HOME | NUSANTARA | INTERNASIONAL | POLHUKAM | BLITZ | EKBIS | OLAHRAGA | KESEHATAN | OTOMOTIF | KARTUN | E-PAPER EDISI CETAK | INDEKS

SMK Semakin Mantap Siapkan Lulusan Siap Kerja
Rabu, 14 Oktober 2009, 01:54:25 WIB


Jakarta, RMOL. Kurikulumnya Diselaraskan Dengan Dunia Industri

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) semakin mantap dengan posisi dan kedudukannya sebagai ujung tombak bagi lahirnya tenaga-tenaga kerja terampil yang siap kerja.

DIREKTUR Jenderal Manajemen Pen­di­dikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandik­dasmen), Prof Suyanto me­ngata­kan, untuk semakin meneguhkan posisi SMK tersebut, pemberian materi diarahkan pa­da pengeta­hu­an yang lebih praktis. Me­tode pendidikan di SMK berorientasi pada berbagai bi­dang kecakapan hidup.

Pemerintah, kata dia, berkeinginan men­jadikan SMK sebagai ujung tombak pe­nye­dia tenaga kerja nasional. Sementara Se­kolah Menengah Atas (SMA), dipersiapkan untuk menjadi ilmuwan. “SMK men­cip­takan engineer tingkat menengah yang siap kerja dan telah mengenal per­leng­kapan industri. Mereka dididik untuk bisa diadopsi lang­sung oleh industri,” ujar Su­yanto kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, pekan lalu.

Dia mengatakan, mutu dan relevansi pendidikan kurikulum SMK harus sesuai dengan kebutuhan lokal dan peluang kerja yang disediakan industri. “Industri, dunia usaha, dan tata kehidupan masyarakat ada­lah faktor yang menjadi pertim­bangan rele­vansi pen­di­dikan di SMK,” urainya.

Menurut profesor di bidang pen­di­dikan ini, kebera­daan SMK telah mam­pu men­do­rong pertumbuhan eko­no­mi na­sional. Dia memper­kira­kan per-1998, jumlah sis­wa SMK Negeri dan swas­ta mencapai 2 juta atau 37 persen dari po­pulasi siswa SMA (Se­kolah Me­ne­ngah Atas). Sekolah-sekolah itu per tahun menghasilkan 400 ribu lulusan dengan mutu kete­rampilan beragam.

“Bila seluruh atau se­bagian besar dari mereka pu­nya kesiapan memadai sesuai de­ngan dunia usaha, ma­ka mereka adalah aset ekonomi yang sangat penting,” ujarnya.

Mengingat pentingnya kedudu­kan SMK di masa sekarang, kata Su­yanto, Depar­te­men Pendidikan Nasional (Dep­diknas) me­miliki ko­mit­men menja­dikannya sebagai mo­del utama sekolah menengah di Tanah Air. Untuk itu, rasio perban­di­ngan­­nya te­rus berubah ke arah pening­katan. Tahun 2005, rasio SMA dan SMK ada dalam 70:30. Ke­mudian berubah lagi menjadi 52:48.

“Tahun 2010 rasio­nya bisa setara, 50:50. Bahkan rasionya akan terus be­rubah hingga menjadi terbalik, targetnya SMA 30 persen, SMK 70 persen,” je­lasnya.

Ketika ditanya mengenai jumlah bangunan SMK, Suyanto mendata, hing­ga kini telah terdapat 7000 unit sekolah (2900 negeri dan 4100 swasta). Dengan jum­lah siswa secara keseluruhan se­banyak 1,2 juta orang. Dia bilang, pem­bangunan sekolah SMK akan terus diting­katkan hingga mencapai target tam­pung 2,8 juta siswa. Tahun ini, Depdiknas me­nargetkan dapat mengembangkan 4000 ruang kelas baru (RKB) untuk negeri dan swasta.

“Pembangunan dana itu berasal dari APBN dan APBD. Dari setiap RKB, membutuhkan Rp 75 juta,” katanya.

Lebih lanjut, Suyanto mengatakan, lu­lusan-lulusan SMK dapat menekan ang­ka pengangguran. Alumni-alumni SMK banyak yang langsung terserap lapangan ker­ja, baik di dalam maupun luar negeri. Bah­kan di sejumlah daerah, lulusan SMK bisa menjadi motor penggerak pertum­buhan ekonomi, karena mampu men­diri­kan bengkel dan produksi furnitur.

“Di antaranya SMK Grafika di Malang Jawa Timur, SMK Agribisnis dan Agro­tek­nologi di Temanggung Jawa Tengah, dan SMK Perikanan di Cirebon Jawa Ba­rat. Itu merupakan SMK yang telah ber­hasil menyokong perkembangan industri,” ujarnya.

Kendati begitu, Suyanto mengakui bahwa ada pandangan ‘meren­dah­kan’’oleh’ masyarakat terhadap SMK. Di antaranya ada yang beranggapan SMK se­bagai the second class, yaitu hanya bagi mereka yang kelas sosialnya di ba­wah rata-rata. Ada juga yang be­rang­gapan dead education atau end terminal. Artinya lulusan SMK berhenti karena kesulitan melanjutkan perguruan tinggi. “Ini berhubungan dengan soal image,” jelasnya.

Terhadap citra yang merendahkan itu, Suyanto tidak tinggal diam. Pihaknya me­lakukan langkah-langkah konkret untuk mem­promosikan keunggulan SMK ke­pada masyarakat. Di antara langkah yang telah dilakukan pihaknya adalah mela­kukan iklan-iklan di televisi dan men­sosialisasikan SMK dengan terjun lang­sung ke masyarakat, khususnya bagi pa­ra ibu rumah tangga. Bagi Suyanto, bila siswa tidak mempunyai kepastian, pilihan SMK akan lebih aman karena, lulusannya akan memiliki keahlian sehingga dapat akseptabel terhadap lapangan kerja.

“Mereka biasa yang mengarahkan pu­tra-putrinya. Mereka kami beri penger­tian bahwa SMK mempunyai keuntungan dari segi tertentu, lebih siap kerja, lebih siap mandiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suyanto mengatakan, ter­kait dengan tingginya tuntutan mutu pada se­tiap lulusan SMK, tentu saja diperlukan du­kungan sarana dan prasarana. Ke­kurangan 34.000 guru kejuruan terus diupa­yakan. Untuk guru yang sudah ada, kata dia, terus dilakukan up grade untuk me­nunjang kemampuan para guru. Di antaranya dengan melakukan serangkaian event untuk meningkatkan mutu guru, be­rupa pelatihan dan diklat.

“Kami juga bekerjasama dengan per­guruan tinggi, membuka jurusan guru un­tuk bidang kejuruan dan program Kuliah Ker­ja Nyata (KKN) tematik,” ujarnya.

Dia menjelaskan kenapa SMK sampai ke­kurangan guru. Dia bilang, dimung­kinkan hal itu terjadi karena adanya guru yang pensiun, kebijakan zero growth untuk guru pada Orde Baru dan minimnya minat masyarakat menjadi guru, khususnya bidang kejuruan. Kendati begitu, kata dia, yang terpenting saat ini adalah keleng­kapan alat-alat praktik.

“Kita sadar, yang terpenting dari pe­ngembangan SMK adalah alat-alat praktik yang memadai, sehingga semua anak ke­bagian,” katanya.

Berdasarkan data tahun lalu, pihaknya­nya telah menghabiskan anggaran se­besar Rp 1,6 triliun atau sekitar 70 persen un­tuk pembangunan dan peningkatan mu­tu SMK. Di samping itu, prioritas pengem­bangan juga terfokus pada peningkatan ke­mampuan bahasa asing bagi para siswa. Di sejumlah SMK telah diberlakukan proses belajar dengan sistem bilingual dan diberlakukan english speaking day.

“Yang telah menerapkan sistem ini di antaran di Jakarta, yaitu SMK 4, SMK 57, dan SMK Jakarta. Adapun di daerah lain se­perti Solo, ada SMK 2, SMK 5, dan SMK St. Michael. Kemampuan bahasa asing cu­kup penting, karena kita tengah bersaing da­lam bursa tenaga kerja internasional. Pe­lajar SMK diajak untuk berkembang se­jalan dengan perkembangan jaman dan menyongsong globalisasi,” jelasnya.

Lulusan SMK Banyak Kerja Di Perusahaan Asing

BERBAGAI upaya terus dilakukan Departemen Pendidikan Nasional untuk mengangkat SMK sehingga diminati masyarakat. Menurut Dirjen Mandikdasmen Prof Suyanto, bagi SMK yang kurang peminat, Depdiknas memiliki kebijakan sendiri. Yaitu dengan menerapkan strategi dan kurikulum baru sehingga dapat kembali diminati.

“SMK Pertanian di Temanggung, Jawa Tengah yang sebelumnya kurang diminati, setelah diubah menjadi SMK Agrobisnis dan Teknologi serta pembaruan kurikulumnya, kini semakin diminati. Di sana sebelum lulus, muridnya sudah dipesan dunia usaha.” Ungkapnya.

Demikian juga SMK Perikanan di Cirebon dan SMK Kehutanan. Setelah dilakukan berbagai perubahan, kini semakin diminati. “Bahkan, peminat lulusan SMK ini adalah perusahaan luar negeri, seperti Jepang,” bebernya.

Terkait dengan peningkatan kemampuan daya saing lulusan SMK, pihaknya juga telah memberikan pendidikan kewirausahaan. Untuk jurusan Seni, misalnya, SMK diwajibkan menyelenggarakan berbagai pertunjukan yang dikelola secara profesional.

“Para murid SMK seni tidak sekadar dididik untuk berkesenian, tetapi juga sebagai enterpreneur seni.” Ia menyebutkan SMKN 2 Bantul, SMKN 8 Surakarta, dan SMKN 8 Solo yang siswanya memiliki keterampilan profesional di bidang seni.

Selain dari segi penguatan kurikulum, kata Suyanto, peningkatan SMK juga dengan memberikan beasiswa kepada para siswa. Bagi siswa yang mengambil jurusan pertanian akan diberikan beasiswa 65 ribu per siswa per bulan. Depdiknas untuk SMK yang membuka jurusan pertanian yang berjumlah 215 sekolah dengan 200 ribu siswa itu, telah menyiapkan 36 ribu peluang.

“Di samping itu disediakan beasiswa dari Yayasan Supersemar bagi 15 ribu siswa miskin, yaitu 422.011 beasiswa khusus. Di tambah lagi, beasiswa dari masing-masing pemda yang jumlahnya bervariasi,” tambahnya.

Selain itu, untuk pengembangan SMK, pihak Depdiknas juga di antaranya telah bekerjasama dengan PT Zyrexindo Mandiri Buana pada Juni 2008 lalu, untuk membuat industri perakitan komputer berbasis SMK. Tahap awal, MoU berjalan selama dua tahun. Saat ini ada SMK yang berhasil merakit komputer, seperti SMK 4 Jakarta yang berhasil merakit mesin CNC (Computer Numeric Control), Kini, sudah ada 12.000 unit komputer yang dirakit oleh siswa-siswa SMK bekerjasama dengan Zyrex.

“Ke depan MoUakan diperpanjang lagi dan difokuskan untuk SMK. Yang akan dirakit adalah personal komputer dan prototype notebook. Untuk sementara diperuntukkan bagi siswa SMK di seluruh Indonesia dengan rasio one student one laptop,” bebernya.

Ditambah lagi, Depdiknas telah menjembatani lulusan SMK dengan dunia industri. Seperti mengadakan job matching expo bagi lulusan SMK pertama di Jakarta. Membuka peluang 7000 lowongan kerja dari 50 perusahaan yang berpartisipasi. Lulusan SMK diyakini memiliki daya serap yang tinggi di dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri, setiap tahun lulusan mencapai 750.000 orang.

Menurut Suyanto, di bursa kerja global, tenaga kerja lulusan SMK bersaing dengan Filipina, India, Pakistan, dan Bangladesh. Sejauh ini, sebut dia, image pekerja Indonesia lebih bagus, rajin dan tidak macam-macam. “Qatar dan Korea Selatan adalah negara yang banyak meminta lulusan SMK asal Indonesia untuk bidang mekanik,” katanya.

Menurut suyanto, lulusan SMK berhasil membuat alat-alat teknologi yang kemanfaatannya dihargai negara lain. Mampu memproduksi mesin jenis CNC dan merakit komputer. Permintaan tenaga kerja dari luar negeri kerap tidak terpenuhi, karena masih terbatasnya jumlah lulusan. Terakhir ada permintaan sebanyak 400 orang tenaga teknisi otomotif untuk Jeddah, Qatar dan Korea.

“Untuk mendukung kelengkapan kualitas lulusan SMK, selain dengan ketentuan standar nasional. SMK ke depan akan diupayakan memegang standar internasional ISO. Kini telah ada 80 SMK berstandar ISO,” ujarnya.

Suyanto menambahkan, kebijakan pembangunan SMK tidak hanya fokus pada ibu kota saja. Mulai 2007, setiap kabupaten/kota harus memiliki minimal satu SMK bertaraf internasional. Di samping itu, Depdiknas juga akan membangun 450 SMK terpadu dan lebih difokuskan ke daerah-daerah pemekaran dan daerah perbatasan. Dia mengatakan, paling lambat 2010, minimal 50 persen pembelajaran SMK dilaksanakan dengan ICT. Kini, sekitar 40 persen SMK sudah menggunakan sistem online dan penggunaan komputer telah 100 persen.

“Kitamenargetkan pengembangan lulusan SMK dapat sejajar dengan dunia luar. Bahkan terbukti dalam World Skill Competition 2007 yang berhasil meraih 4 medali. Tahun 2009 akan berlangsung di Calgary Kanada, kita juga siap mengirimkan,” tandasnya.



[]



Baca juga: