HOME | NUSANTARA | INTERNASIONAL | POLHUKAM | BLITZ | EKBIS | OLAHRAGA | KESEHATAN | OTOMOTIF | KARTUN | E-PAPER EDISI CETAK | INDEKS

Oposisi, Atau Banci
Sabtu, 19 Agustus 2006, 07:03:21 WIB


Panen Kecaman Setelah Batal Interupsi

PDI Perjuangan menuai kecaman. Sebabnya, partai berlambang banteng itu tak jadi menyampaikan interupsi kala Presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang Paripurna hari Rabu lalu.

KECAMAN datang antara lain dari Jurubicara Politisi Muda Ber­satu (PMB) Yusuf Lakaseng. Yu­suf yang juga Wakil Sekjen Partai Bintang Reformasi (PBR) menyayangkan ketidakberanian anggota PDIP. Padahal, kata dia, dari isi pidato SBY banyak hal yang perlu dipertanyakan.

Kenyataan PDIP batal in­te­rupsi, menurut Yusuf, semakin me­nguatkan indikasi bahwa PDIP hanya sekadar ingin me­narik perhatian publik. ”Ha­rus­nya PDIP malu. Rencana in­te­rupsi yang mereka gembar-gem­borkan ternyata tidak terjadi. Me­reka hanya sekadar mencari po­pularitas. Kalau diibaratkan, ma­ka oposisi yang dilakukan PDIP itu adalah oposisi banci,” katanya.

Isi pidato SBY yang layak di­in­terupsi, menurut Yusuf, antara lain yang berkaitan dengan RAPBN 2007, misalnya tentang tar­get pendapatan yang hanya Rp 713,4 triliun. Padahal, total ang­garan belanja mencapai Rp 746,5 triliun. Akibatnya, ada de­fisit sebesar Rp 33,1 triliun. Pada saat yang sama pemerintah meng­anggarkan pembayaran utang hingga Rp 85,1 triliun.

Pada sisi lain, lanjut dia, pe­ me­rintah juga terkesan ingin me­ra­yu publik dengan meningkatkan ang­garan pendidikan, kesehatan, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Kenaikan itu tidak le­bih se­kadar ilusi perubahan dan ke­ber­hasilan yang manipulatif. Sebab, APBN kita masih sangat ber­gantung pada utang luar ne­geri,” ujarnya.

Hal lain yang layak diinterupsi yak­ni mengenai masalah ben­cana lumpur panas akibat pe­nge­boran yang dilakukan PT La­pin­do Brantas Inc. Dalam pi­da­to­nya, SBY sama sekali tidak me­nying­gung masalah tersebut. Pa­dahal, kata Yusuf, semburan lumpur panas itu adalah masalah besar.

Sementara itu, politis muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gozhali Harahap menilai, isi pidato SBY mengenai pem­berantasan korupsi yang tak te­bang pilih, layak dipertanyakan. Ka­ta dia, isi pidato SBY itu kon­tradiktif dengan penuntasan ka­sus korupsi segel surat suara Pe­milu 2004 yang diduga me­li­bat­kan Hamid Awaluddin. Ke­nya­taannya hingga kini Hamid be­lum tersentuh.

”Pemberantasan korupsi masih dis­kriminatif. Seharusnya SBY be­rani memecat menterinya yang bermasalah dengan hukum. Kalau DPR saja berani memecat anggotanya yang terlibat per­caloan, mengapa pemerintah tidak?” tandasnya. RM



Baca juga: