HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Jumat, 30/07/10, 19:03
POLISI TABRAK LARI
Mabes Polri: Tabrak Lari karena Panik
Jumat, 30/07/10, 18:50
BOM TABUNG GAS
JK: Jangan Salahkan Konversinya
Jumat, 30/07/10, 18:26
Demokrat: Ibas Bolos karena Tugas Partai
Jumat, 30/07/10, 18:22
REKENING GENDUT POLRI
Polri Tantang Denny Indrayana
Jumat, 30/07/10, 18:14
Tak Diakomodir Badrul Kamal, Arus Bawah Demokrat Hengkang ke Kubu Yuyun
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Jusuf Kalla, Ogah Terjun Ke Politik Pemilu 2014 Lebih Penting Mengurusi Sosial
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Festival Indonesia 2010 Digelar Di Kota Plzen, Ceko
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

REFLEKSI 2009 PREDIKSI 2010
NKRI dan Keamanan Kian Terancam

Minggu, 27 Desember 2009, 17:06:19 WIB

Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi

PEMERINTAHAN SBY-Boediono dinilai sering mempolitisir berbagai peristiwa yang melanda negeri ini dan tidak bisa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman gerakan separatis.

Dalam acara “Refleksi 2009, Prediksi 2010” yang digelar di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta (Minggu, 27/12), Komite Kebijakan Publik yang terdiri dari Adhie M Massardi, Abdulrachim Kresno, Rusmin Effendy, Octaniva Sari, Lalu Hilman Afriandi, dan Teguh Santosa memberi catatan atas pemerintahan SBY-Boediono.

Berikut sebagian pernyataan yang disampaikan Komite Kebijakan Publik:


Secara umum, persoalan politik dan keamanan yang bakal terjadi pada tahun 2010 masih menjadi persoalan serius yang patut diantisipasi, termasuk gangguan keamanan dan munculnya gerakan separatis yang kecewa terhadap kebijakan pemerintahan pusat, sekaligus menjadi ancaman serius bagi NKRI kedepan.

Kenyataan itu bisa disebabkan berbagai faktor yang kurang menguntungkan, bahkan bisa dipicu dari gaya kepemimpinan Yudhoyono yang sering kali melemparkan tuduhan dan rumor tak bertanggungjawab, sekaligus untuk memprovokasi masyarakat dengan berbagai tuduhan yang berbau fitnah dan SARA dengan menggunakan  “data intelijen” yang tidak akurat.

Pernyataan Presiden Yudhoyono yang tidak terbukti, antara lain, saat terjadinya peledakan bom di Ritz Carlton dan JW Mariott pada 17 Juli 2009 lalu. Saat itu, Presiden terkesan panik, karena merasa sebagai pemenang Pilpres mendapat serangan. Bahkan, selain menuduh pelakunya “orang yang kalah dalam Pilpres”, ia juga mengutuk pelaku sebagai drakula penyebar maut. Disebutkan pula oleh Presiden, pelakunya adalah seseorang yang pernah melakukan kejahatan menghilangkan orang yang hingga kini masih lolos dari jerat hukum.

Disayangkan, dalam pidatonya, Yudhoyono justru memolitisasi keadaan dengan cara menuding lawan-lawan politiknya di balik aksi peledakan bom tersebut. Bahkan ia juga mengatakan; “Pagi ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan, atau saudara-saudara yang mengingatkan kepada saya. Yang berteori, paling tidak mencemaskan, kalau aksi teror ini berkaitan dengan hasil pemilihan Presiden sekarang ini. Saya meresponsnya sebagai berikut, bahwa kita tidak boleh main tuding dan main duga begitu saja, semua teori dan spekulasi harus bisa dibuktikan secara hukum.”

Anehnya lagi, tanpa berdasarkan bukti-bukti otentik, Presiden justru memicu kontroversi sendiri dan mengaitkan peristiwa peledakan bom di dua hotel mewah di Jakarta itu dengan Pilpres 2009 lewat pernyataan bahwa:

“Saya harus mengatakan untuk yang pertama kalinya kepada rakyat Indonesia, bahwa dalam rangkaian Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan pemillihan Wakil Presiden tahun 2009 ini memang ada sejumlah intelijen yang dapat dikumpulkan oleh pihak yang berwenang. Sekali lagi ini memang tidak pernah kita buka kepada umum, kepada publik, meskipun kita pantau dan kita ikuti. Intelegen yang saya maksud adalah adanya kegiatan kelompok teroris yang berlatih menembak dengan foto saya, foto SBY dijadikan sasaran, dijadikan lisan tembak. Saya tunjukkan, ada rekaman videonya, ini mereka yang berlatih menembak (sambil menunjukkan foto-foto yang didapat dari badan intelegen). Dua orang menembak pistol. Ini sasarannya, dan ini foto saya dengan perkenaan tembakan di wilayah muka saya, dan banyak lagi. Ini intelijen, ada rekaman videonya, ada rekaman gambarnya, bukan fitnah bukan isu. Saya mendapatkan laporan ini beberapa saat yang lalu.”

Pernyataan itu tentu saja sudah out of topic dan melemparkan fitnah tanpa didasarkan fakta-fakta yang akurat. Barangkali, Presiden Yudhoyono ingin bermain-main dan membuat dirinya seolah teraniaya sehingga diharapkan rakyat bersimpati kepada dirinya yang menjadi sasaran terorisme.

Pernyataan yang justru kontroversial dari SBY yang sampai saat ini tidak terbukti adalah yang menyebutkan bahwa:

“Masih berkaitan dengan intelijen, diketahui ada rencana untuk melakukan kekerasan dan tindakan melawan hukum berkaitan dengan hasil Pemilu. Ada pula rencana untuk pendudukan paksa KPU pada saat nanti hasil pemungutan suara diumumkan. Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang, ini intelijen bukan rumah bukan isu, bukan gosip. Ada pernyataan kita bikin Indonesia seperti Iran. Dan yang terakhir ada pernyataan, bagaimanapun juga SBY tidak boleh dan tidak bisa dilantik. Saudara bisa menafsirkan apa arti ancaman seperti itu.”

Gaya politik “melempar handuk” ini kembali dipraktekkan saat menyikapi rencana demo memperingati Hari Anti-Korupsi pada 9 Desember 2009. Presiden kembali mengungkapkan data yang seolah-olah dari badan intelijen resmi negara, tentang adanya “pertemuan Dharmawangsa” yang dihadiri para tokoh masyarakat. Bahkan, pertemuan Dharmawangsa itu sengaja direkayasa seolah-olah ada kelompok yang ingin mendongkel kepemimpinannya sebagai presiden. Lagi-lagi tuduhan itu tidak jelas arah dan juntrungannya.

Faktanya, pertemuan Dharmawangsa yang digembar-gemborkan itu tak pernah ada. Sayangnya, dokumen yang dijadikan pijakan SBY itu justru dibuat oleh orang-orang di sekitar lingkaran SBY sendiri.

Dalam situasi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan ada semacam gerakan kontra intelijen yang dimainkan oleh orang-orang yang berada di ring satu SBY, khususnya yang kecewa atau merasa tidak puas dengan situasi dan keadaan. Kemungkinan lain adalah konspirasi kontra intelijen yang sengaja dimainkan untuk membuat situasi khaos dan seolah-olah negara dalam kondisi yang darurat.

Terakhir adalah peristiwa penembakan terhadap Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Kelly Kwalik. Kenyataan ini semakin membuktikan bahwa sisa-sisa gerakan separatisme yang ada di berbagai daerah mulai muncul kembali, bahkan gerakan separatism RMS (Republik Maluku Selatan) pun dipastikan masih ada, termasuk GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Berdasarkan fakta-fakta itu, Komisi Kebijakan Publik mendesak agar Badan Intelijen Negara (BIN) mengklarifikasi apakah benar data intelijen yang diungkapkan Presiden ke publik benar-benar data dari BIN. Apabila benar, BIN harus segera melakukan perbaikan, baik struktur maupun kinerja, agar dapat bekerja optimal dan mengkaji setiap peristiwa secara akurat, bukan malah menyebarkan gosip murahan dan menakut-nakuti masyarakat.

Ini membuktikan kinerja aparat intelijen kita sangat tidak profesional dan perlu direvitalisasi dan direstrukturisasi demi menjaga wibawa dan kredibilitas lembaga negara seperti BIN. Sebab, bila pemerintah terus menggunakan data-data intelijen yang tidak akurat, dikhawatirkan akan menambah ketidakpercayaan rakyat. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa belum ada koordinasi antar-aparat negara dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. (Bersambung). [yan]



Baca juga:


Ada 2 komentar tentang berita ini :

TENANG SAJA...
Minggu, 27 Desember 2009, 19:44:22 WIB
Komentator: budimcb
Foto latihan tembak SBY yang dipertontonkan ada 2 kemungkinan... pertama bisa BENAR-BENAR.... kemungkinan kedua adalah setting kePURA-PURAAN untuk mencari PEMBENARAN....

Jelas KEBENARAN itu akan menjelma dari KEPURA-PURAAN itu.... jelas masalahnya adalah KEADILAN yang HAKIKI yang diperuntukkan untuk MENYEIMBANGKAN SESUATU KESALAHAN YANG HAKIKI PULA... sehingga ditemukan titik ekuilibriumnya lagi... WAKTU AKAN MEMBUKTIKAN KESEIMBANGAN itu.... qiqiqiqiqi

Daptkan KEBENARAN bukan PEMBENARAN-Politis
Minggu, 27 Desember 2009, 19:24:20 WIB
Komentator: koko
Wahai para tokoh negeri ini, agar semuanya bisa menahan-diri dan berusahalah mendapatkan KEBENARAN bukan PEMBENARAN, agar obyektif dalam mengungkapkan kasus century dan ingatlah :

'Dapatkan ikannya, tanpa airnya keruh'

Ini penting, agar kehidupan masyarakat kita tidak goyah dan terprovokasi oleh elite-elite politik yang belum menemukan data-data akurat tetapi selalu memberikan kesimpulan yang terlalu dini ke publik.

KEBENARAN memang wajib kita dapatkan dalam mengungkapkan kasus ini, tetapi hindari PEMBENARAN POLITIS yang pada akhirnya masyarakat bangsa ini yang selalu menjadi korban dan jangan sampai karena 'airnya-keruh' maka negara tetangga mendapatkan manfaat ekonomi yang sebenarnya milik bangsa Indonesia.

RENUNGKANLAH DG JERNIH HATI agar bangsa negeri ini bisa maju, damai dan tenteram dalam kehidupan sosialnya.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.

 
 


Sekjen Kemenkumham Diperiksa Pekan Depan
Digaji Puluhan Juta, DPR Masih Suka Bolos Sidang