rakyatmerdeka.co.id - Inilah Lima Isu Perempuan di Masa Pemerintahan SBY

Inilah Lima Isu Perempuan di Masa Pemerintahan SBY
Sabtu, 30 Januari 2010, 14:28:33 WIB

Laporan: Widya Victoria

Jakarta, RMOL. Sejauh ini pemerintahan SBY baru berhasil dalam hal menyusun program.

Begitu disampaikan aktivis Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik, Sjamsiah Ahmad, kepada wartawan di kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/1).

Menurut Sjamsiah, pemerintah harus menerapkan berbagai tindakan khusus untuk mengejar ketertinggalan perempuan Indonesia di berbagai bidang. Tindakan khusus itu harus diambil pemerintah karena pemberdayaan kaum perempuan dijamin dalam Pasal 28 h UUD 1945 dan UU 7/1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

“Kami sudah sampaikan hal ini kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” katanya.

Bersama kelompok perempuan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kesetaraan dan Demokrasi (Amsidem) telah mengidentifikasi lima isu utama yang berkaitan dengan nasib kaum perempuan.

Pertama, di bidang ekonomi, di mana masih sedikit pekerja migran yang belum terlindungi dan masih banyak feminisasi kemiskinan atau kemiskinan berwajah perempuan. Kedua, di bidang kesehatan, ditandai dengan begitu tinggi angka kematian ibu. Jumlah pernikahan anak di bawah umur terus terjadi. Di bidang pendidikan, perempuan sering dilupakan dan tidak memiliki perspektif gender.

Di bidang hukum, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan semakin banyak Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak. Terakhir di bidang politik, political will dan kesadaran gender pimpinan lembaga publik masih rendah. [ald]

Baca juga:

Tidak ada komentar tentang berita ini.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.