rakyatmerdeka.co.id - REFLEKSI 2009 PREDIKSI 2010, Selamatkan Indonesia dari Negara Gagal

REFLEKSI 2009 PREDIKSI 2010
Selamatkan Indonesia dari Negara Gagal
Minggu, 27 Desember 2009, 14:26:57 WIB

Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi

JELANG 100 hari, pemerintahan SBY-Boediono dinilai gagal dalam merumuskan agenda bangsa, memperbaiki ekonomi, membangun pemerintahan yang bersih, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam acara “Refleksi 2009, Prediksi 2010” yang digelar di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta (Minggu, 27/12), Komite Kebijakan Publik yang terdiri dari Adhie M Massardi, Abdulrachim Kresno, Rusmin Effendy, Octaniva Sari, Lalu Hilman Afriandi, dan Teguh Santosa memberi catatan atas pemerintahan SBY-Boediono.

Berikut petikan pernyataan Komite Kebijakan Publik:

Berbagai peristiwa politik sepanjang 2009 yang diwarnai hiruk pikuk pesta demokrasi berakhir sudah. Kini kita memasuki lembaran baru 2010. Ada semacam tradisi, bahwa setiap pergantian tahun, kita melakukan refleksi dan evaluasi serta memprediksi segala kemungkinan yang bakal terjadi tahun depan. Banyak kalangan berspekulasi pada 2010 ini bakal menjadi tahun penentuan perjalanan pemerintahan lima tahun ke depan.

Tidaklah mengherankan bila setiap pergantian tahun senantiasa dilandasi semangat, optimisme dan harapan kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Persoalannya, apakah pergantian tahun kali ini akan memberikan perubahan dan harapan atau sebaliknya, membawa bangsa ini semakin terpuruk pada jurang kehancuran dan menjadi negara yang gagal (failed state).

Kecemasan dan ketidakpastian memang senantiasa menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi kita, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan dan beberapa lembaga negara, terutama yang menyangkut politik dan hukum, terus merosot.

Mengutip Abby Stoddard (Ethnonationalism and the Failed State : Sources of Civil State Fragmentation in the International Political Economy, 2000) menyebutkan, ada empat kategori negara bangsa, yaitu negara yang kuat (strong state), lemah (weak state), gagal (failed state), dan runtuh (collapsed state). Sebuah negara bangsa dianggap gagal jika pemerintah yang sedang berkuasa tak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik, termasuk hilangnya legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Sedangkan Rotberg (The New Nature of Nation-State Failure, 2002) menyebutkan, sindrom negara gagal, antara lain, berupa keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara yang kian terpuruk, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, serta ketidakmampuan negara dalam menghadapi intervensi dan tekanan (negara) asing.

Kondisi seperti itu sekarang ini hampir jadi kenyataan. Setelah hampir tiga bulan pemerintahan Yudhoyono-Boediono berjalan, belum juga ada tanda-tanda perubahan, termasuk Program 100 Hari pemerintah yang belum menunjukkan adanya indikasi perbaikan kinerja. Pemerintah masih terjebak mempertahankan politik pencitraan dan tebar pesona, dan cenderung bersikap pragmatis dalam menyikapi berbagai persoalan, tanpa memberikan solusi konkret.

Gaya otoritarian pemerintahan Orba Jilid II kembali dipraktikkan dalam menangani setiap persoalan. Seperti dalam peristiwa peledakan bom di Ritz Carlton dan JW Mariott (17/7), rekayasa kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menyita energi bangsa, dan berupaya menutup-nutupi skandal perampokan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Kondisi saat ini memang sungguh-sungguh memprihatinkan. Nilai-nilai kejujuran, keadilan dan budaya malu sudah ditinggalkan. Pemerintah lebih senang melempar rumor yang justru membuat rakyat bingung, atau membuat stigma negatif dengan berbagai tuduhan keji dan bernada fitnah kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Politik pencitraan dan gaya pemerintahan yang terkesan peragu dan terlalu berhati-hati dalam menyikapi persoalan, telah menutup persoalan besar bangsa dalam menegakkan kedaulatan ekonomi yang berlandaskan Konstitusi UUD ’45. Bahkan secara terang-terangan mengabaikan hak-hak politik warga negara, seperti raibnya lebih dari 45 juta suara lewat DPT (daftar pemilih tetap) pada Pemilu 2009. Namun akrobatik politik yang dimainkan selalu membuat rakyat terpesona, padahal kesantunan yang dilakoni bukanlah kriteria pemimpin sejati.

Padahal bangsa ini sangat membutuhkan perubahan fundamental, bukan sekedar jargon atau janji-janji demi pencitraan semata. Sadar atau tidak, masyarakat sudah mulai memahami pemerintahan yang ada sekarang memang tak mampu bekerja efektif, apalagi menyelesaikan agenda reformasi untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Persoalan bangsa, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, keamanan, apalagi budaya, semakin karut-marut.

Jika kondisi ketidakpastian ini tidak segera diamputasi, niscaya bakal menjadi ancaman yang bisa berpengaruh terhadap wibawa, kepercayaan dan legitimasi pemerintah. Apalagi setelah terjadi guncangan sosial-politik yang menghebohkan akibat terbongkarnya kriminalisasi pimpinan KPK serta skandal perampokan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Terakhir berkembangnya rumor tentang perpecahan di kalangan anggota kabinet, khususnya antara menteri “profesional” dengan menteri-menteri asal partai politik pendukung koalisi.

Terlepas dari isu perpecahan di kabinet, dapat diperkirakan bahwa tahun 2010 bakal berjalan suram. Pemulihan ekonomi akan berlangsung lambat, sehingga momentum perubahan untuk Indonesia yang lebih baik bakal mengalami banyak gangguan, akibat perekonomian nasional tersandera oleh dampak sosial dan politik dari skandal Bank Century.

Sedangkan kondisi politik nasional juga bakal diramaikan oleh gejolak sosial karena pemerintah diprediksi tak mampu merealisasikan janji-janji politiknya, terutama dalam hal penegakan hukum.

Hilangnya kewibawaan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bakal semakin menguat. Hal ini ditandai oleh berbagai demonstrasi dalam bentuk gerakan moral menentang kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

Upaya pemerintah menciptakan prinsip clean government dan good governance, serta penegakan supremasi hukum demi terciptanya keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang dicita-citakan, akan semakin jauh dari harapan.

Karena itu, catatan akhir tahun ini mencoba merefleksikan kembali berbagai peristiwa dan dinamika politik yang berkembang di masyarakat serta memprediksi kemungkinan yang bakal terjadi sepanjang 2010. (Bersambung) [yan]

Baca juga:

Ada 3 komentar tentang berita ini :

GAMPANG CARANYA...
Minggu, 27 Desember 2009, 21:24:46 WIB
Komentator: budimcb

KELUAR dari ACFTA yang akan berlaku itu.... TUNDA sampai BATAS WAKTU yang TIDAK DITENTUKAN.... pasti negara ini selamat... pada satu masalah tentunya.... kalau masalah lain caranya juga lain, misalnya cari RI1 yang gak PERAGU..... masak siey orang sudah tahu BANK PERAMPOK kok diselamatkan? dan orang di LEMBAGA KPK yang mau MENGADILI BANK PERAMPOK malah kena dakwaan oleh GRUP BANK PERAMPOK itu sehingga PENEGAK HUKUM itu sendiri pernah masuk KERANGKENG lagi.... yaaa kelaut aja niey bangsa yg dipimpin oleh pemimpin yang PERAGU..... PERAGU lucunya pada KEBENARAN.... RAGU pada nilai2 KEBAJIKAN... yaaaa salah satu bentuk GORO-GORO juga siey..... qiqiqiqi

Sebaiknya bikin airnya tetap jernih untuk mendapatkan ikannya
Minggu, 27 Desember 2009, 19:08:45 WIB
Komentator: koko

Wahai para tokoh negeri ini, agar semuanya bisa menahan-diri dan berusahalah mendapatkan KEBENARAN bukan PEMBENARAN, agar obyektif dalam mengungkapkan kasus century dan ingatlah :

'Dapatkan ikannya, tanpa airnya keruh'

Ini penting, agar kehidupan masyarakat kita tidak goyah dan terprovokasi oleh elite-elite politik yang belum menemukan data-data akurat tetapi selalu memberikan kesimpulan yang terlalu dini ke publik.

KEBENARAN memang wajib kita dapatkan dalam mengungkapkan kasus ini, tetapi hindari PEMBENARAN POLITIS yang pada akhirnya masyarakat bangsa ini yang selalu menjadi korban dan jangan sampai karena 'airnya-keruh' maka negara tetangga mendapatkan manfaat ekonomi yang sebenarnya milik bangsa Indonesia.

RENUNGKANLAH DG JERNIH HATI agar bangsa negeri ini bisa maju, damai dan tenteram dalam kehidupan sosialnya.

failed state seureum amat kale....
Minggu, 27 Desember 2009, 14:46:25 WIB
Komentator: soulfree

Waduh RM atw kawan2 jangan nakutin aqiu sebagai warga negara yang baik nih. Namanya 'DEMOKRASI' kalau berbeda pendapat, ide, politik itu mah wajar bgt. jangan jadikan perbedaan pendapat menjadi perpecahan bangsa tapi jusuteru! perbedaan pendapat seharusnya menjadikan kita tambah dewasa, tambah bijak dalam bersikap dan berterimakasihlah pada para 'kritikers' oleh karena mereka Anda tidak tergelincir dari rel perjuangan bangsa yang telah kita sama2 sepakati. Cara boleh berbeda, pendapat bisa jadi bertentangan tapi Indonesia Adil Makmur dan Maju adalah tujuan kita bersama! Hidup Indonesia! Don't forget It!

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.