HOME | E-PAPER RAKYAT MERDEKA | NUSANTARA | RMBLITZ | RMEXPOSE | TENTANG KAMI | INDEKS
Sabtu, 31/07/10, 16:48
Gereja di Florida Mau Bakar Quran
Sabtu, 31/07/10, 15:47
Jelang Eksekusi, Ashtiani Mengaku Takut Mati
Sabtu, 31/07/10, 10:54
Hungaria Apresiasi Kerjasama di Bidang Sastra
Sabtu, 31/07/10, 08:27
Granat Meledak Lagi, Bangkok Mencekam
Sabtu, 31/07/10, 08:14
Chelsea Clinton Menikah Pesawat Dilarang Terbang
Kongres AS Gagal Ganjal Obama Soal Perang Afghan
Kamis, 29 Juli 2010, 07:02:49 WIB

Jakarta, RMOL. Bocornya Dokumen Pentagon Nggak Ngaruh Tuh

Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama meremehkan kebocoran dokumen perang Afghanistan ke ranah publik. Pasalnya, kasus itu tidak mengganjal kebijakannya di Kongres. DPR AS malah setuju meneruskan pendanaan perang Irak dan Afghanistan sebesar 59 miliar dolar AS (sekitar Rp 536 triliun), Selasa (27/7) waktu setempat.

Obama bisa bernafas lega. Da­lam tanggapan pertamanya atas kebocoran 91 ribu dokumen milik Pentagon soal kebijakan AS da­lam perang Afghanistan oleh WikiLeaks, Obama menga­ta­kan, insiden itu menekankan pen­­ting­nya berpegang teguh pada stra­teginya dalam perang yang sudah berlang­sung sembilan tahun itu.

Obama kini berupaya mengi­rim tambahan pasukan lebih dari 30 ribu personel untuk mengha­dang ke­bangkitan Taliban.

“Se­ka­lipun saya prihatin peng­ung­kapan informasi itu ber­po­tensi mengancam personel mau­pun operasi militer, faktanya do­kumen-dokumen ini tidak meng­ungkap isu yang belum meni­m­bulkan debat publik tentang Af­ghanistan,” kata Obama di Rose Garden Gedung Putih.

Parlemen menyetujui dana pe­rang Obama 59 miliar dolar AS (sekitar Rp 536 triliun), Selasa (27/7) waktu setempat. Duit 59 miliar dolar AS  itu antara lain: 33 miliar dolar AS (sekitar Rp 300 triliun) untuk Af­gha­nis­tan,  dan lebih dari 5 miliar dolar AS (sekitar Rp 45,5 triliun) untuk Di­nas Ma­najemen Darurat Federal.

Rancangan ini tinggal menung­gu tanda tangan Presiden Obama. Namun, voting menunjukkan per­pecahan dan keraguan di internal kubu Demokrat tentang konflik di Afghanistan yang telah ber­langsung sembilan tahun.

Pemungutan suara me­nunjuk­kan, dukungan 308 banding 114, de­ngan dukungan kuat dari kubu Re­publikan. 148 wakil rakyat dari De­mokrat dan 160 Republikan men­dukung ang­garan perang ini. Tapi, 102 De­mokrat bergabung de­ngan 12 Re­publikan untuk menen­tang­­nya. Tahun lalu, hanya 32 De­mo­krat menentang anggaran yang sama.

Komposisi tersebut menun­juk­kan dua hal. Pertama, lolos­nya dana tersebut menunjukkan kebo­coran dokumen perang Af­gha­nistan tidak membaha­yakan du­kungan Kongres terha­dap perang. Kedua, banyaknya per­­ten­tangan dari Demokrat men­­jadi tanda awal perpecahan dalam peme­rintahan.

Dari pihak yang pro dana pe­rang, Pemimpin Mayoritas De­mokrat di DPR AS Steny H Hoyer mengatakan, Kongres perlu menyediakan uang bagi tentara di luar negeri. “Presiden mengambil pendekatan bijak dan seimbang di Afghanistan dan ini patut men­dapat dukungan kita,” kata Hoyer yang merupakan perwakilan dari Maryland.

Sedangkan kalangan yang kon­tra menga­takan, lebih baik dana tersebut digunakan memper­baiki per­eko­nomian dalam negeri.

Menurut anggota DPR Demo­krat dari Wis­consin David R Obey yang juga Ketua Komite Kelaya­kan ang­garan, pemerintah Afgha­nistan tidak menunjukkan tekad fo­kus dan keandalan untuk mem­bawa usaha ini mencapai kesuk­sesan (perang).

Sedangkan anggota DPR De­mo­krat dari Massachusetts Jim Mc­Govern menyatakan, kebi­ja­kan perang di Afghanistan ada­lah cacat. “Mengokupasi Af­ghanistan yang punya pe­merintah korup dan tidak kom­peten akan terus me­minta korban dari tentara kita. Ini akan membuat kita bangkrut dan tidak meningkatkan keamanan nasio­nal. Adalah kesa­lahan mem­beri pe­merintahan ini cek kosong lainnya untuk perang,” semprot McGovern.

Namun, ada juga yang me­ngaku terpengaruh dengan ke­bocoran dokumen perang yang menyoroti perjuangan militer AS di Afghanistan dan mengklaim elemen dinas intelijen Pakistan membantu Taliban.

“Semua teka-teki telah disa­tukan dan ini bukan gambaran yang bagus. Keadaan sangat b­uruk di sana. Saya pikir Gedung Putih terus meremehkan dalam­nya sentimen anti-perang di sini,” imbuh McGovern.

Jenderal James N Mattis yang ditunjuk untuk memimpin Ko­mando Pusat militer AS dan me­ngawasi perang di Irak dan Af­ghanistan menambahkan, mes­ki dokumen militer AS tetap berada di kawasan itu. “Kita tidak akan pergi,” tegas Mattis.
[RM]


Baca juga:


Tidak ada komentar tentang artikel ini.

Isi formulir berikut ini untuk memberi komentar, mencetak naskah, dan mengirimkan kepada teman.

 
 

Tujuh Bulan, KPK Cuma Sidik 21 Kasus Korupsi
Antara Singapura dan Cita-cita Penjajah

Konfik Antarumat Agama Semakin Meningkat