|
 |
|
|
 |
|
Jumat, 12/03/10, 20:47 GEGER PAMULANG Warga Gang Asem Diresahkan Helikopter Polisi |
|
Jumat, 12/03/10, 19:16 JK: Masyarakat Butuh Kearifan SBY |
|
Jumat, 12/03/10, 18:58 Andi Rahmat: Ongkos Politik Menyatakan Pendapat Sangat Mahal |
|
Jumat, 12/03/10, 18:56 JK: Sri Mulyani Harus Tahu Diri, DPR Mesti Pahami Rakyat |
|
Jumat, 12/03/10, 18:45 Keluarkan Pernyataan Menyinggung, Polda Lampung Diprotes Kontras |
|
.jpg) |
|
|
|
|
|
Aneh, Tes CPNS di Lhokseumawe
Kamis, 25 Januari 2007, 11:29:21 WIB
Lhokseumawe, Rakyat Merdeka. Pengumuman kelulusan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2006 di Lhokseumawe mengundang protes dari para guru honorer yang mengikuti tes. Alhasil, kemarin (Rabu, 24/1) ratusan guru honorer berunjuk rasa di kantor walikota setempat.
Pasalnya, nama-nama yang sudah dinyatakan lulus, dan diumumkan lewat pengumumam di media massa belakangan malah dinyatakan gugur dalam tes CPNS. Padahal, selain diumumkan di media-massa, nama-nama yang lulus tes itu juga dipajang di kantor-kantor pemerintahan.
Para pengunjuk rasa mengancam mogok mengajar jika tidak ada kejelasan soal itu. "Hasil tes CPNS nama kami tercantum lulus. Kok sekarang dinyatakan gugur," ungkap seorang guru honorer.
Sialnya, para guru honorer yang dinyatakan gagal lulus tes itu sudah diminta menjahitkan dua setel pakaian dinas, yaitu Korpri dan PDH. Mereka juga diminta untuk melakukan daftar ulang. "Kalau memang kami tidak lulus, untuk apa disuruh daftar ulang dan menjahitkan seragam PNS?" tanyanya.
Pihak panitia tes CPNS beralasan, jangka waktu sebagai pengajar honorer kurang memenuhi syarat, yakni minimal empat bulan. Namun alasan itu dipertanykan, sebab, mengapa persyaratan tersebut tidak dicantumkan di dalam syarat pendaftaran untuk mengikuti tes CPNS.
"Ini kan alasan yang dibuat-buat," kata guru honorer itu.
Asisten II Setdako Lhokseumawe Ramli Azis, yang menerima keluhan para guru tersebut mengatakan, dirinya bukan pihak yang dapat mengambil kebijakan dan keputusan menyangkut persoalan itu. Dia hanya bisa berjanji meneruskan masalah tersebut ke wali kota. "Kami hanya menampung karena bukan pengambil kebijakan," kilah Ramli. jpnn/adi
Baca juga: Tidak ada komentar tentang berita ini.
Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.
|
|
|
|
|
|