|
 |
|
|
 |
|
Jumat, 30/07/10, 19:03
POLISI TABRAK LARI
Mabes Polri Tidak Akui Tabrak Lari |
|
Jumat, 30/07/10, 18:50
BOM TABUNG GAS
JK: Jangan Salahkan Konversinya |
|
Jumat, 30/07/10, 18:26
Demokrat: Ibas Bolos karena Tugas Partai |
|
Jumat, 30/07/10, 18:22
REKENING GENDUT POLRI
Polri Tantang Denny Indrayana |
|
Jumat, 30/07/10, 18:14
Tak Diakomodir Badrul Kamal, Arus Bawah Demokrat Hengkang ke Kubu Yuyun |
|
 |
|
|
|
|
WAWANCARA
Rabu, 10 Maret 2010, 01:31:24 WIB
Anas Urbaningrum, Yang Dorong Hak Nyatakan Pendapat Mengincar Posisi Wapres
 |
Indonesian Corruption Watch (ICW) mencurigai kasus Bank Century akan berhenti di tengah jalan karena dibarter dengan kasus lain. Setidaknya ada tujuh kasus bisa dibarter. Kasus-kasus itu melibatkan beberapa elite parpol dan anggota Pansus Angket yang menganggap agar ada pelanggaran dalam kebijakan bailout terhadap Bank Century.
Mengapa Partai Demokrat masih terus melakukan lobi-lobi padahal DPR telah memutuskan ada pelanggaran dalam kebijakan bailout? Apakah lobi-lobi itu untuk membarter kasus Century seperti kecurigaan ICW? Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.
Benarkah setelah DPR memutuskan ada pelanggaran dalam bailout Bank Century, lobi-lobi politik makin gencar?
Komunikasi politik tentu saja terus berjalan. Sebab itu wajar dan memang harus dilakukan. Politik tanpa komunikasi akan kehilangan penglihatan. Politik tanpa lobi-lobi ibarat sambel tanpa cabe. Karena itu, komunikasi dan lobi adalah salah satu sisi penting dalam politik.
Harus saya akui bila dibandingkan dengan sebelum paripurna, lobi-lobi politik yang terjadi antara parpol-parpol koalisi saat ini sedikit menurun intensitasnya.
Apakah lobi -lobi itu juga terkait reshuffle kabinet?
Memang ada kawan dari mitra koalisi yang mengkonfirmasi apakah benar akan ada reshuffle kabinet. Selain itu, ada juga yang menanyakan mengenai kemungkinan komposisi koalisi yang akan dipermak. Kami dari Partai Demokrat lebih tertarik pada pembicaraan yang mengarah pada masa depan koalisi.
Bagi kami, koalisi harus menjadi perhatian bersama. Menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, efektif, stabil dan produktif.
Muncul wacana agar menggunakan hak menyatakan pendapat mengenai kasus Century. Apakah Fraksi Partai Demokrat setuju?
Kalau ada hak menyatakan pendapat, justru akan memperjelas adanya tendensi politik bahwa Pansus dibentuk untuk mengincar Pak Boediono. Sejak awal semua fraksi sepakat tidak mengarah ke pemakzulan.
Bagi kami, hak menyatakan pendapat jelas tujuannya adalah pemakzulan. Karena itu, kami dengan tegas akan menolak dengan hak menyatakan pendapat itu.
Bukankah rekomendasi politik yang dihasilkan dalam sidang paripurna sudah jelas, jadi itu saja yang harus menjadi concern bersama. Tidak ada satu kata yang menyebut akan menggunakan hak menyatakan pendapat.
Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Partai Demokrat kalau hak itu digunakan?
Menurut saya, kalau ada fraksi yang mendorong agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat pasti arahnya mengincar posisi wapres. Kalau itu terjadi, sebenarnya akan membuat kondisi politik semakin kacau dan tidak stabil.
Padahal, rakyat sangat mendambakan sekali kondisi politik yang stabil, pemerintah bekerja, politisi dan pemimpin hidup rukun dan kepentingan rakyat terurus dengan baik. Sedangkan mengarahkan bandul politik menuju pemakzulan adalah sikap egosentrisme para elite politik, bukan keinginan rakyat. Jadi jelas kami sangat tidak setuju
Benarkah Partai Demokrat akan membanter kasus Century dengan kasus lain agar kasus Century tak berlanjut?
Kami memastikan tidak ada barter perkara. Proses hukum harus berjalan normal berdasarkan prinsip penegakan hukum tanpa adanya diskriminasi, asas praduga tak bersalah, kemandirian dan profesionalisme lembaga penegak hukum.
Jadi, tidak ada tukar-menukar kasus hukum dengan urusan politik. Jika tidak ada hak menyatakan pendapat, itu bukan karena ada yang menukar dengan kasus hukum. Sebaliknya, jika ada kasus hukum yang diproses, maka itu bukan karena kepentingan politik.
Apakah Partai Demokrat merasa tersudut dengan pernyataan ICW yang mencurigai kemungkinan barter kasus?
Saya yakin itu bukan untuk menyudutkan Partai Demokrat, mengingat yang terkena spekulasi dalam kasus ini hampir seluruh partai.
Meskipun tujuan dari ICW itu baik, yakni mengawasi kinerja politisi, tetapi disampaikan dengan menghilangkan sikap hati-hati sehingga terkesan spekulatif.
Apakah Partai Demokrat akan meminta klarifikasi atas pernyataan ICW?
Kami merasa tidak perlu ada klarifikasi khusus dari ICW atas pernyataannya tersebut. Karena memang dalam hal ini Partai Demokrat tidak disebut secara eksplisit, sehingga penjelasan yang telah kami lakukan saat ini sudah cukup. Mungkin yang perlu klarifikasi, justru pihak-pihak yang terang-terangan disebutkan.
Namun bagi kami, itu hanya rumor yang sangat spekulatif. Tidak baik mengembangkan spekulasi yang tidak mendasar karena hanya menghubung-hubungkan dua hal yang sebenarnya tidak berhubungan. Tidak layak kecurigaan itu disosialisasikan, apalagi kemudian dianggap dan dipercaya sebagai kebenaran.
Tapi Staf Khusus Presiden Denny Indrayana menyatakan ada parpol yang meminta barter kasus...
Saat itu Denny Indrayana menyebut dalam konteks yang normatif bahwa kalau ada parpol yang ingin melakukan barter perkara pasti presiden akan menampik ajakan tersebut.
Dalam pernyataannya, Denny tidak menuduh siapa-siapa dan tidak bermaksud menyerang siapa pun juga. Demikian penjelasan yang saya terima darinya.
|
|
|
|
|
|
