HOME | NUSANTARA | INTERNASIONAL | POLHUKAM | BLITZ | EKBIS | OLAHRAGA | KESEHATAN | OTOMOTIF | KARTUN | E-PAPER EDISI CETAK | INDEKS

VONIS MATI
Sengkon dan Karta Dalam Cerita Tibo Cs

Kamis, 06 April 2006, 16:20:26 WIB

Laporan: Hendry Ginting
Jakarta, Rakyat Merdeka. Koalisi Hapus Hukuman Mati (HATI) khawatir, kasus Sengkon dan Karta bakal terulang lagi dalam episode terpidana mati bagi Tibo Cs.

Kejaksaan Agung sebelumnya sudah memastikan, eksekusi hukuman mati bagi terpidana kasus Poso yakni Fabianus Tibo, Dominggus da Silva serta Marinus Riwu segera dieksekusi dalam waktu dekat ini. Bahkan, Polda Sulawesi Tengah sendiri sudah menyiapkan regu tembak untuk mereka.

Aktivis HATI, Papang Hidayat menilai, tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan penegakan hukum. Kasus Sengkon dan Karta bisa terulang lagi terhadap Tibo Cs.

“Terpidana mati yang sudah dieksekusi, tapi ternyata hukum membuktikan akhirnya mereka tidak bersalah. Kalau itu yang terjadi, di mana tanggung jawab negara,” kecamnya saat dijumpai di markas LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, siang tadi (Kamis, 6/5).

Kasus Sengkon dan Karta muncul pada tahun 1980. Keduanya dinyatakan terbukti membunuh Sulaeman dan Siti Haya. Setelah divonis 12 tahun dan tujuh tahun penjara dan sudah menjalani hukuman selama 10 bulan, baru muncul orang ketiga bernama Gunel yang mengaku sebagai pembunuh sebenarnya. Akhirnya, herziening atau peninjauan kembali harus dilakukan untuk memperbaiki nasib kedua korban kesalahan vonis itu.

Menurut Papang, hukuman mati tidak akan menurunkan angka kejahatan. Bahkan, hukuman mati dianggap sudah gagal sebagai efek jera terhadap kejahatan. Moratorium eksekusi mati terhadap Tibo Cs setidaknya bisa mengungkap siapa dalang kerusuhan Poso sebenarnya.

“Tibo Cs bisa memberikan kesaksian terhadap tersangka lain. Tapi kalau sudah dieksekusi mati, berarti aktor intelektual kerusuhan Poso tidak terjamah,” kata Papang dari Kontras ini seraya menyebutkan, hukum di Indonesia mengakui hak hidup seseorang.

Oleh karena itu, semestinya praktik hukuman mati berkurang, palagi hukuman mati dilakukan oleh institusi hukum yang bermasalah, seperti kejaksaa maupun kepolisian. “Buktinya, kasus hukuman mati terpidana narkoba, angka kejahatan terus meningkat,” ujarnya.

Sementara, Jhonson Pandjaitan dari PBHI menilai, zaman Orde Baru saja, hukuman mati tidak ada dalam konstitusi. “Tapi, setelah konstitusi diamandeman, justru hukuman mati meningkat,” ujarnya. iga



Baca juga: