|
 |
|
|
 |
|
Jumat, 30/07/10, 19:29
Ade Rahardja: Kalau Dizalimi Harus Memaafkan |
|
Jumat, 30/07/10, 19:26
Edward Bilang Polri Tak Mau Berikan Rekaman Ade Rahardja-Ari Muladi |
|
Jumat, 30/07/10, 19:17
Nudirman Munir: Badan Kehormatan DPR Periode Ini Lebih Aktif dan Solid |
|
Jumat, 30/07/10, 19:03
POLISI TABRAK LARI
Mabes Polri: Tabrak Lari karena Panik |
|
Jumat, 30/07/10, 18:50
BOM TABUNG GAS
JK: Jangan Salahkan Konversinya |
|
 |
|
|
|
|
|
Kontrak Politik SBY Berisi Larangan Membongkar Skandal Century?
Rabu, 28 Oktober 2009, 16:14:05 WIB
Laporan: Aldi GultomJakarta, RMOL. Anjuran agar partai-partai koalisi SBY-Boediono mengingat kontrak koalisi sebelum mengkritisi skandal Century dianggap mengherankan.
“Masak isi kontrak politik kayak gitu? Tidak boleh membongkar hal-hal yang tidak baik,” kata analis politik Umar S Bakry pada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 28/10).
Menurutnya, apa yang dilakukan beberapa partai koalisi SBY-Boediono dengan menggulirkan wacana kritis terhadap skandal yang melibatkan wapres Boediono dan menteri keuangan Sri Mulyani bukanlah dalam kerangka mengancam kekuasaan SBY.
Usulan hak angket soal skandal Century yang mulai dihembuskan kalangan anggota DPR dinilai anggota Komisi III dari fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, bernuansa politis. Partai koalisi pemerintah SBY-Boediono pun diingatkan atas kontrak politik yang masih “basah”. Memang beberapa partai koalisi SBY di parlemen mulai bergeliat mewacanakan pansus atau angket penyelamatan Century yang merugikan negara triliunan rupiah itu. Yang paling mencolok adalah Golkar dan PKS. [ald]Baca juga:
Tidak ada komentar tentang berita ini.
Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.
|
|
|
|
|
|
