rakyatmerdeka.co.id - LARANGAN BUKU, Larang Buku, Kejagung Berarti Suruh Masyarakat Mencari

LARANGAN BUKU
Larang Buku, Kejagung Berarti Suruh Masyarakat Mencari
Sabtu, 26 Desember 2009, 11:18:30 WIB

Laporan: Zul Hidayat Siregar

Jakarta, RMOL. Kebijakan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melarang lima buah buku untuk diedarkan di masyarakat, justru akan semakin memotivasi warga untuk mencari dan membaca buku tersebut.

“Setiap pelarangan buku, justru membuat buku tersebut semakin dicari dan diminati masyarakat,” kata Analis dari Charta Politika Bima Arya Sugiarto, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Sabtu, 26/12)

Bima menilai, saat ini sudah tidak zamannya lagi untuk melarang peredaran sebuah buku. Dikatakannya, ini era keterbukaan dan kebebasan untuk berpendapat. Jika ada buku yang tidak disetujui, harus dilawan dengan buku pula.

“Di samping itu, makna (untuk menjaga) ketertiban, jangan hanya ditafsirkan sendiri oleh penguasa. Kita memang harus menjaga stabilitas, tapi juga harus mengedepankan keterbukaan. Jangan sampai stabilitas demi stabilitas semata. Kecuali buku tersebut betul-betul melanggar UUD 1945,” pungkas Bima.

Sebagaimana diketahui, dalam laporan tahunannya (Rabu, 23/12), mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Iskamto, menyatakan ada lima buku yang dilarang beredar.

Kelima buku tersebut adalah "Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto" karya John Rosa, "Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri" karya Cocratez Sofyan Yoman, "Lekra Tak Pernah Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965" karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, "Enam Jalan Menuju Tuhan" karya Darmawan MM, dan "Mengungkap Misteri Keberagaman Agama" karya Syahrudin Ahmad. [zul]

Baca juga:

Tidak ada komentar tentang berita ini.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.