NEW EDITION | HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | INTERNASIONAL | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Sabtu, 31/07/10, 21:31
AKSI PONG
Masuk G-20, Tapi Masih Ada yang Makan Nasi Aking
Sabtu, 31/07/10, 19:46
Patrialis Ogah Kirim Hasil Kerja PPATK ke Lumpur
Sabtu, 31/07/10, 19:35
Yusril Tak Mau Jadi Korban Peradilan Sesat
Sabtu, 31/07/10, 19:24
BOM TABUNG GAS
Menteri Sosial Baru Bisa Bantu 10 Orang
Sabtu, 31/07/10, 19:23
AKSI PONG
Tetangga DPR Juga Korban Ketidakadilan
Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan Gubernur BI Darmin Nasution sejak dari uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI sampai pada Rapat Paripurna DPR?
Elegan
Tidak elegan
Ragu-ragu
  Polling Yang Lalu
  Edward Aritonang, Kalau Kasusnya Belum Tuntas, Kami Minta Maaf
  Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam
  Harga Beras Naik Ibu Rumah Tangga Panik
  Hungaria Apresiasi Kerjasama di Bidang Sastra
  Wapres Boediono Masukkan ke Hati Berita Rakyat Merdeka
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

JK Tak Gunakan Wewenang
Minggu, 16 Agustus 2009, 07:50:53 WIB


Jakarta, RMOL. Rapimnas Partai Golkar memutuskan Munas Partai Golkar akan digelar pada 4-7 Oktober 2009.

Dengan berakhirnya masa tugas DPP Partai Golkar 2004-2009 pada 7 Oktober, Ketua DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) memiliki kewenangan penuh menunjuk wakil ketua DPR dan ketua Fraksi Partai Golkar DPR, serta mengusulkan satu nama calon ketua MPR. Sebab, DPR dilantik pada 1 Oktober.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Iskandar Mandji mengatakan, sebagai pucuk pimpinan partai, JK memiliki kewenangan penuh menunjuk kader partai yang akan dijagokan untuk mengisi pimpinan DPR/MPR dan ketua Fraksi Golkar DPR. Namun, Iskandar memastikan bahwa JK tidak akan menggunakan kewenangan untuk menunjuk kader yang disukai atau yang memiliki kedekatan pribadi dengannya.

"Siapa kader yang akan diajukan sebagai calon pimpinan DPR, MPR, dan fraksi di DPR bakal ditetapkan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, bukan berdasar keputusan pribadi Jusuf Kalla," kata Iskandar seperti dilansir Jawa Pos, Minggu (16/8).

Iskandar mengatakan belum mengetahui kapan DPP Partai Golkar mengagendakan rapat pleno guna membahas masalah itu. Sebab, JK kini tengah sibuk menghadiri acara-acara kenegaraan dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden. Meski demikian, Iskandar memastikan bahwa pemilihan akan digelar sebelum pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober mendatang.

Sesuai UU DPR/MPR, kursi ketua DPR dipastikan akan diisi anggota DPR dari Partai Demokrat. Empat kursi wakil ketua DPR bakal diisi empat anggota DPR dari partai pemilik kursi terbesar di DPR, yaitu Golkar, PDIP, PKS, dan PAN. [hta]



Baca juga:


Tidak ada komentar tentang berita ini.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.

 
 


Tujuh Bulan, KPK Cuma Sidik 21 Kasus Korupsi
Konfik Antarumat Agama Semakin Meningkat