HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Sabtu, 31/07/10, 21:31
AKSI PONG
Masuk G-20, Tapi Masih Ada yang Makan Nasi Aking
Sabtu, 31/07/10, 19:46
Patrialis Ogah Kirim Hasil Kerja PPATK ke Lumpur
Sabtu, 31/07/10, 19:35
Yusril Tak Mau Jadi Korban Peradilan Sesat
Sabtu, 31/07/10, 19:24
BOM TABUNG GAS
Menteri Sosial Baru Bisa Bantu 10 Orang
Sabtu, 31/07/10, 19:23
AKSI PONG
Tetangga DPR Juga Korban Ketidakadilan
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Edward Aritonang, Kalau Kasusnya Belum Tuntas, Kami Minta Maaf
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Hungaria Apresiasi Kerjasama di Bidang Sastra
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

SKANDAL BANK CENTURY
Usul Hak Angket, Partai Koalisi SBY Diingatkan Kontrak Politik

Rabu, 28 Oktober 2009, 15:47:44 WIB

Laporan: Widya Victoria

Jakarta, RMOL. Usulan hak angket soal skandal Century yang mulai dihembuskan kalangan anggota DPR dinilai bernuansa politik.

Partai koalisi pemerintah SBY-Boediono pun diingatkan atas kontrak politik yang masih basah. Demikian diutarakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (28/10).

Ruhut menuturkan, sampai saat ini masalah Century masih dikaji oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan belum ada hasil audit akhirnya. Karena itu, Ruhut pun mengingatkan kepada anggota fraksi lainnya, terutama dari partai koalisi, agar tidak sesumbar mengeluarkan pernyataan usulan hak angket.

“Kami dari Komisi III saja belum terima laporan audit BPK. Kami ingatkan Golkar dan PKS bahwa mereka bagian dari koalisi, jangan lupa dengan itu, apalagi ada menteri mereka di kabinet,” pungkas Ruhut yang juga ketua DPP Partai Demokrat ini [wid]



Baca juga:


Ada 2 komentar tentang berita ini :

USULAN HAK ANGKET, HASIL AHIRNYA
Rabu, 28 Oktober 2009, 18:09:21 WIB
Komentator: wolsusa
Akan SIA2 dan percuma saja, hanya sangat disayangkan saat2 ini, KPK sedang dikebiri atau tidak lagi independen kinerjanya, termasuk juga Lembaga2 Penegak Hukum kian MANDUL dalam Negara ini, tak ada lagi yang diharapkan, pasti kecemasan yang akan diterima dan DERITA Malapetaka yang akan terjadi !

he... he....he.... indon
Rabu, 28 Oktober 2009, 16:17:40 WIB
Komentator: wawan
lho klo rugikan bgs rkyt dan negara knapa tidak...... kontrak politik itu utk hal2 yg baik... jangan yg jelek juga ikut dilindungi.....

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.

 
 


Tujuh Bulan, KPK Cuma Sidik 21 Kasus Korupsi
Konfik Antarumat Agama Semakin Meningkat