Produksi Pupuk Meningkat Harganya Tetap Selangit
Selasa, 09 Februari 2010, 07:17:37 WIB


Jakarta, RMOL. Presiden SBY memberikan empat tugas penting yang menjadi program 100 hari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Keempat tugas penting itu (baca tabel), menurut Menteri Perindustrian  MS Hidayat,  su­dah dijalankan 100 persen (leng­kapnya baca berita: Capaiannya 100 Persen).

Berdasarkan sejumlah penga­mat ekonomi, pelaksana industri, dan anggota DPR bahwa Kemen­terian ini memang sukses men­jalankan program 100 hari, teru­tama meningkatkan produksi pupuk dan gula.

Cuma sangat disayangkan har­ga pupuk tetap selangit, sehingga banyak petani padi beralih me­nanam kelapa sawit gara-gara lebih menguntungkan. 

Namun di mata pengamat eko­nomi dari Universitas Indonesia (UI), Firmanzah, Kemenperin dalam kinerja 112 hari ini sudah cukup maksimal. Sebab, berhasil melakukan perbaikan pada sektor perindustrian.

’’Saya kira kinerjanya sudah oke dalam melaksanakan pro­gram 100 hari,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Dekan termuda Fa­kultas Ekonomi UI itu, dalam 100 hari ini,  MS Hidayat berhasil menyusun blueprint tata ruang industri dan perbaikan in­fra­struktur.

 Ini berarti, lanjutnya,  MS Hidayat bisa menyelesaikan kon­trak kerjanya dengan Presiden SBY terkait bidang perindustrian, yaitu dengan melakukan revita­lisasi industri gula dan pupuk dan mengembangkan klaster industri berbasis pertanian dan oleo­che­mical serta pengembangan klas­ter industri berbasis migas dan konsendat

“Yang perlu menjadi per­ha­tian Kemenperin adalah bagai­mana meningkatkan produk turunan dari gula itu sendiri. Sebab, ba­nyak produk turunan dari gula untuk dikembangkan,” katanya.

Dikatakan, yang menjadi ken­dala bagi Kemenperin menjalan­kan programnya, karena Kemen­terian ini tidak dapat berjalan sendiri.

“Kemenperin harus melaku­kan koordinasi dengan Kemen­te­rian lainnya. Misalnya, dengan Ke­men­terian Pertanian dan Ke­men­terian ESDM untuk me­ning­katkan produksi pupuk,” pa­parnya.

“Kementerian ini juga harus kerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk sektor riil, dan alokasi stimulus fiskal. Kemu­dian kerja sama dengan Kemen­terian Perdagangan,” tam­bah­nya.

Ke depan, lanjutnya, kemen­terian ini menyiapkan dua agenda penting untuk meningkatkan sektor perindustrian.  Pertama, menyiapkan dan meningkatkan kinerja sektor industri agar dapat bersaing dalam perdagangan bebas dengan China.

Kedua, meningkatkan pola kemitraan antara perusahaan be­sar dan kecil. Misalnya, Kemen­terian BUMN bekerja sama dan menjadi akselator dengan in­dustri daerah,” tandasnya.

‘’Capaiannya 100 Persen’’
MS Hidayat, Menteri Perindustrian

Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat mengatakan, pihaknya sudah berhasil me­nye­lesaikan 100 persen program kerja 100 hari.

‘’Capaiannya 100 persen dari semua program itu,’’ katanya kepada wartawan, di kantornya, Jakarta, kemarin.

Ukuran keberhasilan itu, lan­jutnya, dapat dilihat dari selesai­nya tugas yang diamanatkan Presiden kepadanya. Pertama, pe­nyiapan rencana aksi revita­lisasi industri pupuk dan gula. Kedua, menyiapkan konsep pengembangan klaster industri berbasis hasil pertanian dan oleochemical.

Ketiga, penyiapan konsep pengembangan klaster industri berbasis migas dan kondesat.

Keempat, berhasil menyusun Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2010-2014.

Dikatakan, total anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi industri pupuk dan gula selama lima tahun adalah sebesar  Rp 70,6 triliun, dengan rincian untuk indutri pupuk Rp 47,1 triliun, sementara industri gula Rp 23, 5 triliun.  

‘’Alasan Kemenperin fokus pada revitalisasi industri pupuk dan gula, karena pupuk meru­pakan sarana produksi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan kebutuhan akan pupuk terus mengalami peningkatan,’’ paparnya.

“Namun pabrik pupuk yang ada sudah tua dan kurang efisien, sehingga kapasitas pabrik yang ada sekarang tidak mampu me­menuhi kebutuhan pupuk ke depan,” tambahnya.

Hidayat mengungkapkan, demi terlaksananya revitalisasi  indus­tri pupuk segera diterbitkan In­truksi Presiden, seperti yang di­pu­tuskan pada Rakortas di Ke­menperin, 28 Januari 2010.

Langkah konkritnya, kata dia, penyertaan modal negara kepada BUMN  pupuk, subsidi bunga pinja­man, restrukturisasi enam pabrik urea baru, membangun empat pabrik pupuk urea, mem­fasilitasi restrukturisasi lima pa­brik pupuk dan pengamanan pasokan gas bumi.

Soal revitalisasi industri gula, kata Hidayat, didasarkan pada fakta bahwa gula merupakan sa­lah satu komoditi penting dalam perekonomian nasional karena dibutuhkan masyarakat dan industri makanan dan minuman.

“Kebutuhan gula terus mening­kat, namun, belum bisa diimbangi kemampuan produksi dalam negeri. Bahkan bahan baku in­dus­tri gula yaitu gula kristal men­tah masih diimpor seluruhnya,” jelasnya.

Untuk meningkatkan swasem­bada  gula nasional  2014, pihak­nya sudah menyusun revitalisasi industri gula yang sudah ada, baik pabrik gula milik BUMN mau­pun swasta dan membangun pabrik gula baru.

“Diharapkan pada 2014 pro­duksi gula mencapai 5,7 ton. dan rencana itu tertuang dalam Pera­turan Menperin Nomor 12 tahun 2010,” katanya.

Hidayat juga menjelaskan, Kemenperin berhasil menca­nang­kan program klaster berbasis pertanian dan olechemical, dan ini sudah belangsung di beberapa daerah.

“Program kongkretnya adalah dengan memberikan intensif dan disinsetif untuk memfasilitasi penbentukan kawasan industri CPO dan mendorong ekspor minyak sawit mentah hanya 50 persen pada 2015 dan menjadi 30 persen pada 2020 dari dalam negeri tercapai,” paparnya.

’’Perbaiki Tata Ruang Industri’’
Sofyan Wanandi, Ketua Apindo

Ketua Asosiasi Pengusaha In­do­nesia (Apindo), Sofyan Wa­nandi mengatakan, Kemenperin di bawah komando MS Hidayat hendakya fokus pada pertahanan sektor industri dan peningkatan investasi.

’’Barang mentah yang dibutuh­kan sektor industri hendaknya dapat dibuat di dalam negeri, sehingga cost yang dikeluarkan industri bisa ditekan,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Ja-karta, kemarin.

“Sekarang ini bahan mentah masih banyak berasal dari luar negeri,” tambahnya.

Sofyan menilai, dalam 112 hari ini Kemenperin melakukan revitalisasi pabrik untuk menjaga dari proses deindustrialisasi. Mi-salnya, mengganti mesin tekstil, sehingga bisa meningkatkan produksinya.

“Program 100 hari tidak bisa di­jadikan dasar penilaian keber-ha­silan. Sebab, dengan waktu yang pendek itu hanya habis mem­buat program dan rencana saja,” ujar­nya.

Dikatakan, yang perlu diper­hati­kan Kemenperin adalah ba­gaimana mengim­plementasi­kan dan melaksanakan semua pro­gram yang sudah dibuatnya, se­hingga dapat berjalan dengan optimal.

“MS Hidayat harus bisa mem­perbaiki infrastruktur dan mem­perbaiki tata ruang industri,” tan­dasnya.

’’Perlu Terobosan Jitu’’
Aviliani, Pengamat Ekonomi Dari Indef

Kinerja Kemenperin dalam 112 hari dinilai belum sempurna dalam memberikan intensif dan perbaikan tata ruang industri.

Pendapat ini dikemukakan pengamat ekonomi dari Insti­tute for Development of Econo­mic and Finance (Indef), Avilia­ni, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Program 100 hari Kemen­perin bukanlah program baru, melainkan program lanjutan dari  sebelumnya. Makanya te­ro­­bosan jitu,” katanya.

Menurutnya, Kemenperin harus konsisten dalam melak­sanakan klaster industri yang menjadi salah satu program kerja 100 harinya.

“Sekarang banyak petani dae­rah yang beralih menanam ke­lapa sawit, karena dinilai harga CPO sangat tinggi, sehingga lebih menguntungkan. Sebab, kalau menanam padi  perlu bia­ya besar karena harga pupuknya tetap selangit. Itu yang sering dikeluhkan petani,” katanya.

Alhasil, tidak aneh jika ba-nyak lahan pertanian pangan yang berubah menjadi perkebu­nan kelapa sawit.

“Ini yang hendaknya diatur peme­rintah. Harus ada penga­turan tata ruang,” tegasnya.

Dikatakan, dalam 112 hari ini, Kemenperin jangan hanya fokus revitalisasi industri pupuk dan gula saja, namun juga harus memperbaiki pendistribusian­nya. “Sekarang ini pemerintah belum melakukan perbaikan terhadap pendistribusian, se­hingga harganya mahal sampai ke rakyat,” katanya.

‘’Ada Optimisme Perbaikan Kok...’’
Djimanto, Pemerhati Ekonomi

Kemenperin  sudah bekerja secara maksimal dalam mewu­judkan program kerja 100 hari.

‘’Arahnya sudah tepat dalam meningkatkan produksi indus­tri. Ada optimisme perbaikan kok ke depan,’’ ujar pemerhati eko­no­mi, Djimanto, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Misalnya saja, lanjutnya, pe­ningkatan produksi pupuk di Pe­tro­kimia. Begitu juga di bi­dang lain­nya, semuanya ada pe­­ning­katan.

‘’Jadi, kinerja Kemenperin sudah  baguslah,” ujarnya.

Dikatakan, dari program ter­se­but diharapkan bisa mene­lor­kan industri hilir. 

“Dengan program tersebut akan mendapatkan proses in­dustri yang lebih tinggi lagi,” tutur pengurus Apindo itu.

Namun sayang, lanjutnya, pro­gram revitalisasi pupuk ti­dak dibarengi dengan keber­hasilan program revitalisasi gula.

‘’Itu yang perlu ditingkat­kan,’’ ujarnya.

’’Berada Di Jalur Yang Sudah Pas’’
Natsir Mansyur, Ketua Apegti

Kemenperin dalam 112 hari ini sudah melakukan revitalisasi industri pupuk dan gula. Ini ber­arti sesuai dengan yang ditar­getkan dalam program 100 hari.

’’Saya kira berada di jalur yang sudah pas. Sebab, dapat me­ningkatkan kapasitas pro­duksi gula,’’ ujar  Ketua Asosia­si Pe­ng­u­saha Gula dan Terigu Indo­nesia (Apegti), Natsir Man­syur, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Diungkapkan, program revi­talisasi pabrik gula sudah tepat untuk jangka pendek, namun untuk jangka panjang harus dibuat pabrik gula agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dikatakan, persoalan yang dihadapi perusahaan gula ada­lah masalah produksi, perda­gangan dan distribusi.

’’Kemenperin tidak bisa ber­jalan sendiri, tapi harus bekerja sama dengan kementerian lain. Wilayahnya hanya pada pro­duk­si saja, sementara yang lain­nya ada di bawah Kemen­terian Perdagangan,” paparnya.

Menurutnya, dalam pen­dis­tri­busian dan perdagangan gula, pemerintah yang diwakili Ke­menterian Perdagangan dinilai tidak konsisten karena banyak mengeluarkan kebijakan kage­tan yang bisa merusak industri gula.

“Jangan sampai Kemenperin berusaha menaikkan produksi gula, namun Kementerian Per­dagangan malah membuka im­por seluas-luasnya. Ini juga akan mengurangi investasi ka­rena  kebijakan sering kagetan,” tuturnya.

’’Hasilnya Lumayan Deh...’’
Mahfudz Abdurrahman, Anggota Komisi VI DPR

Kinerja Kementerian Perin­dus­trian (Kemenperin) dinilai sudah lumayan. Sebab, bisa melaksanakan 100 persen dari program kerja 100 harinya.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR, Mahfudz Ab­durrahman, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin

’’Porgram itu sudah dilaksa­nakan. Jadi, hasilnya lumayan deh,’’ katanya.

Menurut politisi PKS itu, pro­gram kerja Kemenperin dalam 100 hari adalah melakukan re­vita­lisasi industri pupuk dan gula, serta meningkatkan kapa­sitasnya.

“Untuk meningkatkan kapa­sitas pupuk, Kemenperin harus melakukan memorandum of un­derstanding (MoU) dengan Ke­menterian Pertanian,” ujarnya.

Mahfudz memprediksi  pro­gram Kemenperin bakal meng­a­lami sedikit gangguan. Ini di­pengaruhi perjanjian per­da­gang­an bebas Asean-China (CAFTA).  “Itu CAFTA bakal mengancam industri lokal se­perti usaha kecil menengah (UKM),” ucapnya.

Dikatakan, sebenarnya CAFTA membuka peluang ter­jadinya volume transaksi per­dagangan, namun perindustrian dalam negeri belum mampu bersaing.

“Kemenperin dan Kemen­te­rian Perdagangan harus kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

’’Untuk meningkatkan sektor industri, Kemenperin harus me­ningkatkan infrastruktur, dan mengurangi suku bunga ser­ta mem­permudah perizi­nan,’’ tam­bahnya.
[RM]

• KINERJA TIFATUL SEMBIRING
  Ngurusi RPP Penyadapan Nilainya Jeblok Jadi Enam
• Horee, Nasional Demokrat Untungkan Partai Golkar
• Ah, Pembuatan Paspor Tetap Ada Boroknya
• Produksi Ikan Melejit Nelayan Masih Terjepit
• 7 Langkah Spektakuler Rawan Bikin Terpeleset

Tidak ada komentar tentang berita ini.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.