|
 |
|
|
 |
|
Jumat, 30/07/10, 19:03 POLISI TABRAK LARI Mabes Polri: Tabrak Lari karena Panik |
|
Jumat, 30/07/10, 18:50 BOM TABUNG GAS JK: Jangan Salahkan Konversinya |
|
Jumat, 30/07/10, 18:26 Demokrat: Ibas Bolos karena Tugas Partai |
|
Jumat, 30/07/10, 18:22 REKENING GENDUT POLRI Polri Tantang Denny Indrayana |
|
Jumat, 30/07/10, 18:14 Tak Diakomodir Badrul Kamal, Arus Bawah Demokrat Hengkang ke Kubu Yuyun |
|
 |
|
|
|
|
|
JK: Sri Mulyani Harus Tahu Diri, DPR Mesti Pahami Rakyat
Jumat, 12 Maret 2010, 18:56:24 WIB
Laporan: Zul Hidayat SiregarJakarta, RMOL. Pemerintah dan DPR harus mampu mengedepankan penegakan hukum Bank Century dan kepentingan rakyat secara bersamaan.
Demikian ditegaskan bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi rencana pemboikotan sebagaian fraksi terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembahasan APBN 2010 di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, petang ini (Jumat, 12/3).
JK, demikian ia akrab disapa, mengakui bahwa alasan pemboikotan sebagian fraksi tersebut betul. Namun, dia meminta, alasan tersebut tidak menyebabkan
kepentingan masyarakat secara keseluruhan menjadi terganggu.
“Jadi dua-duanya, katakanlah, orang yang disebut namanya harus memahami posisinya. DPR juga harus pahami kepentingan rakyat. Tinggal kita timbanglah. Mana yang lebih penting,” ungkap JK.
“Tetapi yang lebih penting jangan kita mengalahi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bahwa DPR mengambil sikap itu penting juga. Ya mungkin diaturlah sebagaimana yang baik,” tambah JK yang mengaku baru pulang dari Padang ini. [zul]Baca juga: Ada 1 komentar tentang berita ini :
Yang kadang rancu adalah terminolgy 'kepentingan-rakyat' Sabtu, 13 Maret 2010, 08:15:37 WIB Komentator: jocky | Yang selalu menjadi persoalan di negeri ini adalah kalimat 'demi kepentingan rakyat' yang sering dikemukakan oleh Lembaga DPR kita - walaupun DPR merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat - yang sering kali kalimat 'demi-rakyat' hanya digunakan untuk menutupi kepentingan golongan/partai-nya saja yang bertujuan mendaptkan legitimasi kepentingannya dg 'berlindung' demi kepentingan rakyat.
Padahal setelah dilihat implementasinya di masyarakat, kepentingan rakyat yang tadinya dipakai oleh para 'politisi buruk rupa' itu jauh dari kenyataannya dan ternyata hanya dipakai untuk 'politik-traksaksional' atas kasus-kasus yang dibarter di Gedung Senayan tsb.
Saran Pak JK bagus dan arief jika saran tsb benar-benar tulus dikemukakannya dan benar-benar tulus di-implementasikan oleh para politisi di DPR kita.
Fenemona saat itu telah terjadi banyak DIS-TRUST (KETIDAK-PERCAYAAN) ke para politisi dan pejabat negeri ini oleh masyarakat kita.
Jadi gimana dong...? |
Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.
|
|
|
|
|
|