rakyatmerdeka.co.id - Desak Tunjukkan Bukti, Ketua PBNU Juga Ingatkan Polisi Hati-Hati

Desak Tunjukkan Bukti, Ketua PBNU Juga Ingatkan Polisi Hati-Hati
Minggu, 23 Agustus 2009, 09:54:49 WIB

Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi

Jakarta, RMOL. Langkah polisi yang akan memantau aktivitas dakwah dan ceramah selama bulan Ramadhan, dinilai berlebihan oleh Ketua PB Nahdhatul Ulama (NU), KH Ahmad Bagja.

“Saya ingatkan polisi untuk hati-hati. Itu merupakan tindakan yang berlebihan. Masa setiap ceramah akan ditongkrongi polisi. Ini bisa menimbulkan ketakutan masyarakat dan umat Islam tidak akan tenang dalam menjalankan aktivitasnya,” kata Ahmad Bagja, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 23/8).

Ahmad Bagja juga menilai langkah pihak kepolisian tersebut sebagai tanda tidak efektifnya aparat negara dalam mendeteksi kejahatan. Selain itu, Ahmad Bagja juga mendesak polisi untuk menunjukkan bukti keterkaitan antara ceramah dengan penyebaran paham keagamaan yang ekstrem.

“Daripada nongkrongi ceramah, sebaiknya pihak polisi bekerjasama dengan umat Islam dan ormas Islam. Ajak pimpinan umat Islam atau pimpinan mesjid setempat untuk memberi bimbingan ceramah,” kata Ahmad Bagja. [yan]

Baca juga:

Ada 2 komentar tentang berita ini :

Pengawasan Polri
Minggu, 23 Agustus 2009, 10:22:00 WIB
Komentator: faiz

thd kegiatan dakwah secara prinsipil bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kenyataannya, banyak pengkhotbah dan penceramah yang memberikan pesan-pesan 'kebencian' ketika berada di panggung. Orang tidak perlu jauh-jauh ke Ngruki untuk mengetahui betapa banyak ustadz dan penceramah agama yang membawakan pesan-pesan anti agama lain atau kebencian terhadap orang lain.

Meski demikian, benar pula himbauan NU, Muhammadiyah, PKS, dll. agar Polri tidak serampangan di lapangan. Mengapa? Banyak diantara anggota Polri yang tidak memiliki pemahaman yg cukup untuk dapat memilah-milah mana ajaran-ajaran agama yang diplesetkan dan yg tidak. Bisa jadi polisi salah memberikan laporan dan atau salah tangkap. Tindakan sewenang-wenang polisi itulah yg mengkhawatirkan, terutama di pelosok-pelosok dimana kawalan dan pendampingan HAM masih kurang.

Polri punya hak untuk mengawasi dan mengantisipasi setiap kemungkinan yang dapat mengganggu keamanan. Tetapi hak tersebut mesti juga dilaksanakan dengan melihat konteks masyarakat yang sedang berubah. Bukan waktunya lagi bagi aparat keamanan untuk menggunakan metode 'tangkap dulu, tanya belakangan,' seperti masa Orba.

Jika Polisi mengabaikan konteks ini, justry penanganan terhadap ancaman terorisme akan menghadapi perlawanan dari komunitas agama. Bukankah itu suatu kesia-siaan?

God Bless Indonesia!!

he he... indon
Minggu, 23 Agustus 2009, 10:11:51 WIB
Komentator: wawan

waduh..... jaman beny dan sudomo... mulai kembali lagi nih......

apa mau.... kejadian tanjung priok terulang lagi..... mbok berpikir yg cerdas dong mas.....

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.