Taufik Kiemas Disaranin 11 Strategi Jitu
Sabtu, 07 November 2009, 01:19:52 WIB


Jakarta, RMOL. Salah Satunya Belajar Membaca

Ketua  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas disaranin 11 strategi jitu untuk meningkatkan kinerjanya.

Jangan sampai pimpinan MPR itu hanya punya andil da­lam sidang lima tahununan saat pe­lantikan Presiden dan Wakil Pre­siden, tapi juga bisa berkarya de­mi bangsa, negara, dan rakyat.  

Salah satu yang disaranin, be­lajar membaca secara baik dan be­nar, sehingga jangan terulang la­gi kesalahan menyebut nama pe­jabat dan bekas pejabat saat acara-acara penting.

Seperti diketahui, dalam  Si­dang Paripurna pelantikan Pre­si­den dan Wakil Presiden di Ge­dung DPR/MPR, Senayan, Ja­karta, Selasa (20/10), Taufik Kie­mas  berkali-kali salah membaca nas­kah acara sidang. Berulang kali salah sebut gelar dan nama. Misalnya salah menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono,  Jusuf Kalla dan Baharuddin Jusuf Habibie.

Dari 11 saran itu memang sebagian diperuntukkan bagi Setjen MPR, tapi Ketua MPR tetap berperan agar Setjen MPR bisa bekerja secara maksimal.

Saran itu penting dilakukan demi perbaikan kinerja ke depan. Sebab, Berdasarkan penilaian peng­amat politik, LSM, dan pim­pinan Fraksi MPR, bahwa ada 5 ke­gagalan MPR. Sedangkan ke­berhasilan 4. Jadi, tekor 1 (6 ke­gagalan – 4 keberhasilan = 1).   

Penilaian Kementerian Ne­ga­ra Pendayagunaan Aparatur Ne­gara (Kemenneg PAN) juga tidak ter­lalu menggembirakan. Sebab, Setjen MPR  hanya mendapat ranking 47 dari 74 instansi pe­merintah.

Penilaian kinerja ini berdasar­kan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan ki­nerja, pengukuran kinerja, pe­la­poran kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu, Taufik Kiemas diminta men­jalankan saran-saran terse­but, demi perbaikan kinerja MPR.

‘’Pak Taufik Kiemas perlu membaca secara baik dan benar, sehingga jangan sampai ada lagi kesalahan menyebut nama dan jabatan orang saat acara penting,’’ ujar Tom Pasaribu kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Kesalahan itu tidak terlepas dari kinerja Setjen MPR juga. Sebab tugas mereka memang mempunyai tanggung jawab dalam mempersiapkan jalannya persidangan,” ucapnya.

 Dikatakan, kinerja Setjen MPR belum maksimal menja­lan­kan tugasnya dalam mendukung ki­nerja pimpinan dan anggota MPR.

Menurutnya, setjen MPR juga sangat tertutup dan tidak tran­spa­ran, sehingga publik susah untuk me­ngetahui apa yang sedang dila­kukan dan yang sudah dilakukan.

Selain itu, lanjutnya, Setjen MPR juga masih lemah dalam me­lakukan sosialisasi hasil aman­demen UUD 1945.

“Padahal anggaran untuk so­sialisasi Setjen MPR tergolong besar, namun hasil kerjanya belum bisa terlihat,” ujarnya.

‘’Apa Saja Sih Kerjanya’’
Sulastio, Direktur IPC

Direktur Indonesia Par­liamen­tary Center (IPC), Su­lastio menilai, kinerja Setjen MPR belum maksimal. Pasal­nya, perannya sebagai suppor­ting system anggota MPR tidak be­gitu terasakan.

“Apa saja sih kerjanya selain menyiapkan sidang umum. Selama ini yang kelihatan hanya sosialisasi UUD dan lomba cerdas-cermat saja,” ungkapnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Sulastio, sebenarnya keberadaan setjen MPR itu tidak perlukan. Sebab, sudah ada setjen DPR dan DPD yang bisa diperbantukan untuk membantu kerja-kerja majelis.

“Saya menyarankan agar setjen MPR dijadikan lembaga ad hoc saja, tidak permanen seperti sekarang ini. Karena MPR itu sekarang tidak banyak tugasnya. Kan bisa mem­ber­dayakan staf di setjen DPR dan DPD,” tandasnya. 

‘’Semangatnya Perlu Ditingkatkan’’
Ardyan Saptawan, Pengamat Politik

Kinerja Setjen MPR dinilai belum maksimal. Sebab, tugas MPR yang minim membuat fungsi dan peranan kesekjenan tidak begitu kelihatan.

“Selama ini fungsi dan peran Setjen MPR memang tidak ter­lalu mendesak. Hal itu berkaitan de­ngan tugas MPR yang tidak pa­dat seperti DPR atau DPD,” ka­tanya kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Selain itu, kata Ardyan, staf Setjen MPR juga terlihat masih be­lum  bisa menjalankan tugas­nya dengan baik dan terkesan se­ring tumpang tindih. Ka­rena­nya, dia berharap agar kualitas aparat sekretariat bisa ditingkatkan.

“Semangatnya perlu diting­kat­kan. Saat ini kondisi me­reka telah menjadi titik lemah ki­nerja par­lemen. Padahal, se­harusnya Setjen MPR tersebut tidak ha­nya menjadi staf administrasi, melainkan men­jadi pendukung kerja anggota parlemen secara fungsional,” pungkasnya. 

‘’Nggak Ada Yang Menonjol’’
Sugiyanto, Pemerhati Parlemen

Setjen MPR dinilai belum ber­hasil dalam menjalankan tu­gasnya untuk melayani dan me­menuhi segala keperluan dan ke­giatan anggota MPR.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Ke­bijakan Eksekutif dan Le­gis­latif (Majelis), Sugiyanto, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, selama ini Setjen MPR belum maksimal dalam memenuhi alat kelengkapan anggota MPR. Misalnya ruangan kerja fraksi-fraksi masih belum memadai.

“Kesannya Setjen MPR itu tidak ada kerjanya selain meng­atur sidang saja,” ujarnya.

 Diharapkannya, Setjen MPR ke depan harus bisa lebih tran­spa­ran dalam melakukan sosialisasi Undang-undang serta mening­katkan sarana dan prasarana yang mendukung MPR.

 “Selama lima tahun ini nggak  ada hasilnya deh yang menonjol. Sebab, kerjanya juga minim setelah diamandemen UUD 1945.  Kalau dulu, MPR itu ba­nyak kerjanya,” katanya.

 ‘’Sekarang ini MPR hanya menjadi lembaga untuk bagi-bagi posisi kekuasaan politik saja. Hal ini bisa dilihat dari bertambahnya jumlah wakil ketua MPR,’’ paparnya.

 Ke depan, tambahnya, Ketua MPR sebaiknya dijabat Ketua DPR juga, agar lebih berbobot dan meminimalisir anggaran. 

‘’Nggak Ada Hasil Spektakuler Tuh...’’
Sebastian Salang, Pengamat Politik

Kewenganan MPR se­karang ini sangat terbatas,  ha­nya melakukan sidang lima ta­hunan pelantikan Presiden dan Wapres,  sosialisasi amandemen UUD 1945, dan menerima tamu.

“Nggak ada hasil spektakuler tuh seperti MPR sebelumnya,” kata pengamat politik dari’Forum Masyarakat Pemantau Par­le­men Indonesia (Formappi),’ Se­bastian Salang, ke­pada’Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

 Menurutnya, pergantian Ketua MPR dari Hidayat Nur Wahid ke Taufik Kiemas tidak akan memperbaiki situasi yang ada. Sebab, garisnya hanya melanjutkan kebijakan yang sama.

“Tidak akan ada yang beda, justru bisa lebih mundur,” katanya.
Ke depan, kata dia, MPR sebaiknya hanya joint session seperti di Amerika Serikat yang terdiri dari senat dan kongres. Kalau di sini, terdiri dari DPD dan DPR.
“MPR ada saat dibutuhkan saja. Kemudian pimpinannya dari DPD dan DPR,” katanya. 

‘’Belum Bisa Memenuhi Kebutuhan Ruangan’’
Irgan Chairul Mahfiz, Ketua Fraksi PPP MPR

Ketua Fraksi PPP MPR, Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, kinerja Setjen MPR dalam me­menuhi sarana dan prasarana pendukung kegiatan majelis masih minim.

“Sampai sekarang Setjen MPR belum bisa memenuhi kebu­tuhan  dan perbaikan ru­angan fraksi di MPR. Sebab rua­ngan yang ada sangat kecil,” ka­tanya kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Meski demikian, lanjutnya, Setjen DPR sudah berhasil dalam membantu anggota dan pimpinan MPR menjalankan tugasnya dengan memper­siap­kan dan menyelenggarakan rapat paripurna pelantikan Presiden dan Wapres lalu.

“Biarpun masih banyak ke­kurangan, namun itu perlu diapresiasi,” tandasnya.


[]

• KY Ranking Bontot 74, Prestasi Pun Jeblok
• 4.000 Kasus HAM Digarap, Kok Sedikit Disidangkan
• Popularitas MK Meroket Wajar Dapat Untung 4
• Ih Kejagung Juara Dari Belakang
• 19 Parpol Tetap Incar Jabatan Wakil Menteri

Tidak ada komentar tentang berita ini.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.