HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Jumat, 30/07/10, 19:03
POLISI TABRAK LARI
Mabes Polri: Tabrak Lari karena Panik
Jumat, 30/07/10, 18:50
BOM TABUNG GAS
JK: Jangan Salahkan Konversinya
Jumat, 30/07/10, 18:26
Demokrat: Ibas Bolos karena Tugas Partai
Jumat, 30/07/10, 18:22
REKENING GENDUT POLRI
Polri Tantang Denny Indrayana
Jumat, 30/07/10, 18:14
Tak Diakomodir Badrul Kamal, Arus Bawah Demokrat Hengkang ke Kubu Yuyun
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Jusuf Kalla, Ogah Terjun Ke Politik Pemilu 2014 Lebih Penting Mengurusi Sosial
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Festival Indonesia 2010 Digelar Di Kota Plzen, Ceko
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

WAWANCARA

Senin, 08 Maret 2010, 00:32:30 WIB

Bambang Soesatyo, Opsi C Bisa Kepeleset Di Tangan Ketua DPR

Presiden SBY dan Wapres Boe­­diono sudah menge­luar­kan per­nyataan terkait hasil rapat pa­ripurna DPR. Apa yang Anda tang­­­kap dari per­nyataan mereka?
Mereka ambivalen. Sebelum­nya, Presiden SBY telah me­nya­takan akan mendukung langkah penegakan hukum kasus Century, tapi belakangan SBY menya­takan jika hasil rapat paripurna hanya keputusan politik saja, bukan keputusan hukum yang bisa mengikat. Padahal, semua produk undang-undang kan berawal dari keputusan politik yang dihasilkan DPR.

Mungkin pernyataan itu mun­cul karena presiden kecewa de­ngan hasil paripurna DPR?
Wajar dan bisa dipahami jika pre­siden kurang berkenan dengan keputusan final paripurna DPR memilih opsi C. Pertama, karena presiden telah mengerahkan se­mua kekuatan yang ada padanya untuk membangun saling pe­nger­tian dengan DPR, terutama frak­si-fraksi mitra koalisi pe­me­rintahan. Tetapi, menyikapi skan­dal Bank Century, mitra koalisi me­nolak seaspirasi dengan per­sep­si presiden dan parpol pen­dukungnya, kendati presiden su­dah menyatakan ikut ber­tang­gung jawab atas bailout Bank Century.

Kita boleh mengasumsikan bahwa presiden kecewa berat pa­da semua instrumen kekuatan yang ada di sekitarnya, karena mereka telah gagal mengelola beda pendapat antar fraksi di par­lemen. Bahkan dengan se­sama anggota koalisi sekalipun.

Bukan hanya presiden yang kecewa, tetapi Partai Demokrat pun kecewa dengan hasil itu?
Semua instrumen kekuatan di sekitar presiden sedang me­men­dam kecewa akibat kekalahan telak di paripurna DPR. Kami ber­harap mereka tidak malah meng­ompor-ngompori presiden. Saat­nya untuk legowo. Mereka ha­rus memberi ruang dan mem­buat suasana di kantor presiden dan Puri Cikeas kondusif, agar pre­siden realistis dan berpikir po­sitif terhadap situasi politik ter­kini. Jangan mendorong-dorong presiden ikut-ikutan emosional. Idealnya, presiden dibiarkan in­dependen mengingat dia kepala pemerintahan.

Ada kekhawatiran keputusan DPR justru dimentahkan saat diproses hukum. Contohnya ka­sus tanker VLCC yang ke­mu­dian di-SP3. Bagaimana DPR bisa menjaga agar kasus Cen­tury tak berhenti di tengah jalan?
DPR secepatnya akan mem­ben­tuk tim pengawas hasil rapat pari­purna kemarin. Lalu, DPR juga akan membentuk tim ga­bungan yang akan menuntaskan pe­nyelidikan aliran dana yang ber­anggotakan Kejagung, Polri, PPATK dan KPK.

Selain itu, saya juga me­ngi­ngat­kan pada pimpinan fraksi dan wakil ketua DPR yang fraksinya memilih opsi C untuk mengawal agar redaksi penyelidikan tidak sumir. Ini memang harus hati-hati, mengingat Ketua DPR-nya bukan dari partai yang memilih opsi C. Hati-hati, opsi C bisa ke­peleset di tangan ketua DPR.

Bahkan saya baru dapat ka­bar dari seorang staf ahli Pan­sus jika ketua DPR tidak mau tanda ta­ngan hasil parip­urna kalau di­cantumkan nama-nama yang pa­tut diperiksa. Padahal, nama-na­ma itu tertera jelas dalam re­ko­­mendasi opsi C yang sudah di­­pu­­tus­kan dalam rapat paripurna.

Suasana kebatinan di kabinet juga sedang tidak kondusif. Apakah Anda melihat ada ke­mungkinan menteri parpol di-reshuffle?
Hari-hari ini, suasana di ka­binet memang kikuk. Ka­ta­kan­lah bahwa presiden mungkin merasa tidak nyaman dengan sejumlah menteri yang berasal dari parpol mitra koalisi pemerintah. Itu sa­ngat manusiawi. Dan, ma­nu­siawi juga jika menteri-menteri salah ting­­kah. Apalagi, sebelumnya, orang dekat presiden sempat ber­kali-kali mengatakan para men­teri yang partainya tidak sepaham de­ngan presiden dalam menyi­ka­pi skandal Bank Century agar berinisiatif mundur dari kabinet.

Pernyataan agar mundur dari kabinet karena sudah tidak se­pa­ham, saya rasa amat provokatif. Dan dalam konteks politik layak di­nilai amatiran.

Kami berharap perilaku ke­ka­nak-kanakan dari orang terdekat pre­siden tidak diteruskan. Kita hor­mati saja hak prerogatif pre­si­den untuk masalah formasi ka­binet ini. Ketidaknyamanan sua­sana di kabinet tak boleh berlarut-larut. Situasinya segera dibuat kon­dusif lagi, agar efektivitas pemerintahan tetap terjaga. Jadi jangan lagi mendorong-dorong para menteri dari parpol mengun­durkan diri hanya karena berse­berangan dengan presiden dalam isu skandal Bank Century. Ber­henti menghembuskan isu reshuf­fle kabinet.

Apa yang terjadi bila kasus Century diintervensi?
Kita bisa mengkalkulasi bahwa instabilitas akan tereskalasi jika muncul asumsi proses lanjutan penanganan skandal ini bergerak di area abu-abu karena diin­ter­vensi penguasa. Bagai­mana reak­si publik terhadap kasus Ci­cak versus Buaya hendaknya men­jadi pengalaman yang mem­buat kita makin arif.

Biarkanlah proses lanjutan itu berjalan independen. Selama penanganannya oleh Pansus Cen­tury, skandal ini menyedot per­hatian rakyat. Apa jadinya jika rak­yat beranggapan ada inter­ven­si atas proses lanjutan pe­nangan­an skandal Century.

Saya cenderung menyarankan, langkah paling bijak yang layak ditempuh presiden hari-hari ini adalah mengonsolidasi koalisi pemerintah untuk membangun ke­pastian dan meraih keper­ca­ya­an publik. Harmonisasi di antara sesama anggota koalisi menjadi satu-satunya pilihan saat ini, karena pemerintah harus kem­bali fokus pada program pem­bangun­an jangka pendek dan menengah.


Jusuf Kalla, Ogah Terjun Ke Politik Pemilu 2014 Lebih Penting Mengurusi Sosial
Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla nggak ‘ngiler’ lagi terhadap kekuasaan. Makanya tidak berniat terjun ke politik Pemilu 2014.

Bagi bekas Ketua ...
 
Pramono Anung, KPK Tidak Boleh Diintervensi Hentikan Kasus Bank Century
Tim Pengawas DPR sedang bekerja memonitor proses hukum kasus Bank Century di tiga ins­titusi hukum, yakni Polri, Kejak­saan Agung dan ...
 
Mulyadi Jayabaya, Melepas Belenggu Ketertinggalan
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini mengalir ke daerah ternyata belum berhasil menghilangkan gap ...
 
Roesmini, Setelah Hakim Memvonis Bebas Saya Sudah Bisa Tidur Nyenyak
Janda pahlawan, Roesmini (78), sudah bisa tidur nyenyak setelah hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Selasa (27/7) memvonis bebas dari ...
 
Bachtiar Chamsyah, Sedikit Pun Tidak Merasa Terpojok Meski Disodok Berbagai Penjuru
Bachtiar Chamsyah merasa nggak terpojok meski ada ‘sodokan’ dari berbagai penjuru setelah tidak menjabat Menteri Sosial (Mensos).

Pertama, secara hukum di­tetapkan ...
 
Haryono Umar, Sangat Siap Gaji Dipotong Tapi Tak Siap Kalau Dipecat
Tudingan demi tudingan terus ditimpakan kepada pim­pinan Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) gara-gara belum tuntas menangani kasus Bank Century.

Bahkan ada usulan, ...
 
Mahfud MD, Kalau Saya Tak Banyak Bicara MK Nggak Terkenal, Ha-ha-ha ...
Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai berada di titik nadir gara-gara putusannya sering dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Selain itu, lembaga yang di­komandoi ...
 
1 2 3 4 5 6 ...»


Sekjen Kemenkumham Diperiksa Pekan Depan
Digaji Puluhan Juta, DPR Masih Suka Bolos Sidang