rakyatmerdeka.co.id - REFLEKSI 2009 PREDIKSI 2010, Kegagalan Reformasi dan Gelombang Baru Gerakan Sosial

REFLEKSI 2009 PREDIKSI 2010
Kegagalan Reformasi dan Gelombang Baru Gerakan Sosial
Minggu, 27 Desember 2009, 18:57:11 WIB

Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi

MASYARAKAT sudah mulai frustasi dengan pemerintahan SBY-Boediono sementara partai politik tidak bisa diharapkan lagi menampung aspirasi publik.

Dalam acara “Refleksi 2009, Prediksi 2010” yang digelar di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta (Minggu, 27/12), Komite Kebijakan Publik yang terdiri dari Adhie M Massardi, Abdulrachim Kresno, Rusmin Effendy, Octaniva Sari, Lalu Hilman Afriandi, dan Teguh Santosa memberi catatan atas pemerintahan SBY-Boediono dan trend baru gerakan sosial.

Berikut sebagian pernyataan yang disampaikan Komite Kebijakan Publik:

Belakangan ini, muncul trend baru dalam bentuk gerakan moral masyarakat civil society sebagai simbol perlawanan rakyat menentang kezaliman dan perlakuan yang tidak adil dalam berbagai bentuk dan ekspresi. Seperti gerakan parlemen online melalui Facebookers. Kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kasus Prita Mulyasari yang melakukan perlawanan dengan cara gerakan mengumpulkan koin. Terakhir gelombang protes terhadap pengadilan Emak Minah yang divonis karena mencuri tiga biji kakao.

Kini, gerakan protes menentang rezim otoritarian bukan lagi milik para aktivis kampus, LSM dan tokoh parpol, tapi sudah menjadi milik para ibu rumah tangga yang menuntut keadilan dalam bentuk gerakan moral. Tampaknya fenomena gerakan civil society ini dipastikan akan menjadi semacam di tahun-tahun mendatang sebagai gerakan moral menentang ketidakadilan yang dilakukan para penguasa secara tidak semena-mena kepada rakyat.

Kenyataan ini memang sulit dibantah. Publik seolah-olah sudah mulai frustasi dengan partai politik dan DPR yang terkesan hanya sebagai pelengkap dalam sistem politik yang semuanya didasarkan pada nilai transaksional. Rakyat yang ada sekarang sudah tidak bisa dibohongi lagi, bahkan mereka memandang partai politik hanya sebagai alat kepentingan para elite untuk menuju kursi kekuasaan.

Sehingga, cita-cita reformasi yang diharapkan mampu melahirkan kondisi yang lebih baik dan keluar dari belenggu kekuasaan otoriter ala Orba, guna memperbaiki kondisi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang kini seolah-olah mati suri. Apabila hal ini tidak terjadi, maka reformasi yang diagung-agungkan akan tinggal menjadi bagian cerita masa lalu yang tersimpan dalam teks-narasi buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kita sepakat menilai, kegagalan reformasi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, reformasi gagal membersihkan para aktor korupsi dari birokrasi pemerintahan. Reformasi hanyalah jargon, bukan proses penggantian sistem dan penggantian dengan aktor politik yang berintegritas. Kedua, reformasi gagal karena telah ditunggangi kepentingan subjektif para oportunis politik. Ketiga, reformasi gagal karena tidak ada kontrol gerakan civil society yang kuat dan berkelanjutan.

Karena itu, gerakan moral rakyat harus pula menyadari realitas bahwa demokrasi (pemilu) di negeri ini telah dimenangi oleh para pemilik pemodal, sehingga bermetamorfosa menjadi demokrasi pasar. Demokrasi dengan segenap janji-janji surga agar rakyat terlena dalam mimpi-mimpi yang tak pernah menjadi kenyataan.

Untuk menghadapi semua itu, gerakan moral rakyat harus memiliki ideologi yang kuat, agar bisa mendorong proses demokrasi yang berjiwa kerakyatan, yang memberikan ruang bagi terakomodasikannya kepentingan objektif kelompok miskin dan masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Sebab tanpa mengubah paradigma demokrasi yang sangat pragmatis dan transaksional seperti sekarang, sulit muncul sosok pemimpin yang bersih, jujur, idealis, populis, cerdas dan memegang amanat rakyat yang sebenarnya. [yan]

Baca juga:

Ada 3 komentar tentang berita ini :

gampang saja....
Minggu, 27 Desember 2009, 20:20:43 WIB
Komentator: budimcb

PREDIKSI 2010 gerakan civil society itu adalah suatu bentuk GORO-GORO atau chaos dari RAKYAT yang tujuannya merubah SUATU KEPURA-PURAAN untuk menjadi KEBENARAN, dan tentu pengorbanan dan biaya yang diperlukan tidak sedikit... dan tentu BENTUK GORO-GORO itu TIDAK AKAN MAMPU DIDATA OLEH INTELEJEN..... qiqiqiqi

SAYA SANGAT SEPENDAPAT
Minggu, 27 Desember 2009, 19:59:56 WIB
Komentator: faiz

dengan inti refleksi di atas. Kalau toh saya ingin menambahi, hal itu karena ada satu faktor penting yang tidak disebut dalam refleksi dan itu adalah maslah 'kepemimpinan dalam civil society(CS)'.

Saya kira, faktor kepemimpina sangat diperlukan jika civil society di Indonesia memang benar-bvenar mau menjadi intrumen kontrol thd political society di negeri ini. Coba bayangkan, bagaimana CS akan mengontrol kalau pimpinan organisasi CS seperti NU dan Muhammadiyah pada berambisi jadi Presiden dan/atau Wapres? Bagaimana bisa melakukan pengawasan kalau para ulam, kyai, pendeta, semua ikut-ikut menjadi tokoh politik atau teribat dalam ranah perpolitikan riil?

CS memang sangat penting perannya, tetapi hanya CS yang demokratis dan punya visi yg jelas tentang Reformasi saja yang bisa melakukan kontrol thd political society dan negara. Di sinilah letak pentingnya kepemimpinan, karena mayoritas organisasi CS masih belum mampu melakukan sinergi dan pemberdayaan secara independen. Justru trend yang ada saat ini adalah CS dipakai oleh para politisi untuk mendukung mereka dan projeknya. Lihat saja bagaimana media massa sekarang yang sangat partisan dan lebih suka memberikan dukungan politik ketimbang menjadi edukator dan pemberi pencerahan kepada publik.

Kepemimpinan dalam CS TIDAK SAMA dengan yang di ranah masyarakat politik (political society). Kepemimpinan di CS mengandaikan kualitas kritis, moral, dan non partisan. Kalaulah CS mendukung salah satu kekuatan politik, itu karena platform nya sama dengan visi CS, bukan karena kepentingan sesaat.

Sayangnya kepemimpinan di CS Indonesia masih campur baur gak karuan. Contoh: Fadjroel Rahman itu pimpinan CS atau parpol? Hasyim Muzadi itu pimpinan CS atau PC? Din Syamsuddin itu mengepalai ormas CS (Muhammadiyah) atau Capres dari PAN?

Semuanya blurred!. Karenanya, kalau CS mau kuat, para pemimpin CS lebih dulu memperjelas posisinya dan visinya: sebagai kekuatan korektif thd masyarakat politik dan negara, sehingga tidak lantas terpincut menjadi politisi!

Kalau hal itu tidak dilakukan, saya khwawatir CS di Indonesia hanya akan menjadi pihak 'tukang mengeluhg' tetapi tidak punya kekuatan riil. CS Indonesia juga akan terus gamang menjalin sinergi dengan political society, karena kuatnya saling curiga (mutual suspicion) antara keduanya, memperebutkan kekuasaan (power), apapun bentuknya!

Refleksi di akhir tahun 2009 di atas sudah bagus, tetapi agar bisa efektif, masalah kepemimpinan dalam CS mesti harus dibicarakan dan dicermati secara serius!

God Bless Indonesia!!
Happy New Year!!

Dapatkan IKAN-nya tanpa membuat airnya keruh......
Minggu, 27 Desember 2009, 19:06:19 WIB
Komentator: koko

Wahai para tokoh negeri ini, agar semuanya bisa menahan-diri dan berusahalah mendapatkan KEBENARAN bukan PEMBENARAN, agar obyektif dalam mengungkapkan kasus century dan ingatlah :

'Dapatkan ikannya, tanpa airnya keruh'

Ini penting, agar kehidupan masyarakat kita tidak goyah dan terprovokasi oleh elite-elite politik yang belum menemukan data-data akurat tetapi selalu memberikan kesimpulan yang terlalu dini ke publik.

KEBENARAN memang wajib kita dapatkan dalam mengungkapkan kasus ini, tetapi hindari PEMBENARAN POLITIS yang pada akhirnya masyarakat bangsa ini yang selalu menjadi korban dan jangan sampai karena 'airnya-keruh' maka negara tetangga mendapatkan manfaat ekonomi yang sebenarnya milik bangsa Indonesia.

RENUNGKANLAH DG JERNIH HATI agar bangsa negeri ini bisa maju, damai dan tenteram dalam kehidupan sosialnya.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.