Ranking Polri 42, Gagalnya 10
Selasa, 10 November 2009, 02:00:29 WIB


Jakarta, RMOL. Kinerja Polri di bawah komando Bambang Hendarso Danuri kian terpuruk setelah rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo didengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/11).

Rakyat kecewa terhadap Polri dalam penanganan kasus dua pim­pinan  KPK non aktif Bibit Sa­mad Rianto dan Chandra Ham­zah. Polri dinilai tidak profesional. 

Inilah salah satu penyebab popularitas Polri menurun akhir-akhir ini. Makanya berdasarkan peng­amat kepolisian, Lembaga Swa­daya Masyarakat (LSM), dan ang­gota Komisi III DPR ke­ga­galannya sebanyak 10. Se­dang­kan keberhasilannya 6 (ini sudah ter­masuk pendapat Kepala Bi­dang Penerangan Umum Hu­bu­ngan Masyarakat (Kabid Penum Hu­mas) Mabes Polri,  Ketut Untung Yoga). Ini berarti Polri dinilai rugi 4 (10 kegagalan – 6 keberhasilan = 4).

Penilaian Kementerian Negara Pen­dayagunaan Aparatur Negara (Kemenneg PAN) juga tidak ter­lalu memuaskan, yakni ranking 42 dari 74 instansi pemerintah. Penilaian kinerja ini berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan ki­nerja, pengukuran kinerja, pe­la­poran kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. 

Pengamat kepolisian Alfons Loemau  mengatakan, kinerja Polri  kian terpuruk setelah rekaman pembicaraan Anggodo itu. 

‘’Wajar saja kalau popula­ritas­nya kian terpuruk. Sebab, rakyat kecewa dengan  penanganan ka­sus dua pim­pinan  KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Menurutnya, untuk memper­baiki citra, Polri harus melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Polri yang disebutkan dalam rekaman itu, dan  diberhentikan dari jabatannya

“Mereka tidak layak lagi menduduki jabatannya. Sebab, sudah mencoreng citra Polri. Biarpun mereka sudah mengun­dur­kan diri namun proses pe­me­riksaan tetap harus dilakukan,” tukasnya.

Dikatakan,  dalam penempatan dan pengangkatan pejabat Polri sekarang ini tidak ada parameter yang jelas. “Banyak pejabat Polri yang baru menjabat tiga bulan tapi di­pindahkan lagi,  bagaimana me­re­ka bisa bekerja kalau begitu,” katanya.

 Polri, lanjutnya, memang sudah menorehkan keberhasilan da­lam pemberantasan teroris, tapi se­cara umum citranya sudah terpuruk.

“Polri harus melakukan refor­masi birokrasi dan meningkatkan per­baikan dalam sistem persiapan hu­kum, pendidikan dan pengang­katan,” ujarnya.

Ditambahkannya, hendaknya ada lembaga yang mengawasi kebijakan dan program yang dijalankan Kapolri.

‘’169 Polisi Diberhentikan’‘
Ketut Untung Yoga, Kabid Penum Humas Mabes Polri

Kepala Bidang Penerangan Umum Hubungan Masyarakat (Kabid Penum Humas) Mabes Polri,  Ketut Untung Yoga me­nga­takan, sulit untuk mengklaim apa saja yang menjadi keber­ha­silan polisi. Sebab, yang ber­hak menilai adalah masyarakat.

“Kami ini kan ibarat pembantu, jadi yang berhak menilai kami ini berhasil atau tidak ya majikan,’’ katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Kamis (5/11).

 Meski demikian, lanjutnya, telah banyak yang dilakukan dalam upaya reformasi Polri. Mi­salnya, memberikan sanksi tegas kepada 169 aparatnya yang nakal selama Januari hingga Mei 2009.

“ Secara keseluruhan, Komisi Ko­de Etik Polri menghasilkan 204 putusan yang mencakup 169 po­lisi diberhentikan secara tidak hor­mat. Tindakan tegas ini se­bagai bentuk komitmen kami untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat,” terangnya.

 Selain itu, kata Ketut, 2 kasus masuk kategori tercela, permin­taan maaf (6 kasus), tour of area (TOA) atau pindah daerah tugas sebanyak 17 kasus, tour of duty (TOD) atau pindah bagian se­banyak 15 kasus, dan pem­ber­hentian dengan hormat (PDH) sebanyak 3 kasus.

 “Kami tidak main-main dalam menindak tegas anggota yang melanggar,’’ ujarnya.

  Dikatakan, jika dibandingkan de­ngan hasil Sidang Komisi Ko­de Etik Polri tahun 2008  meng­hasilkan 270 putusan. Diber­hen­tikan secara tidak hormat se­banyak 246 kasus,  PDH se­banyak 4 kasus, TOA sebanyak 15 kasus, TOD 5 kasus, putusan tercela 11 kasus, permintaan maaf 6 kasus, dan pembinaan ulang profesi 7 kasus.

‘Jumlah pelanggaran pidana yang dilimpahkan ke pengadilan umum mencapai 48 kasus dalam kurun Januari-Juni tahun 2009. Sementara di tahun 2008 tercatat 272 kasus,’’ paparnya.

 Ketut menjelaskan, jumlah pelanggaran terbesar dilakukan bintara dengan 1.060 kasus tahun 2008 dan 488 kasus di antara Januari-Mei 2009 dengan jenis pelanggaran yang bervariasi, se­perti kasus narkoba, kejahatan lain, dan mangkir dari tugas (de­sersi). Sementara di tingkat perwira pertama (Inspektur Dua hingga Ajun Komisaris) tercatat 81 kasus tahun 2008 dan 33 kasus pada semester I tahun 2009.

 “Perwira menengah (Ko­misaris hingga Komisaris Besar) terdapat 16 pelanggar tahun 2008 dan 3 pelanggar pada Januari-Juni 2009. Secara kese­luruhan, jumlah pelanggaran pi­dana pada 2008 mencapai 1.164 kasus dan semester pertama 2009 sebanyak 525 kasus,” bebernya.

 Ketut menegaskan, pihaknya te­rus melaksanakan pembinaan ke dalam terkait pelayanan ma­sya­rakat. Kemudian bekerja sama de­ngan instansi terkait, terutama pada komisi negara yang meng­awasi berbagai hak masyarakat atau HAM.

‘’Kinerjanya Hancur-hancuran Deh...’’
Bambang Widodo Umar, Pengamat Kepolisian Dari UI

Pengamat Kepolisian dari Universitas Indonesia (UI) Bam­bang Widodo Umar mengatakan, Polri di bawah komando Bam­bang Hendarso Daruri ada plus minusnya.

Menurutnya, dari sisi pe­nanganan teror, Polri cukup berhasil. Tapi gagal dari sisi mem­bangun institusi lembaga dari sisi trust building  kepada masyarakat.

Trust building itu, kata dia, dari sisi peningkatan profesionalisme, pendidikan dan korelasi relasi antara polisi dan masyarakat.

“Untuk sektor ini, kinerjanya  hancur-hancuran deh,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dikatakan,  adanya mafia per­adilan yang tidak bisa dijamah di lem­baga kepolisian menambah be­nang kusut.  Kasus Anggodo seakan membelalakkan mata ma­syarakat bahwa praktik mafia peradilan itu ada.

“Ini diakibatkan pengawasan yang sangat lemah,” katanya.

 Untuk itu, lanjutnya, jajaran kepolisian hendaknya semakin peka terhadap praktik mafia peradilan. Kalau  tidak peka, maka citranya semakin terpuruk.

 ‘’Saat ini momentum yang paling tepat jajaran kepolisian untuk memperbaiki citra. Tapi, kalau salah mengambil langkah, tidak memanfaatkan momentum, semakin terpuruklah citra ke­polisian sebagai aparat penegak hukum,’’ katanya.

 Yang perlu dilakukan, lan­jutnya, merombak total pimpinan Polri, mantapkan lagi dari sisi profesionalitas. Kemu­dian ting­katkan lagi seleksi rekrut­men demi kualitas SDM handal. Yang ter­penting adalah moral.

Hal lainnya yang perlu diper­ha­tikna, menurut Bambang Wi­do­do,  pengawasan harus diper­kuat. Makanya perlu dibentuk pe­ng­awas dari eksternal ke­polisian dengan payung hukum Undang-undang.

 “Mereka diisi dari akademisi, pakar, pemerhati polisi, tokoh-tokoh masyarakat dan yang lainnya selain internal polisi,” katanya.

Wewenangnya pun, kata dia, harus kuat dan diberi kewe­nangan menyidik.     “Ini harus dila­kukan dari pusat hingga Polres dan Polsek,” katanya.

‘’Masih Belum Optimal’’
Budi Wisaksana, Pengamat Kepolisian Dari Undip

Pengamat kepolisian Uni­ver­sitas Diponegoro (Undip) Se­marang, Budi Wisaksana me­ngatakan, kinerja kepolisian ma­sih belum optimal di tengah per­kembangan masyarakat yang semakin kompleks.

 “Memang sudah ada yang dihasilkan Polri, namun secara keseluruhan masih belum op­timal,” katanya.

Menurut Ketua Pusat Studi Kepolisian Undip itu, antara lain yang dihasilkan adalah sukses memberantas teror, perbaikan sistem pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan Surat Izin Menge­mudi (SIM) yang lebih mudah dan praktis.

 “Semula masyarakat harus datang langsung ke kantor polisi, namun saat ini sudah disediakan mobil SIM keliling yang beroperasi di titik kera­mai­an,” katanya.

Peningkatan kinerja kepo­lisi­an juga ditunjukkan dengan pere­krutan anggota polisi yang sudah semakin transparan dan objektif,    baik di Akademi Ke­po­lisian maupun calon bintara polisi.

“Beberapa hal tersebut me­mang menunjukkan pening­ka­tan kinerja kepolisian. Na­mun se­cara keseluruhan ma­sya­rakat ma­sih belum puas dengan ki­nerja kepolisian yang telah dicapai,” katanya.

 Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian ditunjukkan dengan hasil penelitian yang dilakukan timnya. “Kami mengambil sampel 100 responden ma­sya­rakat,  hanya lima orang yang mengaku puas dengan hasil kinerja kepolisian. Selebihnya mengaku tidak puas,” katanya.

 Ketidakpuasan masyarakat tersebut dilatarbelakangi de­ngan pengalaman pribadi res­pon­den yang pernah berurusan dengan polisi dan mendapatkan pengalaman yang tidak me­nge­nak­kan. Misalnya  terkait masalah pelanggaran lalu lintas.

 Selain itu, masih banyak anggota polisi yang belum menyadari hakikat, fungsi, dan wewenangnya berada di tengah masyarakat. 

"Citranya Merosot"
Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch

Citra Polri di bawah ko­man­do Bambang Hendarso Daruri me­rosot setelah  rekaman pem­bi­caraan Anggodo Widjojo per­de­ngarkan di sidang Mahkamah Kon­stitusi (MK), Selasa (3/11).

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, kepada Rakyat Merdeka,  di Jakarta, kemarin.

Apa lagi, kata Pane, Anggodo tetap status saksi, padahal indikasi pelanggarannya sudah begitu terlihat dalam pem­bi­caraannya dengan sejumlah orang.

“Citranya merosot. Meskipun ada prestasi mengungkap teror bom,” katanya.

Menurutnya, saat Sutanto menjadi Kapolri, citranya naik. Se­bab, berani menyeret Ka­ba­reskim Suyitno Landung ke peng­adilan. Ini menjadi catatan pres­tasi. “Sekarang justru se­ba­liknya,” katanya

Bukti kegagalan lainnya, kata dia, tidak tegasnya dalam me­nyi­­kapi persoalan yang me­nyang­kut orang-orang yang ter­indetifikasi bermain-main hu­kum dalam rekaman pembica­ra­an Anggodo.

 “Ini dibuktikan dengan me­luas­nya demo-demo, baik dari ma­hasiswa maupun dari ma­sya­rakat. Tapi Anggodo tetap saja tidak ditahan, padahal banyak in­dikasi yang bisa dituduhkan kepadanya,” katanya.

Dikatakan, mafia peradilan se­pertinya sulit diberantas. Se­bab, diduga ini terkait dengan ke­luarga besar oknum polisi dan be­kas pejabat kepolisian, serta ok­num pengacara.

 Selain itu, lanjutnya, Polri di bawah pimpinan Bambang Hen­darso Danuri tidak punya konsep jelas dalam melakukan mutasi ba­gi para perwiranya sehingga bisa menyebabkan kekecewaan.

  Neta meminta agar Kapolri menata ulang sistem mutasi yang telah dilakukan sebe­lum­nya, yakni mutasi dilakukan se­telah minimal satu tahun menjabat.

 ‘’Kalau sistem mutasi ini tidak ditata dengan cepat bisa menyebabkan kekecewaan. Aki­batnya kinerja Polri me­nu­run,’’ ujarnya.

‘’Sudah Banyak Prestasi Ditorehkan’’
Dasrul Jabar, Anggota Komisi III DPR

Menilai kinerja Polri harus dengan kaca mata yang netral dan jernih.

“Jangan cuma dilihat dari sisi kegagalannya saja,” kata ang­gota Komisi III DPR, Dasrul Ja­bar, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut politisi dari Partai Demokrat itu, dari sisi kinerja se­cara keseluruhan, Polri sudah cukup baik dalam melak­sa­nakan fungsinya.

Indikator keberhasilannya yaitu suksesnya pemberantasan teroris yang secara langsung terkait dengan kondusifitas keamanan di negeri ini.

Selain itu, lanjutnya, pem­be­rantasan narkoba yang me­li­batkan jaringan dalam negeri dan jaringan internasional. Be­gitu jgua soal keberhasilan da­lam penegakan hukum di bi­dang illegal logging dan fishing menjadi bukti kinerja yang dila­kukan polri. ‘’Jadi, sudah ba­nyak prestasi ditorehkan Polri, sehing­ga tidak fair kalau dilihat dari sisi kekurangannya saja,’’ ujarnya. 
[]

• DPD Urutan Buncit Tapi Hasilnya Remis 71
• Taufik Kiemas Disaranin 11 Strategi Jitu
• KY Ranking Bontot 74, Prestasi Pun Jeblok
• 4.000 Kasus HAM Digarap, Kok Sedikit Disidangkan
• Popularitas MK Meroket Wajar Dapat Untung 4

Tidak ada komentar tentang berita ini.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.