Penyelesaian Kasus Century Terkesan Ada Tarik Ulur
Sabtu, 07 November 2009, 00:05:17 WIB


Jakarta, RMOL. KPK Masih Belum Bisa Bekerja

Hingga kini Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) belum memberikan data cukup kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap aliran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

Sebab itu BPK belum bisa memberikan gambaran apakah ada dugaan tindak pidana dalam kasus ini atau tidak. Permintaan akan data ke PPATK dinilai sebagian kalangan lamban.

Apalagi Ketua PPATK, Yunus Husein yang dikutip sebuah media cetak  pernah mengatakan, BPK belum mengajukan per­mintaan tertulis secara resmi kepada PPATK untuk menelusuri aliran dana yang terkait kasus Bank Century.

“Belum ada permintaan tertulis dari BPK. Baru ada SMS per­min­taan dari Pak Anwar Nasution (Ke­tua BPK sebelumnya),” katanya.

Namun BPK beberapa hari yang lalu meminta PPATK me­masok data aliran dana terkait kasus Bank Century. Ketua BPK, Hadi Poernomo mengatakan su­rat permohonan sudah dikirim.

Dengan adanya itu menge­sankan ada sikap saling tunggu. Padahal kasus itu harus sece­patnya diselesaikan.

Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan menga­takan, sudah saatnya KPK mem­bongkar kasus Bank Century hingga ke akar-akarnya. Namun itu harus dipercepat dengan hasil audit dari BPK.

“PPATK semestinya membe­rikan laporan hasil data aliran da­na kepada BPK. Dengan itu KPK bisa segera bertindak, ini juga harus transparan kepada m­a­syarakat,” kata Dani.

Dani mengaku heran mengapa kasus ini belum juga bisa dise­li­diki KPK. Birokrasi antara PPATK dan BPK terkesan lamban. “Ini ter­ke­san penyelesaian kasus Bank Cen­tury ada tarik ulur. Harusnya kan cepat diselesaikan,” ungkapnya.

Untuk itu, Dani meminta segera dibentuk panitia khusus (Pansus) guna penyelesaian kasus Bank Century. Kasus ini jangan berhenti, harus terus diupayakan selesai.

Sementara itu Direktur Ekse­kutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indo­nesia (KP3I), Tom Pasaribu menyatakan kalau skandal Bank Century awal kehancuran hukum di Indonesia.

Menurut Tom, akibat Penye­lamatan Bank Century yang di­lakukan Pemerintah menye­babkan tatanan hukum dan be­berapa lembaga hukum yang ada di In­donesia hancur berkeping-keping, bahkan sampai ada upaya untuk mengkriminalisasikan KPK.

Untuk itu, Tom meminta KPK bersama BPK dan PPATK me­nindaklanjuti kasus seperti Bank Century ini.

“Mereka harus lebih berani dari sebelumnya menindak setiap kasus korupsi yang ada di lem­baga manapun, khususnya kasus aliran dana Bank Century,” tegasnya.

Apalagi, kata dia, KPK sudah memiliki agenda menuntaskan kasus Bank Century dengan meminta BPK melakukan audit.

Pengamat ekonomi perbankan, Deni Daruri meminta PPATK secepatnya memberikan data terkait aliran dana kepada BPK untuk dilakukan audit dan dise­rahkan pada KPK.

Menurut Deni, selama data-data itu tidak sampai ke BPK, kasus Bank Century ini tidak akan ada kejelasannya. “Data aliran dana itulah yang bisa memberikan penjelasan ke mana dan kepada siapa dana itu di­berikan,”ujarnya.

Deni sangat berharap KPK menindaklanjuti kasus Bank Century. Sebab, ini merupakan skandal terbesar di akhir masa pemerintahan SBY dan JK.

Seperti diketahui, beberapa petinggi”Bank Indonesia (BI) diduga terseret dalam kasus ini. Mereka adalah bekas Deputi Gubernur Senior BI Anwar Na­sution, bekas Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S Goeltom, bekas Deputi Gubernur BI, Aulia Tantowi Pohan, dan Deputi Gu­bernur BI, Siti Fadjriah.

Hal itu diungkapkan Deputi Gubernur BI Budi Rahadi. Me­nurutnya, proses perizinan mer­ger Bank CIC, Danpac, dan Pikko menjadi Bank Century dimulai sejak tahun 2001 dan baru di­setujui tahun 2004. Proses per­izinan merger dilakukan melalui Rapat Dewan Gubernur BI.

Tunggu Laporan Selesai Saja”
Hasan Bisri, Ketua Tim Audit Investigasi Bank Century

Ketua Tim Audit Investigasi Bank Century, Hasan Bisri eng­gan berkomentar terkait hasil audit pengucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

“Maaf saya tidak bisa mem­berikan laporan lebih lanjut terkait hasil audit itu,” kata Hasan Bisri saat dihubungi Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Meski demikian, Hasan me­minta kesabarannya untuk me­nunggu laporan itu selesai. “Tung­gu laporannya selesai saja ya,” pinta Hasan.

Sebelumnya, Hasan Bisri me­nga­takan, pihaknya akan me­nerus­kan proses audit kasus Bank Century.

“Kami akan teruskan. Kami juga tidak akan mengganti tim, karena kalau diganti akan be­kerja dari nol lagi,” ucapnya.

Menurut Hasan, kendala au­dit terletak pada lamanya waktu yang dibutuhkan. Pasalnya, untuk me­ngetahui aliran dana, BPK harus mengecek keber­adaan rekening. Di sini, BPK tidak bisa sembarangan me­minta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mem­buka rekening.

Saat ini, dia mengaku PPATK telah menelusuri lebih dari 100 rekening yang terkait aliran dana bail out Bank Century.

"Saya Belum Bisa Jawab”
Yunus Husein, Ketua PPATK

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein yang dikonfirmasi terkait data aliran dana kasus Bank Century yang belum dilaporkan ke BPK enggan berkomentar.

“Maaf saya belum bisa men­jawab terkait hal itu,” kata Yunus Husein dalam pesan singkatnya (SMS) kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya terkait ada ke­ra­guan PPATK membantu BPK, Yunus mengatakan sejak awal pihaknya membantuk BPK guna menelusuri dana ta­langan Rp 6,7 triliun untuk Bank Cen­tury yang kini berganti menjadi Mutiara Bank.

“Sejak dulu PPATK mem­bantu BPK,” kata Yunus. Dia memastikan bantuan tetap diberikan saat ini.

“Sekarang Masih Nunggu BPK”
Johan Budi SP, Kahumas KPK

Kepala Hubungan Ma­sya­rakat (Kahumas) KPK, Johan Budi SP mengaku pihaknya belum bisa berbuat-apa ter­kait penanganan kasus Bank Cen­tury.

“Kami sekarang masih me­nunggu hasil audit yang di­lakukan BPK,” kata Johan Budi SP kepada Rakyat Mer­deka.

Sebab itu Johan enggan ber­komentar lebih jauh. Dia me­nyarankan untuk ditanyakan langsung kepada BPK terkait audit yang dilakukan.

Meski demikian, Johan me­ng­imbau kepada semua pihak untuk bersabar hingga ada hasil audit investigasi yang dila­kukan BPK.

“Kita Dorong Kejagung Dan Kapolisian Usut Tuntas Itu”
Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan, sikap DPR   masih menunggu hasil audit yang dilakukan BPK terkait kasus Bank Century.

“Kami masih nunggu, BPK juga masih menunggu PPATK untuk memberikan laporan terkait data aliran dana yang belum diberikannya itu,” kata Nasir Djamil.

Kendati demikian, Nasir mempertannyakan ke­be­ra­nian BPK untuk melakukan peng­ungkapan dari hasil inves­tigasinya itu.

“Kami harus menunggu ha­sil rapat dengan kejagung dan kapolri. Sesudah itu kami akan rekomendasikan yang disam­paikan kepada pim­pinan DPR. Selanjutnya akan diputuskan di Badan Mu­syawarah (Bamus) untuk hak angket,” ucap Nasir.

Dari hak angket itu nan­tinya penanganan kasus Bank Cen­tury bisa dilakukan ka­rena ada sesuatu yang diang­gap pelik. Kasus Bank Cen­tury ini luar biasa kejahatannya.

“Kita akan dorong keja­gung dan kepolisian meng­usut kasus yang berkaitan dengan nasabah century,” pinta Nasir.

“Saya Dukung Presiden Buat Perppu Bank Century”
Maruarar Sirait, Anggota Komisi XI DPR

Untuk mempermudah pro­ses audit investigasi terhadap aliran dana di Bank Century yang dilakukan BPK, anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait menyarankan agar Pre­siden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Un­dang-undang (Perppu).

Menurut Ketua DPP PDIP ini, kasus aliran dana Bank Century masuk dalam kategori mendesak. “Saya akan gen­tle­man, dan mendukung jika presiden membuat Perppu tentang bank century,” katanya di gedung DPR, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, Perppu dimak­sudkan untuk melegalkan pro­ses audit, khususnya men­da­patkan data-data yang diper­lukan. Dia menilai pentingnya perppu ini mengingat data aliran dana tidak dapat dibuka.

Alhasil, dugaan kerugian negara itu akan sulit menemui kejelasan. “Jika Presiden me­mang anti korupsi, maka dia pasti akan membuat Perppu,” tegasnya. RM

• DPR Jangan Main Politik, Pilih Hakim Agung Yang Bersih
• KPK Disemangati Tuntaskan Kasus Korupsi Di LPP TVRI
• KPK Harus Telusuri 2 Ribu Transaksi Mencurigakan
• Tolak PK Kasus Korupsi MA Diacungi Jempol
• Gagal Nangkap Buronan, Baiknya TPK Dibubarkan

Tidak ada komentar tentang berita ini.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.