HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Sabtu, 31/07/10, 21:31
AKSI PONG
Masuk G-20, Tapi Masih Ada yang Makan Nasi Aking
Sabtu, 31/07/10, 19:46
Patrialis Ogah Kirim Hasil Kerja PPATK ke Lumpur
Sabtu, 31/07/10, 19:35
Yusril Tak Mau Jadi Korban Peradilan Sesat
Sabtu, 31/07/10, 19:24
BOM TABUNG GAS
Menteri Sosial Baru Bisa Bantu 10 Orang
Sabtu, 31/07/10, 19:23
AKSI PONG
Tetangga DPR Juga Korban Ketidakadilan
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Edward Aritonang, Kalau Kasusnya Belum Tuntas, Kami Minta Maaf
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Hungaria Apresiasi Kerjasama di Bidang Sastra
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

CENTURYGATE
Pansus Konsisten, Boediono-Ani dalam Bahaya

Selasa, 09 Februari 2010, 14:55:58 WIB

Laporan: Widya Victoria

Jakarta, RMOL. Komposisi peta kekuatan di dalam Pansus Skandal Century telah berubah. Hingga saat ini, 7 fraksi dalam Pansus menolak bailout dan 2 fraksi mendukung bailout.

Namun, menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang, komposisi itu masih mungkin berubah pada rapat paripurna yang akan menghasilkan keputusan final. Apalagi fraksi-fraksi ini tidak berdiri sendiri dan dapat dipengaruhi oleh dinamika di luar Pansus.

"Finalnya pada 15 Februari nanti," ujar Sebastian.

Dalam pandangan Sebastian, jika 7 fraksi konsisten, maka Sri Mulyani dan Boediono tidak mungkin bebas dari jeratan tindak pidana korupsi dan perbankan. Kecuali ada perubahan.

Soal tanggung jawab politik, Sebastian menyatakan ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada Sri Mulyani dan Boediono. Pertama, mengundurkan diri karena telah tebukti secara hukum dan politik di DPR.

Kedua, apabila terbukti secara pidana korupsi dan perbankan, maka akan berkonsekwensi terhadap jabatan mereka. Dan, otomatis harus lepas. Artinya DPR mendorong KPK untuk memproses kasus Skandal Century. Jika diambil menjadi proses politik, maka prosesnya akan sangat panjang. [fik]



Baca juga:


Ada 2 komentar tentang berita ini :

Tetap lanjutkan
Selasa, 09 Februari 2010, 15:39:52 WIB
Komentator: aan so
untuk para pansus salut lah, jgn tergiur hanya gara2 uang... tetap lanjutkan..hidup pansus. usut tuntas
penjahat century.

Lorong DPR sebatas politis
Selasa, 09 Februari 2010, 15:19:01 WIB
Komentator: erlangga
Semua orang sudah tahu itu..
Tapi yang repot DPR se akan2 bernafsu ingin mempidanakan Budiono dan Srimulyani, ya mentah.
Maka untuk tidak mengulang2 yang satu ini (TIPIKOR) serahkan ke KPK, pasti mantap. Punya pengalaman yang diakui.
ngarepin penyelesaian secara menyeluruh (komprehensif)dari kerja PANSUS sampe botak ngggak kelar2. Ih amit2 bacot ngumbar nggak karuan.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.

 
 


Tujuh Bulan, KPK Cuma Sidik 21 Kasus Korupsi
Konfik Antarumat Agama Semakin Meningkat