HOME | NUSANTARA | INTERNASIONAL | POLHUKAM | BLITZ | EKBIS | OLAHRAGA | KESEHATAN | OTOMOTIF | KARTUN | E-PAPER EDISI CETAK | INDEKS

Perlu Aturan Penertiban Menara di Jakarta
Selasa, 11 Juli 2006, 10:49:27 WIB

Laporan: Fatahillah

Jakarta, Rakyat Merdeka. Akibat ketidakberdayaan pemerintah Provinsi dalam mengatur penataan tower di Ibukota, kalangan parlemen Jakarta mendesak Pemprov agar mengajukan rancangan peraturan daerah.

Raperda itu akan dijadikan pegangan aparat dalam mengambil tindakan tegas atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pengelola tower pemancar yang keberadaannya sering mengganggu masyarakat.

“Segera bentuk Raperda tentang penataan menara, supaya para pengusaha tidak bertindak semena-mena untuk mendirikan menara di tengah-tengah pemukiman masyarakat,” tandas Ahmad Suaedy, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Bidang Hukum, Selasa (11/7) kepada Situs Berita Rakyat Merdeka.

Hal ini terkait rencana pembangunan menara Indosiar setinggi 400 meter di pemukiman warga Kebon Jeruk, Jakbar.

Dia mengatakan, pihaknya segera merespon pengajuan draft itu jika Pemprov terkait mengajukan dalam dalam waktu dekat.

“Supaya ada kepastian hukum dan menjamin keselamatan warga, maka harus dibuat aturan yang jelas dan tegas. Ini sudah sangat mendesak,” sergah Suaedy.

Berdasarkan aturan perda no. 1 tahun 2006 tentang tata ruang antena dan telekomunikasi, sambung politisi senior asal Partai Persatuan Pembangunan ini, hanya mengatur jarak 150 meter dari titik pembangunan dengan pemukiman warga. Namun, dalam peraturan daerah yang akan dibuat harus mengatur jarak pemukiman dengan menara sejauh tinggi menara tersebut.

“Segitu tinggi menaranya, ya segitu juga bentang jarak dengan pemukiman warga. Jadi gak khawatir ketiban kalau menara ambruk,” pungkas lelaki asal Cengkareng, Jakarta Barat. mrs



Baca juga: