KINERJA TIFATUL SEMBIRING
Ngurusi RPP Penyadapan Nilainya Jeblok Jadi Enam
Senin, 08 Februari 2010, 00:01:14 WIB


Jakarta, RMOL. Menjajaki 111 Hari Kinerja Kemenkominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selama 111 hari ini lebih banyak mengurusi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan.

Padahal, RPP Penyadapan itu tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

Bahkan bisa dibilang me­rugi­kan. Soalnya, meng­ham­bat pem­­berantasan korupsi yang dila­kukan Komisi Pembe­ran­tasan Korupsi (KPK).

Jika RPP ini disahkan,  se­jumlah pejabat yang terindikasi korupsi bakal sulit disadap. Sebab, untuk mela­kukan penya­dapan memerlukan izin dari Ketua Pengadilan.

Seharusnya Kementerian yang dikomandoi Tifatul Sembiring itu konsentrasi membuat draf revisi terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebabkan munculnya kasus Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional.

Melihat hal itulah, kinerja 100 hari Kemenkominfo biasa-biasa saja. Tidak ada prestasi yang menonjol.

Begitu disampaikan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Alfan Alfian kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

‘’Gara-gara ngurusi RPP Pe­nyadapan nilainya je­blok jadi enam. Kalau RPP itu tidak di­garap dan konsentrasi merevisi UU ITE, nilai Kemen­kominfo selama 111 hari ini dapat tujuh,’’ ujarnya.

Menurut Direktur Akbar Tan­djung Institute itu,  kementerian ini terjebak dengan urusan po­litik. Misalnya, kasus pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, dan kasus Bank Century.

‘’Sedangkan tugas utamanya terbengkalai. Lebih parah lagi malah ngurusi RPP Penyadapan ketimbang membuat draf revisi UU ITE agar tidak terulang lagi kasus Prita. Kalau pasal itu dire­visi, tentu rakyat akan men­du­kung,’’ paparnya.

‘’Lagipula RPP Penyadapan itu dinilai tidak populis karena akan meng­kebiri KPK,’’ tam­bahnya.

Alfan berharap aar Kemenko­minfo bisa menyerap aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dikeluarkan mengun­tung­kan masyarakat.

‘’Dibutuhkan Dua Hingga Tiga Tahun’’
Tifatul Sembiring, Menkominfo

Menkominfo Tifatul Sembi­ring mengatakan,  program prio­ritas pemerintah dalam 100 hari pertama masih sebatas tahap mem­­bangun pondasi ibarat mem­bangun rumah. Semuanya tidak bisa diharapkan tercapai.

Tifatul mengklaim sudah 99 persen terpenuhi. Bebe­rapa di antaranya adalah 25 ribu Desa Berdering, 100 Desa Pinter, dan kick-off pembangu­nan Palapa Ring di Indonesia bagian timur.

Menurut Tifatul, program 100 hari pertama  baru membangun pondasinya. “Kemungkinan baru 99 persen. Angka ini lebih tinggi dari departemen lain yang rata-rata terpenuhi 95 persen. Wajar jika hasilnya belum terlihat di setiap  departemen,” kata bekas Presiden PKS ini pada acara dis­kusi Evaluasi 100 Hari Kabinet, di Jakarta, belum lama ini.

Sekalipun begitu, Tifatul tak mau menyebutkan secara gam­blang program mana yang masih belum terpenuhi. Namun,  yakin programnya bisa dipenuhi dan dirasakan masyarakat.

 “Untuk Desa Pinter, misalnya, ke depan tidak cuma 100 desa bisa jadi 1.000 desa pinter tahun depan,” katanya.

Dikatakan, program 100 hari pertama ini adalah komunikasi yang dibangun pemerintah me­ning­katkan kepercayaan masya­rakat. Setelah satu tahun atau le­bih akan tampak tiang-tiangnya.

“Dibutuhkan dua hingga tiga tahun untuk hasil kerja se­sung­guh­nya dari program prio­ritas pemerintah. Ibarat mem­bangun rumah, su­dah ter­lihat mana pintu, din­ding, dan atapnya,” kilah­nya.

Evaluasi program 100 hari pertama pemerintah ini lebih  mengingatkan men­teri yang kinerjanya belum optimal agar lebih optimal.

Menkominfo opti­mis kinerja pemerintah ke de­pan bisa lebih baik yang ditandai per­tum­buhan eko­nomi lebih baik. Target pe­merintah hingga tahun 2014 per­tumbuhan eko­no­mi men­capai tujuh per­sen dan kemis­kinan turun menjadi delapan persen.

‘’Publik Nggak Tahu Berarti Gagal Dong...’’
Jerry Sumampouw, Pengamat Sosial

Program 100 hari Kemen­kominfo tidak tersosialisasi secara luas ke publik, sehingga  tidak tahu apa ber­hasil atau ti­dak menjalankan pro­gram ter­sebut.

‘’Selama ini pemerintah se­lalu mengklaim program 100 hari tercapai 90 persen atau bah­kan lebih. Apa saja 90 persen itu, publik nggak tahu,” kata penga­mat sosial, Jerry Sumam­pouw, kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

‘’Kalau publik nggak berarti gagal dong. Sebab,  tugas uta­ma kementerian ini me­nyam­pai­­kan pro­gram-program peme­rintah ke­pada ma­syarakat,” tam­­­bah­nya.

Disinggung kementerian ini melaksanakan  program 25 ribu Desa Berdering, 100 Desa Pinter, pencanangan TIK lokal dan se­kaligus pemantapan pro­gram IGOS, Jerry mengatakan, tak ada faktor yang menge­jutkan dari semua program itu. Me­mang itu­lah yang mesti dilaku­kan Menko­minfo pada awal kerjanya.

“Mestinya program 100 hari  harus kongkrit dan punya efek kejut untuk memberi citra dan menunjuk­kan komitmen bahwa pe­merintah serius bekerja untuk ke­sejahte­raan rakyat,” katanya.

Dikatakan, harus secara nya­ta bisa diukur ketercapaian­nya da­lam program 100 hari. Kalau di­mensi ini tak ada maka apa buat program 100 hari.

’’Belum Jelas Hasilnya’’
Deddy Jamaluddin Malik, Pengamat Komunikasi

Kinerja Kementerian Komu­nikasi dan Informatika selama 111 hari ini belum begitu jelas hasilnya.

Hal ini disampaikan penga­mat komunikasi, Deddy Jama­lud­din Malik, kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

’’Belum jelas hasilnya. Se­lama ini langkah Menkominfo Tifatul Sembiring disorot gara-gara menggodok  Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan. Ini di­anggap menghambat kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ada ke­san kementerian ini berupaya mengawasi media massa dan menghambat demokrasi. Pada­hal, demokrasi itu bukan untuk mengatur dan mengontrol masyarakat.

Menurutnya, Indonesia mulai mendekati kemajuan berde­mokrasi yang tidak anarkis. “Kalau pelintiran simbol, itu sesuatu yang wajar. Di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah, itu hal biasa,” katanya.

‘’Masih Banyak Pekerjaan Rumah’’
Roy Suryo, Pengamat Telekomunikasi

Pengamat telekomunikasi, Roy Suryo mengatakan, pro­gram desa berdering dan desa pakai internet (pinter) belum dilakukan secara menyeluruh.

‘’Dalam 100 hari pertama, Menkominfo Tifatul Sembi­ring banyak disibukkan per­ma­sala­han politik dan peng­garapan RPP tentang Penya­dapan yang menjadi sorotan publik,’’ ujar­nya kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, ke­marin.

Menurut anggota Komisi I DPR itu, ke depan Kemenko­minfo lebih keras lagi bekerja untuk menyelesaikan semua programnya.

‘’Hampir semua kementerian mengalami kendala menuntas­kan program 100 hari. Sebab, dipengaruhi isu kasus pimpinan KPK dan kasus Bank Century,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Kemen­kominfo juga mendapat sorotan terkait Undang-undang Infor­masi dan Transaksi Elektronik (ITE)  yang menjerat Prita Mul­yasari.

“Ini artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ,” tandasnya.

‘’Sudah Cukup Baik’’
Ramadhan Pohan, Anggota Komisi I DPR

Menkominfo Tifatul Sem­biring dalam program 100 hari sudah cukup baik meski kerja­nya lebih di­sibuk­kan dengan RPP Penya­dapan.

‘’Saya kira sudah cukup baik, tapi perlu ditingkatkan lagi,’’ ujar anggota Komisi I DPR, Rama­dhan Pohan, kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, ke­marin.

“Menkominfo lebih sibuk dengan RPP yang banyak kon­troversi, sehingga banyak pasal yang harus direvisi lagi. Pada­hal banyak PR (pekerjaan ru­mah) yang harus diselesai­kan,” ujar­nya.

Dikatakan, kementerian ini punya program penyediaan layanan komunikasi untuk daerah-daerah perbatasan yang terisolir.

‘’Ini berarti ada upaya  mem­buka  jaringan telekomunikasi ke desa-desa. Itu kan meru­pa­kan hal-hal yang kongkrit,” tuturnya.

“Sebaiknya Menkominfo fokus kesitu dulu, ketimbang ter­­lalu sibuk dengan RPP Pe­nyadapan,” tambah­nya.

‘’Seharusnya Berikan Solusi’’
Aulia Andri, Pengamat Komunikasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diko­mandoi Tifatul Sembiring se­lama 111 hari ini belum ada langkah spektakuler. 

“Seharusnya berikan solusi dalam permasalahan informasi dan lebih proaktif  lagi mela­kukan informasi ke daerah-daerah,” ujar pengamat ko­munikasi dari Universitas Mu­hammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Aulia Andri, kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Kemenko­min­fo merupakan corong pe­me­rin­tah untuk menyam­paikan pro­gram-programnya ke ma­sya­rakat. Begitu juga se­balik­nya, meng­komunikasikan ha­ra­pan masya­rakat kepada pemerintah.

‘’Adanya kasus Prita yang dijerat dengan pasal UU ITE tapi mendapat dukungan ma­syarakat, seharusnya dires­pon dengan merevisi UU itu. Tapi malah ke­men­terian ini mau membuat RPP tentang Penya­dapan,’’ paparnya.

“Seharusnya Kemen­ko­min­fo sejak awal menga­dakan dialog-dialog dengan masya­rakat,” tam­bahnya.
[RM]

• Horee, Nasional Demokrat Untungkan Partai Golkar
• Ah, Pembuatan Paspor Tetap Ada Boroknya
• Produksi Ikan Melejit Nelayan Masih Terjepit
• 7 Langkah Spektakuler Rawan Bikin Terpeleset
• 20 Gebrakan Dilakukan Tapi Perlu Digenjot Lagi

Tidak ada komentar tentang berita ini.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.