HOME | NUSANTARA | INTERNASIONAL | POLHUKAM | BLITZ | EKBIS | OLAHRAGA | KESEHATAN | OTOMOTIF | KARTUN | E-PAPER EDISI CETAK | INDEKS

Bagaimana Kabar Kasus 37 Rekening Perwira Polisi
Rabu, 02 Desember 2009, 00:05:22 WIB


Jakarta, RMOL. Pernah Heboh Di Zaman Sutanto

Kepolisian didesak memberikan penjelasan seputar penanganan kasus rekening perwira Polri ke publik. Sebab, hingga kini belum diketahui bagaimana nasib kasus itu sebenarnya.

Sudah saatnya kepolisian mem­buka kasus itu secara trans­paran. Dengan begitu publik bisa menilai kinerja mereka, kalau memang ada tindak pidana harus dilanjutkan, tapi kalau tidak harus dijelaskan secara gamblang.

Apalagi sebelumnya Presiden SBY sudah meminta agar kasus rekeking perwira Polri itu ditun­taskan. Permintaan itu disam­paikan dalam sidang kabinet 11 Agustus 2005.

Namun Anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Emer­son Yuntho mengaku pesimis dengan langkah kepolisian yang akan menuntaskan kasus re­kening perwira polisi.

“Lebih baik kasus ini dise­rah­kan ke satgas pemberantasan ma­fia hukum yang dibentuk Pre­siden. Jadi tahu siapa saja mar­kus yang berperan dalam lambatnya penuntasan kasus ini,” katanya.

Pada Juli 2005, Pusat Pela­poran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mene­mu­kan adanya 15 perwira dan anggota kepo­lisian yang me­miliki re­kening mencurigakan. Laporan terse­but kemudian diserahkan ke­pada Kapolri Sutanto.

Selain rekening 15 perwira, se­banyak dua pati, 16 pamen dan enam rekening lainnya diselidiki menyangkut penyim­pangan penanganan kasus ille­gal logging, penyalahgunaan wewenang dalam mutasi per­sonel Polri, pemungutan liar (pung­li) dalam pembuatan SIM.

Selain itu, dugaan lain adanya rekening bermasalah itu juga dari penyalahgunaan wewe­nang penyidikan, pemalsuan paraf berita acara pemeriksaan (BAP), penanganan kasus ba­han bakar minyak (BBM), dan pungutan kepada siswa di lem­baga Polri.

Lebih lanjut Emerson menga­takan, satgas ini sangat kuat karena ada back up langsung dari Presiden. Jadi tidak perlu takut-takut dalam memberantas mafia hukum yang memang masih menjadi musuh bersama.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengaku pesimis dengan langkah polisi yang akan me­nyelesaikan kasus rekening 15 perwira.

“Saya khawatir ini ada upaya yang disengaja untuk men­di­amkan kasus ini, yang akhirnya dipetieskan. Apalagi me­nyang­kut beberapa petinggi di pejabat kepolisian,”ujarnya.

Menurutnya, kasus ini ber­mula dari laporan Pusat Pela­poran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang me­ne­mukan ada rekening mencu­ri­gakan dari beberapa perwira po­lisi yang berisikan transfer da­na berjumlah miliaran.

Untuk itu Neta meng­ha­rap­kan Komisi III DPR memanggil pejabat kepolisian untuk me­ne­rangkan perkembangan kasus ini. Sebab saat ini tidak jelas perkem­bangannya dan kem­ung­kinan besar kasus ini akan dihentikan.

Menurutnya, reposisi bebe­ra­pa pejabat kepolisian mutlak diperlukan. Khususnya terha­dap pejabat-pejabat yang punya beban terhadap pemberantasan ko­rupsi. Hanya dengan cara itu pene­gak hukum berjalan maksimal.

Sementara itu pengamat ke­po­lisian, Bambang Widodo Umar mengatakan tidak jelas­nya penanganan kasus rekening perwira kepolisian karena lem­baga itu tidak transparan.

“Bagaimana masyarakat bisa tahu kalau mereka tidak mem­be­ritahukan perkembangannya. Harusnya tiap ada per­kem­bangan langsung di­umumkan kepada masyarakat agar tidak ada kecurigaan,” jelasnya.

Jika tidak ada kerugian ne­gara dan tidak ada yang me­nya­lahi aturan dalam kasus ini, me­nurut Bambang secepatnya diumumkan demi kepastian hukum. Jadi tidak menggantung seperti sekarang.

Kendati begitu, menurut Bam­bang tidak transparannya pe­nye­lesaian kasus ini karena da­lam undang-undang kepolisian tidak diatur secara jelas terkait penye­lesaian kasus. Jadi tidak ada ke­harusan mem­per­tang­gungja­wab­kan setiap proses pe­na­nganan perkara kepada ma­syarakat.

“Makanya undang-undang ke­polisian harus secepatnya di­revisi. Jadi setiap penanganan perkara bisa dilakukan trans­paran sehingga masyarakat bisa tahu perkembangannya dari awal sampai akhir,” ka­tanya.

“Arahan Presiden, Jangan Petieskan Kasus Korupsi”
Heru Lelono, Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Dan PR

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Public Relation (PR), Heru Lelono mendesak kepolisian cepat menuntaskan kasus rekening 15 perwira.

“Ini sesuai arahan Presiden kepada seluruh lembaga pe­ne­gak hukum termasuk ke­po­lisian jangan mengam­bangkan atau mempetieskan kasus-kasus korupsi yang sedang dita­ngani,” kata Heru Lelono kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Heru, jika kasus itu sudah kuat bukti-buktinya harus secepatnya dilimpahkan ke penga­dilan. Tapi kalau tidak cukup bukti, segera terbitkan surat perintah penghentian penyidikan, demi kepastian hukum.

Heru berharap sekarang adalah saat yang tepat bagi kepolisian melakukan reformasi birokrasi. Jika penegakan hukum bisa ber­jalan dengan baik maka perkem­bangan ekonomi akan berjalan positif dan menunjang pemba­ngunan bangsa Indonesia.

“Hingga Kini Belum Jelas”
Taslim, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Taslim meminta Mabes Polri segera mengusut tuntas kasus 15 rekening perwira polisi yang sampai saat ini belum jelas.

“Tidak ada alasan lagi buat Polri menunda-nunda kasus ini. Apalagi sejak ditangani tahun 2005 hingga kini belum jelas,”kata Taslim kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dengan Kabareskrim yang baru, politisi PAN mengharap upaya pemberantasan korupsi berjalan dengan maksimal. Jangan hanya memburu ka­sus-kasus yang kecil.

Menurutnya, Komisi III DPR dalam waktu dekat akan meminta penjelasan terkait terkatung-katungnya kasus ini. Hal tersebut penting agar ada lagi kecurigaan publik.

Untuk itu Taslim men­do­rong KPK turun tangan  me­nye­lesaikan kasus ini, jika ke­polisian tidak serius dalam me­nuntaskannya. Apalagi ke­wenangan KPK sangat luas ter­masuk dalam melakukan pe­nyadapan.

“Tidak Ada Pidananya”

Ito Sumardi, Kabareskrim Mabes Polri

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Ma­bes Polri), Ito Sumardi me­ngatakan, kasus rekening perwira polisi hasil temuan PPATK sudah diklarifikasi ketika era Kapolri Sutanto.

“Kasus ini yang menangani Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri, bu­kan di Kabareskrim karena tidak ada tindak pidananya,” kata Ito Sumardi ke­pa­da Rakyat Merdeka, di Jakarta, ke­marin. 

Menurut Ito, sebetulnya temuan rekening tersebut belum mengarah ke tindak pidana. Sifatnya baru men­curigakan saja sehingga dite­lusuri oleh pihak ke­polisian.

“Berharap Bisa Tuntaskan Kasus Yang Ngendon”

Adnan Pandupraja, Anggota Kompolnas

Anggota Komisi Kepo­lisian Nasional (Kompolnas), Adnan Pandupraja meminta Mabes Polri secepatnya me­nuntaskan kasus rekening 15 perwira polisi.

Menurutnya saat ini sudah ada komisi informasi publik sehingga ke depan kepolisian bisa bekerja sama. Ini penting agar tiap penanganan suatu perkara bisa dilakukan secara transparan.

Dengan penanganan kasus secara transparan masyarakat bisa mengetahui secara detail terkait seberapa jauh kasus tersebut ditangani. Jadi tidak menimbulkan kecurigaan publik.

Selain itu, kata Adnan, dengan dibentuknya satgas pemberantasan korupsi lang­­sung dibawah Presiden diha­rapkan mampu memi­ni­ma­lisir jaringan makelar kasus yang menjadi musuh ber­sama.

“Saya berharap kepolisian bisa menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih ngendon di situ,” ucapnya. RM



Baca juga: