wawancara seleng­kapnya:

Ada yang menilai percepatan Muktamar itu untuk ‘menying­kirkan’ orang-orang Parmusi di PPP?
Ah, tidak seperti itu. Perce­pa­tan Muktamar itu kan tujuan­nya agar konsolidasi kepenguru­san bisa lebih lama lagi saat meng­hadapi Pemilu 2014. Kalau Muk­tamar 2012 berarti konso­lidasi­nya terlalu pendek, tapi kalau Muk­tamar 2011 tentu lebih pan­jang waktunya.

Anda tidak melihat ada tujuan politisi di situ?
Janganlah dipolitisir.

Artinya Anda setuju Mukta­mar dipercepat?
Ya, saya sangat setuju dilaku­kan percepatan itu. Seperti yang saya bilang tadi, tujuannya kan memperpanjang waktu konsoli­dasi pengurus untuk menghadapi Pemilu 2014, jadi tujuannya ba­gus. Artinya, dari sisi publik kalau Muktamar dipercepat itu akan lebih baik. Percepatan ini bertujuan supaya konsolidasi par­tai lebih kuat untuk meng­hadapi Pemilu 2014, dan waktu yang lebih panjang untuk bisa di­kerjakan.

Berarti percepatan ini me­mang sangat diperlukan dong?
Ya, mengingat saat ini muncul wacana parliamentary threshold (PT) lima persen. Jadi, konsoli­dasi partai harus lebih kuat. Dan tentunya, ini menjadi tantangan berat bagi partai. Dengan begitu, diharapkan bisa lebih memper­kuat partai kita.

Tapi mengapa sejumlah orang-orang Parmusi yang di PPP dikabarkan mau ‘hijrah’ ke Partai Golkar setelah ada wa­cana Muktamar dipercepat itu?
Saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak melarang orang-orang Parmusi tetap berada di PPP, tapi saya juga tidak melarang orang-orang Parmusi pindah ke partai lain, termasuk Partai Golkar.

Apa Anda tidak khawatir ini melanggengkan kekuasaan Ketua Umum PPP Surya­dhar­ma Ali?
Nggak, saya tidak ada kekha­watiran seperti itu. Lagian semua orang tahu jadi pe­mimpin partai itu tidak gam­pang. Apa­lagi bila melihat tan­tangan ke depan se­makin berat.

Kabarnya Anda juga mau pindah ke Partai Golkar, apa benar seperti itu?
Oh nggak. Kita hanya meng­galakan bahwa orang-orang Par­musi itu tidak harus berada di PPP. Tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi, bebas saja. Maka­nya kami sangat ber­gembira dan sa­ngat senang jika partai-partai politik memberi ke­sem­­patan bagi orang-orang Parmusi untuk ber­karya di sejumlah partai.

Ke partai mana saja sih sudah ada orang-orang Parmusi?
Ada yang bergabung ke Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan lainnya. Ya, terserah saja. Saya tidak bisa melarang. Silakan saja bergabung ke partai mana yang disukai.

Kabarnya Anda menyukai Partai Golkar?
Saya memang menyetujui ga­gasan Partai Golkar soal pem­bangunan kesejahteraan rakyat. Karena kita memang mengingin­kan adanya peningkatan kese­jah­­teraan rakyat bisa lebih diper­cepat. Di Parmusi hal ini disebut se­bagai “baldatun toyyibatun warobbun gafur”. Tapi biar ba­gai­manapun Parmusi bu­kan organi­sasi independen tapi meru­pakan salah satu unsur dari PPP.

Sudah berapa banyak kader PPP yang pindah ke Partai Golkar?
Saya nggak begitu tahu. Tapi ada tuh yang pindah. Misalnya, pengu­rus Par­musi Jawa Ti­mur ber­ga­bung ke Partai Gerin­dra. Yang pen­­ting saya sebagai Ketua Umum Par­musi selalu beru­saha men­di­dik kader-kader Par­musi menjadi cerdas.

O ya, bagai­mana kelan­jutan proses hukum terkait sta­tus tersangka dalam ka­sus mesin jahit dan penga­daan sapi?
Saya tidak tahu, tapi saya minta KPK bekerja secara adil. Sebab, dari sisi saya, yang saya lakukan itu adalah suatu kebijakan. Ke­bijakan untuk membantu orang miskin. Mana ada orang kaya yang dibantu.

Tapi ada kerugian negara dal­am kasus yang ‘dibaluti’ untuk membantu orang miskin itu?
Saya sebagai Mensos ketika itu mengeluarkan kebijakan se­suai aturan dan proses yang be­nar. Jadi, pegangan saya tetap di situ. Seperti kebijakan soal sapi itu, programnya kan baik. Beli sapi, kemudian orang di­latih un­tuk mem­beri makanan­nya. Dan ko­torannnya dijadikan pupuk. Ka­lau sudah sapi ge­muk, baru dibeli sesuai dengan harga pasar. Jadi, program ini luar biasa sekali.

Soal pengadaan mesih jahit bagaimana?
Sama seperti pengadaan sapi. Program ini juga bagus. Kita ha­rus menyediakan bahan dasarnya, melatih, dan membeli mesinnya. Lagipula banyak sekali kabu­paten-kabupaten yang memang bagus programnya, sehingga sangat membantu masyarakat.

Ngomong-ngomong setelah tidak menjadi Mensos, apa saja kegiatannya?
Ya, cari makan yang halal dong, ha-ha-ha...


Edward Aritonang, Kalau Kasusnya Belum Tuntas, Kami Minta Maaf
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, ditantang Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri, Edward Aritonang, untuk membuktikan ...
 
Bambang Soesatyo, Kartel Politik Bekerja Efektif Membungkam Fakta Hukum
Fraksi Partai Golkar DPR mendukung penuh Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) saat Rapat Paripurna, Kamis (29/7).

Tapi salah ...
 
Jusuf Kalla, Ogah Terjun Ke Politik Pemilu 2014 Lebih Penting Mengurusi Sosial
Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla nggak ‘ngiler’ lagi terhadap kekuasaan. Makanya tidak berniat terjun ke politik Pemilu 2014.

Bagi bekas Ketua ...
 
Pramono Anung, KPK Tidak Boleh Diintervensi Hentikan Kasus Bank Century
Tim Pengawas DPR sedang bekerja memonitor proses hukum kasus Bank Century di tiga ins­titusi hukum, yakni Polri, Kejak­saan Agung dan ...
 
Mulyadi Jayabaya, Melepas Belenggu Ketertinggalan
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini mengalir ke daerah ternyata belum berhasil menghilangkan gap ...
 
Roesmini, Setelah Hakim Memvonis Bebas Saya Sudah Bisa Tidur Nyenyak
Janda pahlawan, Roesmini (78), sudah bisa tidur nyenyak setelah hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Selasa (27/7) memvonis bebas dari ...
 
Haryono Umar, Sangat Siap Gaji Dipotong Tapi Tak Siap Kalau Dipecat
Tudingan demi tudingan terus ditimpakan kepada pim­pinan Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) gara-gara belum tuntas menangani kasus Bank Century.

Bahkan ada usulan, ...
 
1 2 3 4 5 6 ...»


Tujuh Bulan, KPK Cuma Sidik 21 Kasus Korupsi
Konfik Antarumat Agama Semakin Meningkat