NEW EDITION | HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Sabtu, 31/07/10, 21:31
AKSI PONG
Masuk G-20, Tapi Masih Ada yang Makan Nasi Aking
Sabtu, 31/07/10, 19:46
Patrialis Ogah Kirim Hasil Kerja PPATK ke Lumpur
Sabtu, 31/07/10, 19:35
Yusril Tak Mau Jadi Korban Peradilan Sesat
Sabtu, 31/07/10, 19:24
BOM TABUNG GAS
Menteri Sosial Baru Bisa Bantu 10 Orang
Sabtu, 31/07/10, 19:23
AKSI PONG
Tetangga DPR Juga Korban Ketidakadilan
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Edward Aritonang, Kalau Kasusnya Belum Tuntas, Kami Minta Maaf
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Hungaria Apresiasi Kerjasama di Bidang Sastra
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

DARMIN GUBERNUR BI
PKS Nilai Pola Komunikasi PDIP dan Hanura kepada Kadernya Berantakan

Jumat, 30 Juli 2010, 11:23:46 WIB

Laporan: Widya Victoria

Jakarta, RMOL. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura tidak akan walk out pada Sidang Paripurna DPR dengan agenda pengesahan Darmin Nasution sebagai gubernur Bank Indonesia kemarin, bila komunikasi dengan kadernya yang ada di Komisi XI berjalan baik.
 
Pasalnya, kedua fraksi itu menolak pengesahan Darmin Nasution sebagai gubernur BI, padahal Komisi XI telah menyetujui Darmin secara aklamasi pada saat fit and proper test digelar pada Kamis pekan lalu.
 
"Pengambilan keputusan di Komisi XI itu sudah mencerminan fraksi-fraksi. Seharusnya ada komunikasi dengan fraksi-fraksi. Itu soal komunikasi yang tentu saja perlu ditingkatkan," ujar Wakil Ketua Komisi XI Surahman Hidayat kepada Rakyat Merdeka Online di gedung DPR, Jakarta (Jumat, 30/7).
 
Soal apakah Sidang Paripurna DPR bisa menganulir keputusan Komisi XI, politisi PKS ini menjawab menurut fatsoen politik hal itu tidak bisa. Walaupun dia mengakui, berdasarkan otoritas politik yang melekat, Sidang Paripurna DPR bisa menganulir keputusan Komisi XI. Karena Sidang Paripurna DPR lebih tinggi kedudukannya daripada sidang Komisi XI. [zul]



Baca juga:


Ada 1 komentar tentang berita ini :

HAAHHAHA..........
Jumat, 30 Juli 2010, 16:34:03 WIB
Komentator: pungkang
sebaiknya PKS tidak mengomentari partai lain...!!

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.

 
 


Tujuh Bulan, KPK Cuma Sidik 21 Kasus Korupsi
Konfik Antarumat Agama Semakin Meningkat