HOME | NUSANTARA | INTERNASIONAL | POLHUKAM | BLITZ | EKBIS | OLAHRAGA | KESEHATAN | OTOMOTIF | KARTUN | E-PAPER EDISI CETAK | INDEKS

Kasus Pidana Bank Indover Mau Dialihkan Ke Perdata
Senin, 15 Maret 2010, 06:51:57 WIB


Jakarta, RMOL. IBC: Ada Gesekan Internal Di Kejaksaan

Kejagung hingga kini belum bisa memproses kasus dugaan kredit macet di Bank Indover.

Dua orang tersangka yang sudah ditetapkan belum juga dimintai pertanggungjawabannya.

Sidharta SP Soerjadi (pim­pinan Bank Indover di Ams­terdam) dan Permadi Gan­da­pradja (pimpinan perwakilan Bank Indover di Hongkong) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Kedua orang itu belum diketahui keberadaannya, tapi anehnya Kejagung tidak menetapkan keduanya DPO (Daf­tar Pencarian Orang).

Sekarang Kejagung berencana mengugat perdata kasus tersebut (baca: Untuk Menggugat Perlu Minta SKK Dulu).

Hal itu menimbulkan perta­nyaan di kalangan pemerhati hukum dan perbankan.

Pengamat ekonomi perbankan, Deni Daruri mendesak kejaksaan mencari keberadaan para ter­sangka yang sudah ditetapkan.

“Jangan hanya kredit macetnya saja yang dijadikan perhatian, para tersangka juga harus di­buru,” kata Deni.

Deni menilai kasus itu harus diungkap. Termasuk meng­ung­kap apakah ada pihak lain yang terlibat, bagaimana bank itu bisa rugi. Kalau memang ada uang ne­gara yang dirugikan mestinya itu masuk kategori pidana.

“Apakah ada uang negara atau uang BI ada di sana. Kalau ada uang BI dan digunakan berarti masuk tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada uang negara, berarti itu tindak pidana per­bankan,” ujarnya.

Sementara, Direktur Indonesia Budgeting Center (IBC), Arif Nur Alam berharap dugaan kredit macet di Bank Indover terus diusut. Termasuk menangkap tersangka yang sudah ditetapkan.

“Kinerja Kejagung mengusut kasus ini harus terus diawasi. Perlu adanya sinergi pengawasan dari Komisi Kejaksaan dan Sat­gas Mafia Pemberantasan Mafia Hukum,” katanya.

Terkait upaya perdata yang bakal dilakukan Kejagung dalam kasus ini, Arif menduga ada gesekan di internal kejaksaan. “Saya lihat ada sesuatu yang terjadi di kejaksaan sehingga kasus ini berubah ke perdata,” ungkapnya.

Kendati demikian, Arif tetap berharap kasus ini dilihat dari konteks pidana. Kalau dilakukan perdata bisa memudahkan aparat penegak hukum menjamurkan mafia-mafia peradilan. Apalagi banyak kasus-kasus yang dita­ngani kejaksaan hasilnya tidak maksimal. Kemungkinan adanya intervensi juga sangat besar.

Dia juga menyinggung me­ngapa para tersangka yang tidak juga ditangkap. Karena bisa saja tersangka melarikan diri. “Yang kita cermati jika itu masuk per­data sangat mudah kasus pi­dananya dihentikan,” terangnya.

Sekadar mengingatkan, hasil audit Badan Pemeriksa Ke­u­angan (BPK) tahun 2006 me­ne­mukan potensi kerugian yang ditimbulkan Bank Indover ke­pada induknya, yakni BI sebesar 809 juta dolar AS dan Rp 109 miliar. Ini akibat dari pinjaman tak wajar ke sejumlah debitor yang berujung pada kredit macet.

Puncak penemuan BPK ter­sebut yakni pembekuan seluruh operasi Bank Indover mulai 7 Oktober 2008 yang dilakukan bank sentral Belanda melalui putusan pengadilan. Pembekuan dilakukan setelah Indover me­ngalami kesulitan likuiditas secara beruntun.

Atas audit tersebut, pada 24 Oktober 2008, Kejagung secara resmi mengumumkan melakukan kajian kembali terhadap kasus itu atas instruksi Jaksa Agung. Ka­jian dilaksanakan dengan me­laksanakan gelar perkara ulang bersama BPK.

Hasilnya, Kejagung kesulitan melanjutkan penyidikan kasus dugaan tersebut karena terbentur pada aturan BI tentang batasan pengucuran kredit di Indover.

Sementara Jaksa Agung Hen­darman Supandji mengaku kes­u­litan menuntaskan kasus dugaan korupsi Bank Indover. Ini dika­renakan ada perbedaan hukum antara pemerintah Indonesia dengan Belanda.

“Masih terbentur masalah perbedaan hukum Belanda. Ini disebabkan karena terganjal ketentuan Pasal 5 KUHAP. Apa­bila perbuatan orang Indonesia dilakukan di luar negeri di dalam wi­layah asing kita mau terapkan hukum Indonesainya itu sulit. Tidak bisa pas gitu,”kata Hen­dar­man Supandji beberapa waktu lalu.

Mengenai tersangka, Jaksa Agung menjelaskan, dalam hal ini kejaksaan tidak melihat ter­sangkanya, tapi lebih kepada perbuatannya itu.

“Kalau nanti tersangkanya tidak bisa diajukan tentunya bisa SKPP (Surat Keputusan Peng­hentian Penyidikan). Tapi itu tidak kita lihat sekarang, nanti belakangan. Kalau memang bisa akan kita ajukan, pasti kita lihat orangnya,”ungkap Hendarman.

Namun masalah tersangka ini, lanjutnya, jika ternyata nanti orangnya tidak mampu, perbu­atannya ada tapi tidak bisa di­pertanggungjawabkan, misalnya sakit permanen, atau orangnya meninggal maka kerugiannya bisa dituntut secara perdata.

“Kita sudah melakukan kerja sama dengan duta besar Belanda waktu dia datang dan mem­permasalahkan hal ini. Harus memakai MLA (Mutual Legal Assistance). Sedangkan yang kita lihat pasal yang dipergunakan di negeri Belanda tidak ada,” ung­kapnya.

“Tersangka Nggak Dicari Sama Juga Bohong”
Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi XI DPR

Anggota Komisi XI DPR yang membidangi masalah per­bankan, Eva Kusuma Sundari mendesak kejaksaan me­nin­dak­lanjuti kasus kredit macet Bank Indover. Apalagi kasus itu telah mengakibatkan kerugian negara yang cukup banyak.

“Kami selalu minta kasus itu diselesaikan melalui dirjen. Be­gitu juga di Komisi III DPR kasus itu selalu dipertanyakan kepada Kejagung. Namun tidak ada respon positif yang dilakukan,” kata Eva.

Dengan lambannya peng­ung­kapan kasus itu, kata dia, sangat disayangkan. Apalagi tidak ada penjelasan tentang itu dan tang­gungjawab dari Kejagung kapan kasus itu diselesaikan.

“Sepengetahuan saya kasus itu juga sudah ada tersangkanya, tapi tidak pernah ditangkap. Seha­rus­nya, jika sudah ditetap­kan se­bagai tersangka harusnya dicari dong, jangan diam saja,” ungkap Eva.

“Sudah ditetapkan tersangka tapi nggak dicari, ya sama juga bohong. Jangan-jangan dibuat untuk komoditi semata saja,” tambahnya.

“Untuk Menggugat Perlu Minta SKK Dulu”
Marwan Effendy, JAM Pidsus

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Marwan Effendy hanya menja­wab singkat ketika dikon­fir­masi perihal keberadaan dua orang tersangka kasus kredit macet Bank Indover.

“Belum tahu,” kata Marwan melalui SMS yang dikirim ke Rakyat Merdeka.

Marwan juga menyatakan ada kendala dalam sistem hu­kum  dalam memproses kasus tersebut. Untuk itu, Kejagung akan mengupayakan gugatan perdata terhadap pelaku kredit macet di Bank Indover.

“Untuk menggugat mereka secara perdata perlu dimin­takan surat kuasa khusus (SKK) lebih dulu. SKK akan diminta ke menteri keuangan kalau yang disalahgunakan itu uang pe­merintah. Tapi kalau uang BI, tentu kita minta SKK dari gu­bernur BI,” Jelasnya.

Untuk lebih jelasnya, Mar­wan menyarankan agar dita­nyakan ke Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun).

Sayangnya ketika dikon­firmasi perihal rencana gugatan perdata kasus kredit macet Bank Indover JAM Datun Edwin P Situmorang tidak tahu. “Belum tahu jika ada keterangan tentang itu,” jawab Edwin singkat yang dihubungi Rakyat Merdeka.

Sebelumnya, Marwan menu­turkan, pihaknya kesulitan menuntaskan kasus Bank Indo­ver. Alasannya, ada perbedaan hukum antara pemerintah In­donesia dengan Belanda.

Marwan juga mengaku dua tersangka Bank Indover yang sudah ditetapkan belum dike­tahui keberadaannya.”Tapi mereka belum dinyatakan bu­ron,” ucapnya.

“Apa Syarat Formil Maupun Materil Sudah Dipenuhi”
M Ali Zaidan, Anggota Komisi Kejaksaan

Anggota Komisi Kejak­saan, M Ali Zaidan mendesak kejak­saan menuntasan pe­ngusutan para tersangka yang sudah di­tetapkan dalam kasus dugaan kredit macet di Bank Indover.

Ali mengakui, kendala uta­ma yang krusial menuntaskan kasus itu menyangkut ke­daulatan negara dan yuri­di­k­sinya. Sebab, kasus itu terjadi di luar negeri. Namun hal itu bisa diterobos dengan MoU

Terkait rencana Kejagung yang bakal menggugat perdata kasus itu, Ali balik bertanya. “Apakah persyaratan formil maupun materiil sudah dipe­nuhi. Salah satunya me­nyang­kut pihak-pihak yang akan duduk baik sebagai penggugat atau tergugat,”ungkapnya.

Meski begitu, Kejagung harus menjelaskan kepada publik sejauhmana usaha yang telah dilakukan selama ini terkait penanganan kasus Bank Indover. Jika belum menun­jukan perkembangan sewa­jarnya Kejagung transparan, ini untuk menunjukan adanya konsistensi yang tinggi dari penegak hukum.

“Kenapa Dibiarkan Rugi”

Gayus Lumbuun, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun masih ber­harap kejaksaan berupaya menindaklanjuti dugaan ke­rugian negara yang diakibatkan kredit macet Bank Indover.

“Kejaksaan harus cepat me­nyikapi kerugian yang diaki­batkan Bank itu. Ini penting supaya jelas tergambar berapa banyak uang rakyat yang di­bailout swasta,” kata Gayus.

Dalam hal ini, menurut Ga­yus, BI harusnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan Bank Indover. Jika dilihat, kasus Bank Indover ini sangat mirip dengan Bank Century.

“Bank Century itu meru­pakan bank swasta, kenapa dibailout. Kenapa Bank In­dover, uang rakyat dan uang negara dibiarkan mati dengan kerugian yang sangat be­sar,” jelasnya.
[RM]



Baca juga: