HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Sabtu, 31/07/10, 21:31
AKSI PONG
Masuk G-20, Tapi Masih Ada yang Makan Nasi Aking
Sabtu, 31/07/10, 19:46
Patrialis Ogah Kirim Hasil Kerja PPATK ke Lumpur
Sabtu, 31/07/10, 19:35
Yusril Tak Mau Jadi Korban Peradilan Sesat
Sabtu, 31/07/10, 19:24
BOM TABUNG GAS
Menteri Sosial Baru Bisa Bantu 10 Orang
Sabtu, 31/07/10, 19:23
AKSI PONG
Tetangga DPR Juga Korban Ketidakadilan
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Edward Aritonang, Kalau Kasusnya Belum Tuntas, Kami Minta Maaf
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Hungaria Apresiasi Kerjasama di Bidang Sastra
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

CENTURYGATE
Dekan FE UI: Soal Century, SBY Harus Berani Jelaskan ke Publik

Selasa, 09 Februari 2010, 14:56:26 WIB

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

Jakarta, RMOL. Kasus bailout Bank Century harus menjadi pelajaran berharga bagi pengambil kebijakan untuk transparansi dalam mengambil setiap kebijakan publik.

"Harusnya Presiden SBY menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan bailout. Yang kita soroti adalah akuntabilitas pengambilan kebijakan tersebut. Saya harap kasus Century cepat selesai dan kita bisa fokus pada aspek lain. Saya melihat beberapa menteri yang terpilih lebih mementingkan promosi diri ketimbang menjelaskan kepada publik kenapa, untuk apa, atas dasar apa kebijakan dasar itu diambil," kata Dekan Fakultas Ekomomi Universitas Indonesia Firmanzah dalam diskusi di FX Plaza Senayan, Jakarta, siang ini (Selasa, 9/2).

Dia menjelaskan, sebenarnya kebijakan CAFTA jauh lebih sistemik dari skandal Bank Century. Tetapi masyarakat, katanya, kurang tahu karena sosialisasinya sangat minim.

"Akuntabilitas dan tranparansi pengambilan kebijakan harus dibangun di Indonesia. Kita tidak pernah serius dalam penanganan kasus korupsi," tuturnya.

Menurutnya, persoalan akuntabilitas dan transparansi kepada publik terhadap kebijakan yang diambil akan menjadi persoalan di kemudian hari. Dia mendesak pemerintah harus mulai menjelaskan ke masyarakat kebijakan yang telah dan akan diambil.

Pada bagian lain, dia juga menjelaskan hukum di Indonesia tidak disinsentif terhadap kasus korupsi. Dia mencontohkan, Robert Tantular yang hanya dihukum 5 tahun penjara. Hal ini, terangnya, tidak sesuai dengan jumlah uang yang diambilnya.

"Ini malah membuat semakin banyak calon koruptor baru," demikin kata Firmanzah. [zul]



Baca juga:


Ada 2 komentar tentang berita ini :

Nggak ada nyali
Selasa, 09 Februari 2010, 15:45:18 WIB
Komentator: aan so
Si bu ya kagak bakalan berani
yakin! tar paling braninya cuma kumplein..ngeluh en Curhat , malu kita sebagai rakyat.

Saat ini banyak orang seakan-akan paling jago jadi presiden.
Selasa, 09 Februari 2010, 15:18:54 WIB
Komentator: koko
Para pengamat politik pada ngajarin presiden, yang harus berbuat inilah...itulah....

Para Ketua Lsm-Lsm, Koordinator Demo-Mahasiswa, Pengamat Ekonomi, Kwik Kian Gie, Fadjroel Rahman, Adi Massardi, Boni Hargens, Politikus DPR maupun politikus luar-pagar...semuanya juga pada ngajarin presiden SBY harus begini...begitu.

Kesannya mereka semuanya sok-jago menjadi Presiden Republik ini. Padahal saat pemilu mereka tidak ada yang berani mencalonkan diri jadi Capres dalam pemilu atau mencalonkan menjadi Pimpinan Daerah : Gubernur atau Walikota atau Bupati.

NOL dalam karya-nyata...besar diomongan doang.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.

 
 


Tujuh Bulan, KPK Cuma Sidik 21 Kasus Korupsi
Konfik Antarumat Agama Semakin Meningkat