HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Jumat, 12/03/10, 20:47
GEGER PAMULANG
Warga Gang Asem Diresahkan Helikopter Polisi
Jumat, 12/03/10, 19:16
JK: Masyarakat Butuh Kearifan SBY
Jumat, 12/03/10, 18:58
Andi Rahmat: Ongkos Politik Menyatakan Pendapat Sangat Mahal
Jumat, 12/03/10, 18:56
JK: Sri Mulyani Harus Tahu Diri, DPR Mesti Pahami Rakyat
Jumat, 12/03/10, 18:45
Keluarkan Pernyataan Menyinggung, Polda Lampung Diprotes Kontras
Setelah Pansus Centurygate menyelesaikan tugasnya, siapa yang harus angkat kaki?
Presiden SBY
Wapres Boediono
Menkeu Sri Mulyani
Pihak lain
Tidak tahu
  Polling Yang Lalu
  Chairuman Harahap, Merasa Tidak Bersalah, Padahal Lakukan Kesalahan
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Sambut Perbankan Syariah di Rusia, BMI Mulai Berikan Pelatihan
  Dukung Anti Korupsi, Rakyat Merdeka Online Hitamkan Diri

CENTURYGATE
Dekan FE UI: Soal Century, SBY Harus Berani Jelaskan ke Publik

Selasa, 09 Februari 2010, 14:56:26 WIB

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

Jakarta, RMOL. Kasus bailout Bank Century harus menjadi pelajaran berharga bagi pengambil kebijakan untuk transparansi dalam mengambil setiap kebijakan publik.

"Harusnya Presiden SBY menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan bailout. Yang kita soroti adalah akuntabilitas pengambilan kebijakan tersebut. Saya harap kasus Century cepat selesai dan kita bisa fokus pada aspek lain. Saya melihat beberapa menteri yang terpilih lebih mementingkan promosi diri ketimbang menjelaskan kepada publik kenapa, untuk apa, atas dasar apa kebijakan dasar itu diambil," kata Dekan Fakultas Ekomomi Universitas Indonesia Firmanzah dalam diskusi di FX Plaza Senayan, Jakarta, siang ini (Selasa, 9/2).

Dia menjelaskan, sebenarnya kebijakan CAFTA jauh lebih sistemik dari skandal Bank Century. Tetapi masyarakat, katanya, kurang tahu karena sosialisasinya sangat minim.

"Akuntabilitas dan tranparansi pengambilan kebijakan harus dibangun di Indonesia. Kita tidak pernah serius dalam penanganan kasus korupsi," tuturnya.

Menurutnya, persoalan akuntabilitas dan transparansi kepada publik terhadap kebijakan yang diambil akan menjadi persoalan di kemudian hari. Dia mendesak pemerintah harus mulai menjelaskan ke masyarakat kebijakan yang telah dan akan diambil.

Pada bagian lain, dia juga menjelaskan hukum di Indonesia tidak disinsentif terhadap kasus korupsi. Dia mencontohkan, Robert Tantular yang hanya dihukum 5 tahun penjara. Hal ini, terangnya, tidak sesuai dengan jumlah uang yang diambilnya.

"Ini malah membuat semakin banyak calon koruptor baru," demikin kata Firmanzah. [zul]



Baca juga:


Ada 2 komentar tentang berita ini :

Nggak ada nyali
Selasa, 09 Februari 2010, 15:45:18 WIB
Komentator: aan so
Si bu ya kagak bakalan berani
yakin! tar paling braninya cuma kumplein..ngeluh en Curhat , malu kita sebagai rakyat.

Saat ini banyak orang seakan-akan paling jago jadi presiden.
Selasa, 09 Februari 2010, 15:18:54 WIB
Komentator: koko
Para pengamat politik pada ngajarin presiden, yang harus berbuat inilah...itulah....

Para Ketua Lsm-Lsm, Koordinator Demo-Mahasiswa, Pengamat Ekonomi, Kwik Kian Gie, Fadjroel Rahman, Adi Massardi, Boni Hargens, Politikus DPR maupun politikus luar-pagar...semuanya juga pada ngajarin presiden SBY harus begini...begitu.

Kesannya mereka semuanya sok-jago menjadi Presiden Republik ini. Padahal saat pemilu mereka tidak ada yang berani mencalonkan diri jadi Capres dalam pemilu atau mencalonkan menjadi Pimpinan Daerah : Gubernur atau Walikota atau Bupati.

NOL dalam karya-nyata...besar diomongan doang.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.

 
 


Carrefour Bukan Pesaing Pasar Tradisional
Bazar Rakyat Carrefour, Sinergi Pemerintah dan Swasta
Untuk Kembangkan UKM, Carrefour Membuat Bazar Rakyat
Kantornya Jokir Kesandung Kasus Proyek Perkotaan
Raja Melayu Mana yang Kini Sebanding dengan Raja Eropah

Setneg Harus Jadi Contoh Lakukan Reformasi Birokrasi