HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Sabtu, 31/07/10, 21:31
AKSI PONG
Masuk G-20, Tapi Masih Ada yang Makan Nasi Aking
Sabtu, 31/07/10, 19:46
Patrialis Ogah Kirim Hasil Kerja PPATK ke Lumpur
Sabtu, 31/07/10, 19:35
Yusril Tak Mau Jadi Korban Peradilan Sesat
Sabtu, 31/07/10, 19:24
BOM TABUNG GAS
Menteri Sosial Baru Bisa Bantu 10 Orang
Sabtu, 31/07/10, 19:23
AKSI PONG
Tetangga DPR Juga Korban Ketidakadilan
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Edward Aritonang, Kalau Kasusnya Belum Tuntas, Kami Minta Maaf
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Hungaria Apresiasi Kerjasama di Bidang Sastra
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

KRISIS KPK
Presiden Harus Bertindak, Jangan Sampai Masyarakat Bersikap Anti Pemerintah

Senin, 02 November 2009, 09:40:02 WIB

Laporan: Aldi Gultom

Jakarta, RMOL. Siang ini, kantor KPK akan menjadi lapangan konsolidasi bagi ratusan masyarakat yang menolak penahanan dua komisioner non aktif KPK.

Ketua Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN), Marwan Batubara, mengungkapkan rencana aksi elemen masyarakat dari mahasiswa, aktivis anti korupsi hngga massa dari ormas-ormas keagamaan siang ini di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Pemasangan kain hitam di pintu masuk kantor KPK akan menjadi simbolisasi berkabung, prihatin dan menggugat,” ucap Marwan saat dihubungi sesaat lalu (Senin, 2/11) pagi.

Marwan menambahkan, selama sepekan terkahir gerakan dukungan moral terhadap Bibit dan Chandra semakin menguat. Marwan mengkuatirkan jika Presiden SBY masih anggap remeh derasnya arus dukungan itu, masyarakat menjadi bersikap anti pemerintah.

“Kita sebenaranya tidak ingin penurunan pemerintah, kita mau konstitusional saja. Cuma masalahnya kalau semua jalur resmi dan formal aturan berlaku tidak diindahkan penyelenggara negara kita, gerakan bertambah besar dan ini catatan penting bagi legislatif dan yudikatif,” saran mantan anggota DPD ini.

Marwan menandaskan, keinginan Presiden untuk tidak ikut capmur dalam persoalan ini malah akan dipertanyakan publik, karena dua pimpinan lembaga yang saat ini dianggap memusuhi KPK, Polri dan Kejaksaan Agung, berada di bawah kendali Presiden

"Kalau kondisi begini presiden harusnya tidak diam saja. Kecuali ini ada ijin presiden.
Kita tak mau model penurunan penguasa. Jangan dianggap remeh," tegasnya. [ald]



Baca juga:


Ada 1 komentar tentang berita ini :

TPF terbentuk SBY, gelombang turun ke jalan Rakyat tidak bisa terbendung..
Senin, 02 November 2009, 12:37:27 WIB
Komentator: sugianto
TPF terbentuk SBY, gelombang turun ke jalan Rakyat tidak bisa terbendung..jangan anggap remeh...oleh SBY dan ketua DPR.

Jangan buat Rakyat marah, kemarahan Rakyat akan menjadi kekuatan yang besar

'BUAYA DAN GODZILLA akan digotong SEMUT'

Tuntutan Rakyat diprediksi akan mengarah pada Tuntutan Pemecatan Kapolri, Kabareskrim, Kajakgung dan Tuntutan turunkan Ketua DPR yang otoriter.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.

 
 


Tujuh Bulan, KPK Cuma Sidik 21 Kasus Korupsi
Konfik Antarumat Agama Semakin Meningkat