HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Jumat, 30/07/10, 19:03
POLISI TABRAK LARI
Mabes Polri: Tabrak Lari karena Panik
Jumat, 30/07/10, 18:50
BOM TABUNG GAS
JK: Jangan Salahkan Konversinya
Jumat, 30/07/10, 18:26
Demokrat: Ibas Bolos karena Tugas Partai
Jumat, 30/07/10, 18:22
REKENING GENDUT POLRI
Polri Tantang Denny Indrayana
Jumat, 30/07/10, 18:14
Tak Diakomodir Badrul Kamal, Arus Bawah Demokrat Hengkang ke Kubu Yuyun
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Jusuf Kalla, Ogah Terjun Ke Politik Pemilu 2014 Lebih Penting Mengurusi Sosial
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Festival Indonesia 2010 Digelar Di Kota Plzen, Ceko
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

PELARANGAN BUKU
Menteri Patrialis Akbar Mengingatkan Ismed pada Adolf Hitler

Minggu, 03 Januari 2010, 17:13:33 WIB

Laporan: Teguh Santosa

Jakarta, RMOL. Pemerintahan SBY akhir-akhir ini mengingatkan Ismed Hasan Putro pada rezim fasis Adolf Hitler ketika Nazi berkuasa di Jerman pada saat Perang Dunia Kedua lebih dari enam dekade lalu.

Yang membuat Ketua Mayarakat Profesional Madani (MPM) ini teringat pada Hitler dan Nazi adalah kebijakan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang mengkaji 20 buku yang dianggap provokatif. Kebijakan Patrialis Akbar ini adalah langkah mundur karena merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk membaca dan mendapatkan bahan bahan bacaan yang berkualitas dan memberi manfaat.

"Ini tidak dapat dibiarkan. Bangsa ini harus melawan, karena jelas-jelas bertentangan dengan semangat mencerdaskan bangsa. Bangsa ini tidak boleh dipimpin oleh pemerintahan yang bersemangat melanjutkan praktik rezim otoriter Orde Baru, atau lebih buruk lagi meniru pemerintahan rezim fasis," ujar Ismed di Jakarta (Minggu, 3/1).

"Presiden SBY bertanggung jawab dan harus menghentikan kebijakan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar," sambungnya. [guh]



Baca juga:


Tidak ada komentar tentang berita ini.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.

 
 


Sekjen Kemenkumham Diperiksa Pekan Depan
Digaji Puluhan Juta, DPR Masih Suka Bolos Sidang