|
 |
|
|
 |
|
Sabtu, 31/07/10, 21:31 AKSI PONG Masuk G-20, Tapi Masih Ada yang Makan Nasi Aking |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:46 Patrialis Ogah Kirim Hasil Kerja PPATK ke Lumpur |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:35 Yusril Tak Mau Jadi Korban Peradilan Sesat |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:24 BOM TABUNG GAS Menteri Sosial Baru Bisa Bantu 10 Orang |
|
Sabtu, 31/07/10, 19:23 AKSI PONG Tetangga DPR Juga Korban Ketidakadilan |
|
 |
|
|
|
|
|
Pemerintah Australia Harus Perhatikan Nasib Nelayan Indonesia Timur
Kamis, 11 Maret 2010, 15:48:29 WIB
Laporan: Taufik Damas Jakarta, RMOL. Pemerintah Australia harus memperhatikan nasib rakyat Indonesia di kawasan Timur, terutama yang berpofesi petani rumput laut dan nelayan di Timor Barat, yaitu di perairan Rote Ndao dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Usaha nelayan di wilaiayah tersebut terancam gulung tikar karena pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh meledaknya ladang minyak Montara di dekat gugusan Pulau Pasir (ashmore reef) yang menjadi pusat pencarian ikan dan biota laut lainnya oleh nelayan tradisional Indonesia. Ladang minyak Montara dikelola oleh PTTEP Australasia, perusahaan minyak asal Thailand.
Akibatnya, muntahan ratusan ribu liter minyak mentah perhari itu mencemari perairan Laut Timor dan lingkungan di sekitarnya, serta mengancam seluruh habitat yang berada di kawasan tersebut. Bahkan ada informasi yang menyebutkan bahwa meledaknya ladang minyak Montara juga mengakibatkan luapan lumpur panas, yang fenomenanya mirip dengan kebocoran gas Lapindo (mud vulcano).
Berkaitan dengan hal tersebut, Jaringan Epistoholik Jakarta (JEJAK) mendukung upaya LSM lingkungan hidup BIRU Voice yang dipimpin oleh Suryo Susilo melakukan aksi demo kepada Pemerintah Australia di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan menuntut Pemerintah Asutralia untuk mengambil tanggungjawab dalam musibah yang mencemari wilayah Indonesia tersebut.
BIRU Voice menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, pemerintah Australia harus lebih serius dalam penanganan dampak perusakan lingkungan di celah Timor akibat kebocoran ladang minyak Montara yang merusak biota laut hingga ke wilayah Indonesia. Kedua, pemerintah Australia harus lebih manusiawi dalam menangani para nelayan NTT yang akibat pencemaran terpaksa melaut dan memasuki wilayah Australia. Ketiga, PTPEP Australasia harus memberikan ganti rugi yang sepadan kepada nelayan dan petani rumput laut yang terkena dampak langsung akibat pencemaran di perairan Timor, serta melakukan perbaikan lingkungan yang terkena dampak pencemaran akibat kebocoran ladang minyak Montara.
BIRU Voice juga berharap kunjungan Presiden SBY ke Asutralia memberikan kontribusi yang baik bagi petani dan nelayan di Indonesia Timur. Persoalan ini seharusnya menjadi agenda yang dibicarakan oleh kedua pemerintahan. [fik]Baca juga: Tidak ada komentar tentang berita ini.
Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.
|
|
|
|
|
|