HOME | NUSANTARA | INTERNASIONAL | POLHUKAM | BLITZ | EKBIS | OLAHRAGA | KESEHATAN | OTOMOTIF | KARTUN | E-PAPER EDISI CETAK | INDEKS

Kalau Remunerasi Dicabut, Suap & Korupsi Menggila
Senin, 05 April 2010, 03:56:36 WIB


Jakarta, RMOL. Nikmatilah Fasilitas Itu, Tapi Jangan Neko-neko

DPR diminta mengkaji niatnya untuk mempersoalkan remunerasi kepada pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, kalau itu dicabut, praktek suap dan korupsi kian menggila.

Ada remunerasi saja, masih ada yang melakukan suap dan ko­rupsi. Misalnya saja, pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan, yang diduga menilep uang pajak sebesar Rp 25 miliar. Padahal, nilai remunerasi itu cukup besar (baca tabel). 

Remunerasi PNS adalah sistem tunjangan yang dikaitkan dengan  penilaian kerja, yang bertujuan memacu prestasi dan motivasi kerja PNS serta mencegah korup­si. Kementerian Keuangan yang dikomandoi Sri Mulyani itu men­jadi salah satu kementerian yang melaksanakan 100 persen remu­nerasi yang dimulai tahun 2007.

DPR jangan mempersoalkan remunerasi itu. Yang perlu dila­kukan adalah pengawasan terha­dap penerima remunerasi itu. Apakah kerjanya sudah benar atau tidak. Kalau ada yang masih melakukan korupsi dan suap, orang itu layak dihukum berat. 

Begitu pendapat Demikian di­sam­paikan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Yusuf Wibisono, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta.

“Kalau remunerasi dicabut, suap dan korupsi kian menggila. Sebab, gaji PNS kan tidak sebe­rapa. Saya kira, remunerasi itu nggak perlu dipersoalkan. Nik­ma­tilah fasilitas itu tapi jangan neko-neko, jujurlah bekerja,’’ pa­parnya (lengkapnya baca berita: Penga­wasannya Diperketat Dong).

Sementara pemerhati ke­uang­an, Arif Nur Alam mengatakan, tujuan pemberian remunerasi me­mang belum maksimal. Se­bab, masih ada pejabat menerima suap dan korupsi.

“Faktanya banyak pejabat yang melakukan tindak pidana ko­rup­si. Padahal, sudah menerima re­mu­nerasi,’’ ujarnya.

Menurut Direktur Indonesia Budgeting Center (IBC) itu, perlu dilakukan evaluasi kepada selu­ruh lembaga negara  agar lebih me­­maksimalkan peran dan tang­gung jawabnya sebagai pelayan publik. “Pemerintah harus berani melakukan evaluasi kinerja se­mua secara mendasar,” paparnya.

Misalnya saja, lanjutnya, eva­luasi kinerja seluruh kementerian dan lembaga, penataan sistem per­pajakan dan tata kelola ke­uangan, pengendalian dan penga­wasan intern, auditor, aparat dan sistem hukum, hingga penataan lembaga perma­sya­ra­katan.

Sebagai ben­­tuk eva­luasi men­­dasar, pe­nga­­wasan inter­nal lem­baga secara ketat lebih di­ting­kat­kan, me­ngingat se­lama ini pe­nga­­wasan ter­kesan ti­dak ja­lan. “Gi­mana mau mela­ku­kan pe­nga­wa­san kalau pe­nga­wasnya ese­lon II, se­men­tara yang mela­kukan pe­nyim­pa­ngan dari eselon I. Kalau pejabat bawah kan me­ngikuti pri­laku ata­san­nya,” kata­nya.

“Masa Satu Orang Rusak, Dibilang Remunerasi Gagal’’
Harry Z Soeratin, Karo Humas Kemenkeu

Kepala Biro Hubungan Ma­sya­rakat Kementerian Keuangan (Karo Humas Kemenkeu), Harry Z Soeratin menegaskan, remu­nerasi tetap dilakukan walaupun kasus Gayus Tambunan men­cuat.

“Siapa bilang remunerasi gagal dalam mencetak pegawai yang jujur,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

“Janganlah digeneralisasikan, masa satu orang rusak,  dibilang remunerasi gagal,” tambahnya.

Menurutnya, dengan adanya remunerasi penerimaan pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meningkat, dan perbai­kan sistem pun dilakukan.

“Penerimaan pajak me­ning­kat dua kali li­pat, NPWP ada 12 juta di seluruh Indonesia. Kemudian per­baikan sistem melalui data base juga dilakukan untuk me­ngetahui para pengem­plang pa­jak,” tuturnya.

Dikatakan,  pihaknya ber­jan­ji akan memperketat perilaku apa­ratur negara agar benar-be­nar pa­tuh pada kode etik dan me­­mas­tikan agar wajib pajak yang me­langgar diusut sampai tuntas.

“Pengawasannya Diperketat Dong...’’
Yusuf Wibisono, Pengamat Ekonomi

Pemberian remunerasi meru­pakan bagian strategis dan pen­ting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.

Demikian disampaikan penga­mat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Yusuf Wibisono, kepada Rakyat Merdeka, di Ja­karta.

Menurut Yusuf, dalam pelak­sanaannya memang harus diper­baiki. Remunerasi sangat erat dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Apalagi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih sangat kecil, sehingga jauh dari  tingkat kesejahteraan.

“Kebijakan ini tetap diper­ta­hankan, tapi pengawa­sannya diperketat dong agar tidak lagi terjadi kasus penggelapan pajak,” ujarnya.

“Tidak semua pegawai pajak yang berkelakuan seperti Gayus Tambunan. Kondisi Ditjen Pajak sudah ada pebaikan walaupun belum maksimal,” paparnya.

Yusuf menilai, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) belum terlihat me­lakukan gebrakan dalam mela­ku­kan pengawasan pelak­sanaan reformasi birokrasi.

“Dikaji Ulang Deh...’’
Harry Azhar Aziz, Ketua Panitia Anggaran DPR

Ketua Panitia Anggaran DPR, Harry Azhar Aziz mengatakan, pem­berian remunerasi perlu di­kaji ulang. Soalnya tidak membe­rikan dampak positif bagi pelak­sanaan reformasi birokrasi.

“Dikaji ulang deh. Sebab ti­dak memberikan dampak po­sitif, masih ada saja yang mene­rima suap dan korupsi,’’ katanya ke­pada Rakyat Mer­deka, di Jakarta.

Menurut politisi Partai Golkar itu, konsep pemberian remune­rasi  sudah bagus, karena bertu­juan untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan reformasi biro­krasi.

Namun, kata dia, jika pelaksa­naannya dilakukan secara tidak baik dan dilakukan sembrono, maka hasilnya juga akan tidak baik.

“Remunerasi tidak dibarengi dengan kriteria meningkatnya pro­duktivitas kerja dan berkem­bangnya iklim kerja yang baik dan berkurangnya moral pegawai negeri,” paparnya.

Selain itu, kata dia, sampai se­karang pelaksanaan remunerasi tidak dibarengi dengan pembe­rian punishment terhadap hasil kinerja mereka.

“Kementerian Keuangan (Ke­menkeu) mengeluhkan jika gaji yang diterimanya lebih rendah dari pejabat Bank Indonesia (BI). Jadi penerapan remunerasi ini gara-gara ada rasa iri karena gaji berbeda,” tuturnya.

Dikatakan, pemberian remu­nasi sepenuhnya merupakan ke­putusan pemerintah. Pem­berian remunerasi sendiri lang­sung ma­suk dalam Anggaran Penda­pat dan Belanja Negara (APBN).

“Sudah Melakukan Pengawasan Kok...’’
Gatot Sugiharto, Kabiro Humas Kemen PAN Dan RB

Kementerian Pendayagu­naan Aparatur Negara dan Re­for­masi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksa­naan reformasi birokrasi di ins­tansi pemerintah.

“Adanya kasus senilai Rp 25 miliar yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak (Gayus Tambu­nan), bukan berarti pengawasan le­mah. Kami sudah maksimal me­lakukan pengawasan kok,’’ ujar Kepala Biro Hubungan Ma­sya­rakat (Kabiro Humas) Ke­men PAN dan RB, Gatot Su­gi­harto kepada Rakyat Mer­deka, di Ja­karta.

Justru dia, Kemen PAN dan RB terus meningkatkan penga­wasan terhadap pelaksanaan re­formasi birokrasi di semua ins­tansi pemerintah.

“Kami juga berhasil mem­per­­sempit ruang-ruang pe­nyim­pang­an yang dilakukan pejabat instansi pemerintah,” paparnya.

“Nggak Ada Kaitannya Tuh...’’
Ichsanuddin Noorsy, Pemerhati Kebijakan Publik

Terbongkarnya kasus peng­gelapan pajak Rp 25 miliar yang dilakukan pegawai pajak tidak terkait dengan ga­gal­nya pe­laksanaan remunerasi.

Demikian disampaikan per­merhati kebijakan publik, Ich­sa­nuddin Noorsy, kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta.

“Nggak ada kaitannya tuh. Jadi, biarkan saja adanya kebi­jakan remunerasi itu,’’ ujarnya.

Menurut Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) itu, terjadi kasus penggelapan pa­­jak itu, karena lemahnya penga­wasan pemerintah dalam pelaksanaan reformasi biro­krasi.

“Sangat mudah untuk meng­ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu apa­kah layanan publik sudah me­muaskan publik,” katanya.

Dikatakan, kata kunci dari re­formasi birokrasi ada tiga hal.

Pertama, puasnya masyara­kat terhadap pelayanan publik. Ke­dua, sehatnya iklim kerja. Ke­­­tiga, sehatnya lingkungan kerja.

 “Sehatnya lingkungan kerja adalah kondisi di mana orang akan saling bersaing untuk ke­pentingan birokrasi, bukannya untuk pimpinan,” ucapnya.

Dikatakan, adanya kasus Ga­yus Tambunan bukan hanya salah orangnya saja, tapi juga kesalahan dari sistemnya. Ka­sus ini hanya setitik dari gunung es tentang kebobrokan biro­krasi.

Ke depan, kata dia yang ha­rus diperbaiki adalah pelaksa­naan reformasi birokrasi deng­an cara peningkatan pengawa­san­­nya, bukannya dengan meng­­e­valusi pemberian remunerasi.

“Selama gaji yang diterima oleh pejabat birokrasi masih ku­rang memadai, dan remu­nerasi ini salah satu cara untuk me­ning­katkan kinerja dan mening­katkan pelaksanaan reformasi birokrasi,” paparnya.

Sekarang, lanjutnya, jika ha­sil pandapatannya masih di bawah standar tingkat kesejah­teraan, maka pejabat itu akan me­lakukan apa saja untuk men­subsidi kekurangannya itu. Mi­salnya, melakukan percaloan dan korupsi.

“Kebijakan Ini Tetap Diperlukan’’
Andi W Syahputra, Pengamat Kebijakan Pemerintah

Pengamat Kebijakan Peme­rintah, Andi W Syahputra me­nga­takan, ada beberapa perbai­kan dan penyesuaian terhadap pelaksanaan remunerasi yang harus dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Pelaksanaan remunerasi ha­rus dibarengi dengan per­bai­kan birokrasi,” ujarnya ke­pada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, ke­marin.

Untuk itu, lanjut Sekretaris Ek­sekutif Government Watch (Gowa) tersebut, pemberian re­munerasi tetap diperlukan, teru­tama untuk pejabat Kemenkeu. Soalnya kementerian ini me­ru­pakan  garda terdepan dalam me­lakukan pengelolaan anggaran.

“Mereka kan yang menyusun anggaran, menerima dan me­nge­lolaannya, sehingga me­mang perlu untuk diberikan re­mu­nerasi agar mereka tidak me­lakukan penyimpangan. Jadi, kebijakan ini tetap diperlukan,” paparnya.

Menurut Andi, pelaksanaan remunerasi harus dibarengi dengan pemberian punishment dan reward kepada pejabat biro­krasi. “Jika mereka melakukan penyimpangan maka harus diberikan sanksi yang berat,” paparnya.

Dikatakan, kalau remunerasi dihilangkan akan berdampak lebih besar dalam pelaksanaan re­formasi birokrasi. Sebab, pungutan liar akan ber­munculan lagi.

“Itu Bukan Solusi Terbaik’’
Sulistio, Pengamat Pemerintahan

“Keinginan DPR untuk menghapus reumenerasi terkait munculnya kasus penggelapan pajak sebesar Rp 25 miliar, itu bukan solusi terbaik,’’ kata pengamat pemerinta­han, Sulis­tio, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Menurutnya, kalau kebija­kan reumenerasi dibatalkan akan menimbulkan masalah ka­rena rawan mnimbulkan per­lawanan dari pegawai-pegawai yang se­lama ini sudah menik­matinya.

“Yang penting lakukan pe­ngawasan secara ketat,” kata­nya.

 Kemudian, lanjutnya,  harus merubah paradigma dari dila­yani jadi melayani, sehingga tingkat kepercayaan publik naik. Setelah itu, baru pene­ga­kan aturan, baik bagi wajib pa­jak maupun petugas.
[RM]



Baca juga: