|
 |
|
|
 |
|
Sabtu, 31/07/10, 21:31
AKSI PONG
Masuk G-20, Tapi Masih Ada yang Makan Nasi Aking |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:46
Patrialis Ogah Kirim Hasil Kerja PPATK ke Lumpur |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:35
Yusril Tak Mau Jadi Korban Peradilan Sesat |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:24
BOM TABUNG GAS
Menteri Sosial Baru Bisa Bantu 10 Orang |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:23
AKSI PONG
Tetangga DPR Juga Korban Ketidakadilan |
|
 |
|
|
|
|
|
Terkesan Politis, Srikandi Banteng Minta Data Rakyat Miskin BPS Dibatalkan
Jumat, 30 Juli 2010, 15:46:15 WIB
Laporan: M Hendry GintingJakarta, RMOL. Fraksi PDIP DPR meminta data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tertanggal 1 Juli 2010 dibatalkan.
Penurunan angka kemiskinan sekitar 2,4 persen atau menjadi 31,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia dinilai bersifat politis. Bahkan diduga terjadi manipulasi metodologi survei.
"Hasilnya jauh dari kenyataan di lapangan saat ini, begitu banyak rakyat Indonesia yang sedang bergelut menghadapi kesulitan, kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI P Rieke Dyah Pitaloka kepada wartawan di gedung DPR, Jumat (30/7).
Dia didampingi rekan satu komisi yakni Ribka Tjiptaning, Surya Chandra dan Karolin Margareth Natasya. Sementara Ribka Tjiptaning yang juga Ketua Komisi IX DPR meminta BPS tidak menyuguhi data-data kebohongan. Menurut dia jumlah rakyat Indonesia yang masuk kategori miskin berbeda data yang dibuat BPS dengan data dari BKKBN maupun data yang dikeluarkan oleh para ekonom. Padahal, data tidak akurat kata Ribka, berkorelasi dengan penanganan kesehatan masyarakat yang berkategori miskin. Menurut BKKBN jumlah angka kemiskinan 70 juta, sedang menurut data para ekonom mencapai 115 juta jiwa ujarnya. Ribka mengatakan, jika data dan kriteria yang dibuat BPS diterapkan menangani kesehatan masyarakat maka akan terjadi ketidakadilan.
[dry]Baca juga:
Tidak ada komentar tentang berita ini.
Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.
|
|
|
|
|
|
