HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Jumat, 30/07/10, 19:03
POLISI TABRAK LARI
Mabes Polri: Tabrak Lari karena Panik
Jumat, 30/07/10, 18:50
BOM TABUNG GAS
JK: Jangan Salahkan Konversinya
Jumat, 30/07/10, 18:26
Demokrat: Ibas Bolos karena Tugas Partai
Jumat, 30/07/10, 18:22
REKENING GENDUT POLRI
Polri Tantang Denny Indrayana
Jumat, 30/07/10, 18:14
Tak Diakomodir Badrul Kamal, Arus Bawah Demokrat Hengkang ke Kubu Yuyun
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Jusuf Kalla, Ogah Terjun Ke Politik Pemilu 2014 Lebih Penting Mengurusi Sosial
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Festival Indonesia 2010 Digelar Di Kota Plzen, Ceko
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

JK: Sri Mulyani Harus Tahu Diri, DPR Mesti Pahami Rakyat
Jumat, 12 Maret 2010, 18:56:24 WIB

Laporan: Zul Hidayat Siregar

Jakarta, RMOL. Pemerintah dan DPR harus mampu mengedepankan penegakan hukum Bank Century dan kepentingan rakyat secara bersamaan.

Demikian ditegaskan bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi rencana pemboikotan sebagaian fraksi terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembahasan APBN 2010 di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, petang ini (Jumat, 12/3).

JK, demikian ia akrab disapa, mengakui bahwa alasan pemboikotan sebagian fraksi tersebut betul. Namun, dia meminta, alasan tersebut tidak menyebabkan
kepentingan masyarakat secara keseluruhan menjadi terganggu.

“Jadi dua-duanya, katakanlah, orang yang disebut namanya harus memahami posisinya. DPR juga harus pahami kepentingan rakyat. Tinggal kita timbanglah. Mana yang lebih penting,” ungkap JK.

“Tetapi yang lebih penting jangan kita mengalahi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bahwa DPR mengambil sikap itu penting juga. Ya mungkin diaturlah sebagaimana yang baik,” tambah JK yang mengaku baru pulang dari Padang ini.  [zul]



Baca juga:


Ada 1 komentar tentang berita ini :

Yang kadang rancu adalah terminolgy 'kepentingan-rakyat'
Sabtu, 13 Maret 2010, 08:15:37 WIB
Komentator: jocky
Yang selalu menjadi persoalan di negeri ini adalah kalimat 'demi kepentingan rakyat' yang sering dikemukakan oleh Lembaga DPR kita - walaupun DPR merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat - yang sering kali kalimat 'demi-rakyat' hanya digunakan untuk menutupi kepentingan golongan/partai-nya saja yang bertujuan mendaptkan legitimasi kepentingannya dg 'berlindung' demi kepentingan rakyat.

Padahal setelah dilihat implementasinya di masyarakat, kepentingan rakyat yang tadinya dipakai oleh para 'politisi buruk rupa' itu jauh dari kenyataannya dan ternyata hanya dipakai untuk 'politik-traksaksional' atas kasus-kasus yang dibarter di Gedung Senayan tsb.

Saran Pak JK bagus dan arief jika saran tsb benar-benar tulus dikemukakannya dan benar-benar tulus di-implementasikan oleh para politisi di DPR kita.

Fenemona saat itu telah terjadi banyak DIS-TRUST (KETIDAK-PERCAYAAN) ke para politisi dan pejabat negeri ini oleh masyarakat kita.

Jadi gimana dong...?

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.

 
 


Sekjen Kemenkumham Diperiksa Pekan Depan
Digaji Puluhan Juta, DPR Masih Suka Bolos Sidang