HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Sabtu, 31/07/10, 21:31
AKSI PONG
Masuk G-20, Tapi Masih Ada yang Makan Nasi Aking
Sabtu, 31/07/10, 19:46
Patrialis Ogah Kirim Hasil Kerja PPATK ke Lumpur
Sabtu, 31/07/10, 19:35
Yusril Tak Mau Jadi Korban Peradilan Sesat
Sabtu, 31/07/10, 19:24
BOM TABUNG GAS
Menteri Sosial Baru Bisa Bantu 10 Orang
Sabtu, 31/07/10, 19:23
AKSI PONG
Tetangga DPR Juga Korban Ketidakadilan
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Edward Aritonang, Kalau Kasusnya Belum Tuntas, Kami Minta Maaf
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Hungaria Apresiasi Kerjasama di Bidang Sastra
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

WAWANCARA

Senin, 08 Februari 2010, 07:38:45 WIB

Idrus Marham, Kalau Bela Yang Salah, Kami Melenceng ...

Partai Demokrat meng­usul­kan reshuffle kabinet ter­hadap menteri-menteri asal par­pol. Bagaimana tanggapan Anda?
Partai Golkar bersama par­pol-par­pol lainnya lainnya men­dukung pemerintahan SBY-Boe­diono seperti tercantum dalam nota kesepakatan koalisi. Koalisi dibangun berdasarkan komitmen terhadap ideologi dan visi untuk membangun In­donesia. Ter­ma­suk di dalam­nya menjaga pe­me­rin­tahan yang bersih dan berwibawa.

Nah, mengungkap masalah Bank Century dengan sejelas-je­las­nya dan seterang-terangnya ada­lah upaya untuk mem­per­ta­han­kan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena itu bila ada pi­hak yang mengaitkan an­tara koa­lisi dan reshuffle kabinet, menurut saya, kontraproduktif bagi koalisi untuk mem­per­tahankan pemerin­tahan yang bersih.

Kalaupun presiden mau mela­kukan reshuffle, tidak ada per­soalan karena memang itu adalah hak prerogatif presiden. Silakan saja dilakukan reshuffle kapan saja selama didasarkan pada per­timbangan obyektif yang ra­sional. Dan Partai Golkar tidak per­nah memper­ma­sa­lah­kan hal ini. Sebab itu bukan we­wenang ka­mi untuk menentukan apakah saat ini harus ada reshuf­fle atau tidak.

Partai Demokrat menganggap parpol mitra koalisi telah keluar dari kesepakatan yang ditan­da­tangani. Tanggapan Anda?
Justru harus dipertanyakan, di mana letak yang melenceng itu? Sampai saat ini, kami tidak per­nah melakukan sesuatu di luar dari nota koalisi. Misalnya, mengungkap kasus Bank Cen­tury, merupakan upaya untuk melaksanakan misi dari koalisi, yakni menciptakan pemerintahan yang bersih. Kalau membela orang yang salah, kami justru melenceng.

Apakah tepat Partai De­mo­krat mengusulkan reshuffle kabinet, padahal reshuffle ka­binet adalah hak prerogatif presiden?
Saya kira bisa saja. Semua orang berhak mewacanakan re­shuffle, dan bagi kami itu tidak menjadi masalah. Justru akan menjadi masalah, apabila usulan perombakan kabinet itu atas dasar pertimbangan yang tidak obyektif dan rasional, apalagi dikaitkan dengan Bank Century.

Pemerintahan ini baru ber­jalan 100 hari, apakah etis mengusulkan reshuffle kabinet?
Dalam hal ini, bukan masalah etis atau tidak etis untuk me­la­kukan reshuffle. Kalau reshuffle dilakukan karena kinerja menteri yang tidak baik, maka sah-sah saja. Sebab pertimbangannya rasional dan faktual.

Selama ini Partai Golkar selalu mengevaluasi kadernya yang menjadi menteri. Jika mereka memiliki kinerjanya yang tidak baik, bisa saja Golkar akan me­minta presiden untuk me­la­kukan pergantian terhadap menteri asal Golkar.

Bagaimana penilaian Partai Golkar terhadap kinerja 100 hari menteri-menteri asal Golkar?
Saya kira masa 100 hari hanya momentum politik yang belum bisa dijadikan tolak ukur pe­nilaian terhadap kinerja menteri. Masa 100 hari belum cukup se­bagai dasar untuk memberikan penilaian. Sebab untuk mengatasi masalah bangsa ini kan perlu pro­ses, terkecuali ada hal-hal yang cukup parah.

Apakah Partai Golkar akan menarik kadernya yang ada di kabinet bila desakan reshuffle kabinet ini terus digulirkan?
Apanya yang mau ditarik? Kan seperti yang saya katakan tadi, waktu 100 hari tidak cukup di­jadikan dasar yang tepat untuk melakukan penilaian terhadap kinerja menteri. Sampai saat ini, kami melihat menteri-menteri kami baik-baik saja dalam me­lakukan tugasnya. Karena itu, untuk apa kami menarik menteri kami dari kabinet.

Idealnya kapan presiden perlu melakukan reshuffle kabinet?
Kapan saja presiden bisa me­lakukannya, mengingat (re­shuf­fle) itu adalah kewenangannya. Untuk menilai kinerja, meng­angkat atau pun mengganti men­terinya, tentu presiden lebih paham akan hal itu. Karena itu, ter­serah presiden kapan mau me­lakukan reshuffle yang dida­sar­kan pada kinerja dari menteri-men­terinya. Dan terkait dengan men­­teri-menteri dari partai koa­lisi, itu ada mekanismenya sesuai dengan nota kesepakatan koalisi

Apakah isu reshuffle kabinet ini sengaja dihembuskan se­bagai teror politik menjelang akhir tugas Pansus Angket Bank Century?
Sangat disayangkan kalau ada pihak-pihak yang mengait-kait­kan kasus Bank Century dengan isu perombakan kabinet. Kami dari Golkar memang tidak pernah menganggap bahwa isu reshuffle kabinet sebagai teror politik kepada kami, karena memang kami tidak pernah merasa diteror. Dalam berpolitik, Partai Golkar selalu berdasarkan pertimbangan obyektif yang rasional dengan keyakinan politik untuk mem­per­juangkan kebenaran. Karena itu membangun koalisi yakni dengan koalisi kebenaran.

Apakah pandangan Partai Gol­kar akan berubah karena ada­nya ancaman reshuffle kabinet ini?
Tidak mungkin kami akan ber­ubah. Justru pandangan Golkar dengan mengungkap kasus Bank Century ini adalah salah satu upaya untuk menegakkan pe­merintahan yang bersih. Jadi, ada atau pun tidak isu perombakan terhadap kabinet, Golkar tidak akan pernah terpengaruh oleh isu tersebut.

Bagaimana internal Partai Golkar menyikapi isu reshuffle kabinet ini? Apakah muncul gejolak?
Tidak ada, karena memang ka­mi menganggap bahwa ma­sa­lah reshuffle kabinet adalah mutlak kewenangan presiden. Dan kami siap kalau sewaktu-waktu pre­si­den melakukan reshuffle ter­ha­dap para me­n­te­rinya. Yang ter­penting saat ini, kami tetap fokus dan concern de­ngan masalah be­sar yang se­dang kita hadapi se­perti kasus Bank Century.


Edward Aritonang, Kalau Kasusnya Belum Tuntas, Kami Minta Maaf
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, ditantang Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri, Edward Aritonang, untuk membuktikan ...
 
Bambang Soesatyo, Kartel Politik Bekerja Efektif Membungkam Fakta Hukum
Fraksi Partai Golkar DPR mendukung penuh Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) saat Rapat Paripurna, Kamis (29/7).

Tapi salah ...
 
Jusuf Kalla, Ogah Terjun Ke Politik Pemilu 2014 Lebih Penting Mengurusi Sosial
Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla nggak ‘ngiler’ lagi terhadap kekuasaan. Makanya tidak berniat terjun ke politik Pemilu 2014.

Bagi bekas Ketua ...
 
Pramono Anung, KPK Tidak Boleh Diintervensi Hentikan Kasus Bank Century
Tim Pengawas DPR sedang bekerja memonitor proses hukum kasus Bank Century di tiga ins­titusi hukum, yakni Polri, Kejak­saan Agung dan ...
 
Mulyadi Jayabaya, Melepas Belenggu Ketertinggalan
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini mengalir ke daerah ternyata belum berhasil menghilangkan gap ...
 
Roesmini, Setelah Hakim Memvonis Bebas Saya Sudah Bisa Tidur Nyenyak
Janda pahlawan, Roesmini (78), sudah bisa tidur nyenyak setelah hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Selasa (27/7) memvonis bebas dari ...
 
Bachtiar Chamsyah, Sedikit Pun Tidak Merasa Terpojok Meski Disodok Berbagai Penjuru
Bachtiar Chamsyah merasa nggak terpojok meski ada ‘sodokan’ dari berbagai penjuru setelah tidak menjabat Menteri Sosial (Mensos).

Pertama, secara hukum di­tetapkan ...
 
1 2 3 4 5 6 ...»


Tujuh Bulan, KPK Cuma Sidik 21 Kasus Korupsi
Konfik Antarumat Agama Semakin Meningkat