|
 |
|
Sabtu, 31/07/10, 16:48
Gereja di Florida Mau Bakar Quran |
|
Sabtu, 31/07/10, 15:47
Jelang Eksekusi, Ashtiani Mengaku Takut Mati |
|
Sabtu, 31/07/10, 10:54
Hungaria Apresiasi Kerjasama di Bidang Sastra |
|
Sabtu, 31/07/10, 08:27
Granat Meledak Lagi, Bangkok Mencekam |
|
Sabtu, 31/07/10, 08:14
Chelsea Clinton Menikah Pesawat Dilarang Terbang |
|
|
|
Kongres AS Gagal Ganjal Obama Soal Perang Afghan
Kamis, 29 Juli 2010, 07:02:49 WIBJakarta, RMOL. Bocornya Dokumen Pentagon Nggak Ngaruh Tuh
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama meremehkan kebocoran dokumen perang Afghanistan ke ranah publik. Pasalnya, kasus itu tidak mengganjal kebijakannya di Kongres. DPR AS malah setuju meneruskan pendanaan perang Irak dan Afghanistan sebesar 59 miliar dolar AS (sekitar Rp 536 triliun), Selasa (27/7) waktu setempat.
Obama bisa bernafas lega. Dalam tanggapan pertamanya atas kebocoran 91 ribu dokumen milik Pentagon soal kebijakan AS dalam perang Afghanistan oleh WikiLeaks, Obama mengatakan, insiden itu menekankan pentingnya berpegang teguh pada strateginya dalam perang yang sudah berlangsung sembilan tahun itu.
Obama kini berupaya mengirim tambahan pasukan lebih dari 30 ribu personel untuk menghadang kebangkitan Taliban.
“Sekalipun saya prihatin pengungkapan informasi itu berpotensi mengancam personel maupun operasi militer, faktanya dokumen-dokumen ini tidak mengungkap isu yang belum menimbulkan debat publik tentang Afghanistan,” kata Obama di Rose Garden Gedung Putih.
Parlemen menyetujui dana perang Obama 59 miliar dolar AS (sekitar Rp 536 triliun), Selasa (27/7) waktu setempat. Duit 59 miliar dolar AS itu antara lain: 33 miliar dolar AS (sekitar Rp 300 triliun) untuk Afghanistan, dan lebih dari 5 miliar dolar AS (sekitar Rp 45,5 triliun) untuk Dinas Manajemen Darurat Federal.
Rancangan ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Obama. Namun, voting menunjukkan perpecahan dan keraguan di internal kubu Demokrat tentang konflik di Afghanistan yang telah berlangsung sembilan tahun.
Pemungutan suara menunjukkan, dukungan 308 banding 114, dengan dukungan kuat dari kubu Republikan. 148 wakil rakyat dari Demokrat dan 160 Republikan mendukung anggaran perang ini. Tapi, 102 Demokrat bergabung dengan 12 Republikan untuk menentangnya. Tahun lalu, hanya 32 Demokrat menentang anggaran yang sama.
Komposisi tersebut menunjukkan dua hal. Pertama, lolosnya dana tersebut menunjukkan kebocoran dokumen perang Afghanistan tidak membahayakan dukungan Kongres terhadap perang. Kedua, banyaknya pertentangan dari Demokrat menjadi tanda awal perpecahan dalam pemerintahan.
Dari pihak yang pro dana perang, Pemimpin Mayoritas Demokrat di DPR AS Steny H Hoyer mengatakan, Kongres perlu menyediakan uang bagi tentara di luar negeri. “Presiden mengambil pendekatan bijak dan seimbang di Afghanistan dan ini patut mendapat dukungan kita,” kata Hoyer yang merupakan perwakilan dari Maryland.
Sedangkan kalangan yang kontra mengatakan, lebih baik dana tersebut digunakan memperbaiki perekonomian dalam negeri.
Menurut anggota DPR Demokrat dari Wisconsin David R Obey yang juga Ketua Komite Kelayakan anggaran, pemerintah Afghanistan tidak menunjukkan tekad fokus dan keandalan untuk membawa usaha ini mencapai kesuksesan (perang).
Sedangkan anggota DPR Demokrat dari Massachusetts Jim McGovern menyatakan, kebijakan perang di Afghanistan adalah cacat. “Mengokupasi Afghanistan yang punya pemerintah korup dan tidak kompeten akan terus meminta korban dari tentara kita. Ini akan membuat kita bangkrut dan tidak meningkatkan keamanan nasional. Adalah kesalahan memberi pemerintahan ini cek kosong lainnya untuk perang,” semprot McGovern.
Namun, ada juga yang mengaku terpengaruh dengan kebocoran dokumen perang yang menyoroti perjuangan militer AS di Afghanistan dan mengklaim elemen dinas intelijen Pakistan membantu Taliban.
“Semua teka-teki telah disatukan dan ini bukan gambaran yang bagus. Keadaan sangat buruk di sana. Saya pikir Gedung Putih terus meremehkan dalamnya sentimen anti-perang di sini,” imbuh McGovern.
Jenderal James N Mattis yang ditunjuk untuk memimpin Komando Pusat militer AS dan mengawasi perang di Irak dan Afghanistan menambahkan, meski dokumen militer AS tetap berada di kawasan itu. “Kita tidak akan pergi,” tegas Mattis. [RM]Baca juga: Tidak ada komentar tentang artikel ini.
Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.
|
|
|
|
|
|